Tanjungpinang, Jurnalkota.co.id
Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang, Zulhidayat, S.Hut, menyampaikan jawaban pemerintah daerah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah APBD Tahun Anggaran 2026. Penyampaian tersebut dilakukan dalam rapat paripurna di Kantor DPRD Kota Tanjungpinang, Rabu (19/11/2025).
Dalam pidatonya yang mewakili Wali Kota Tanjungpinang, Zulhidayat menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas kerja sama yang terjalin selama proses penyusunan kebijakan anggaran.
“Kolaborasi harmonis antara eksekutif dan legislatif menjadi bagian penting dalam keberhasilan pembangunan daerah, termasuk dalam pembahasan berbagai rancangan peraturan daerah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Respons terhadap Pandangan Fraksi PDI-P
Zulhidayat menyampaikan terima kasih atas dukungan Fraksi PDI Perjuangan terhadap rencana Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2026. Pemerintah, kata dia, berkomitmen menerapkan prinsip transparansi, kehati-hatian fiskal, dan memastikan pemanfaatan pinjaman bagi kegiatan prioritas.
Ia memaparkan alokasi mandatory spending TA 2026 yang meliputi:
• Pendidikan: Rp288.633.666.874,26
• Kesehatan: Rp2.682.673.325,00
• Perlindungan sosial: Rp777.286.432,00
Ia menegaskan komitmen Pemkot dalam memperkuat ekonomi lokal, termasuk melalui UMKM, ekonomi kreatif, dan pengembangan produk unggulan. Pembangunan kolam retensi di Yudowinangun dan Sri Katon juga diprioritaskan sebagai solusi penanganan banjir.
Tanggapan kepada Fraksi Golkar
Menanggapi Fraksi Golkar, pemerintah menyambut baik sorotan terkait peningkatan PAD dan penguatan kemandirian fiskal. Langkah strategis meliputi:
• Optimalisasi database perpajakan berbasis NIK,
• Digitalisasi sistem pembayaran pajak,
• Penertiban objek pajak,
• Pemanfaatan aset daerah secara efektif.
Zulhidayat juga menegaskan perlunya membedakan antara belanja modal dan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (BIPP) sebagaimana ketentuan Kementerian Keuangan.
Penjelasan untuk Fraksi NasDem
Fraksi NasDem menyoroti tata kelola anggaran dan peningkatan PAD. Menanggapi hal tersebut, Zulhidayat menyampaikan rencana alokasi belanja strategis tahun 2026, yaitu:
• Pendidikan: Rp288.633.666.874,26
• Kesehatan: Rp2.682.673.325,00
• Infrastruktur Pelayanan Publik: Rp354.322.527.590,83
• Penguatan Ekonomi Masyarakat: Rp17.508.676.712,00
Ia menegaskan bahwa pinjaman daerah sebesar Rp150 miliar akan diarahkan untuk proyek produktif dan peningkatan layanan publik, termasuk pembangunan kolam retensi sebagai upaya mitigasi banjir.
Respons untuk Fraksi PKB
Menanggapi masukan Fraksi PKB mengenai penguatan PAD melalui sektor unggulan, khususnya pariwisata budaya Melayu dan investasi berkelanjutan, pemerintah sepakat bahwa setiap rupiah belanja daerah harus berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.
Rencana pinjaman daerah, katanya, akan dibahas secara lebih mendalam untuk memastikan manfaatnya bagi pembangunan berkelanjutan.
Poin dari Fraksi Amanat Sejahtera
Fraksi Amanat Sejahtera menekankan sejumlah prioritas pembangunan, seperti:
• Penanganan banjir dan infrastruktur dasar,
• Peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan,
• Penguatan ekonomi kerakyatan,
• Reformasi birokrasi,
• Pengembangan kota berbasis budaya Melayu,
• Efektivitas program berbasis pinjaman daerah.
Pemerintah menyatakan sejalan dengan agenda tersebut dan menilai dukungan legislatif penting untuk percepatan pembangunan.
Tanggapan untuk Fraksi Demokrat Pembangunan Nurani
Terdapat tiga fokus utama dari fraksi ini yang disorot pemerintah:
1. Struktur Pendapatan dan Kemandirian Fiskal
Pemko sepakat pentingnya pemetaan komprehensif potensi PAD, digitalisasi sistem perpajakan dan retribusi, serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah bekerja sama dengan pihak ketiga.
2. Rasionalisasi Belanja dan Penggunaan Pinjaman
Pemerintah menekankan disiplin belanja pada 2026 dan pemanfaatan pinjaman hanya untuk kegiatan infrastruktur dan penguatan ekonomi yang berdampak luas bagi masyarakat.
3. Penanganan Banjir dan Reformasi Pelayanan Publik
Sorotan fraksi terkait penanganan banjir dinilai sejalan dengan agenda pemerintah. Begitu pula terkait pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Mengakhiri penyampaian jawaban, Zulhidayat menyampaikan apresiasi atas pandangan seluruh fraksi dan berharap proses pembahasan APBD 2026 dapat berjalan efektif dan tepat waktu.
“Semoga pembahasan ini dapat berjalan lancar dan selesai tepat waktu demi kepentingan masyarakat,” kata Zulhidayat.
