Tanjungpinang, Jurnalkota.co.id
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) resmi memulai tahapan perencanaan pembangunan tahun 2027 melalui Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027.
Kegiatan yang digelar di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Kota Tanjungpinang, Senin (2/2/2026), itu dibuka oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Luki Zaiman Prawira.
Forum Konsultasi Publik menjadi ruang strategis bagi pemerintah daerah untuk menjaring aspirasi serta masukan dari para pemangku kepentingan dalam menyempurnakan arah kebijakan dan program pembangunan Kepri ke depan.
Sebanyak 700 peserta mengikuti kegiatan tersebut, dengan 200 peserta hadir secara luring dan 500 peserta lainnya mengikuti secara daring melalui platform Zoom. Forum ini juga menghadirkan narasumber dari pemerintah pusat, yakni Dr. rer. nat. Jayadi dari Kementerian PPN/Bappenas RI dan Bagus Agung Herbowo dari Kementerian Dalam Negeri RI. Diskusi dipandu moderator Reni Yusneli dari Bappeda Provinsi Kepri.
Target Makro Optimistis dan Realistis
Kepala Bappeda Provinsi Kepulauan Riau Aries Fhariandi menjelaskan, Ranwal RKPD Tahun 2027 disusun dengan target indikator makro yang optimistis namun tetap realistis, dengan fokus pada percepatan pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“RKPD 2027 bukan sekadar dokumen rutin, melainkan instrumen strategis untuk menjawab tantangan global dan lokal. Fokusnya pada transformasi ekonomi berkelanjutan dan pemerataan kesejahteraan di seluruh kabupaten dan kota,” ujar Aries.
Tema pembangunan RKPD Provinsi Kepri Tahun 2027 ditetapkan pada “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan melalui Penguatan Literasi Digital”, yang akan menjadi pijakan utama dalam penyusunan program dan kegiatan pemerintah daerah.
Untuk sektor makro ekonomi, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri pada 2027 diproyeksikan berada pada kisaran 5,23 hingga 6,10 persen, yang diharapkan tercapai melalui penguatan investasi, khususnya di sektor industri pengolahan dan jasa kemaritiman.
Sejalan dengan itu, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita ditargetkan meningkat hingga Rp164 juta, dengan penekanan pada peningkatan produktivitas masyarakat agar mencerminkan daya beli riil.
Pada bidang pembangunan manusia, Pemerintah Provinsi Kepri menargetkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 77,53 poin, didorong melalui intervensi berkelanjutan di sektor pendidikan dan kesehatan.
Tingkat kemiskinan ditargetkan turun hingga 4,50 persen, melalui sinkronisasi data penerima bantuan dan penguatan pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah pesisir. Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ditargetkan menurun menjadi 5,45 persen, dengan dukungan penguatan pendidikan dan pelatihan yang selaras dengan kebutuhan industri, terutama di kawasan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Untuk menjaga pemerataan pendapatan antarwilayah, Indeks Gini ditargetkan berada pada angka 0,332 poin.
Aries juga menekankan pentingnya Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Ranwal RKPD 2027 sebagai alat ukur efektivitas pembangunan yang wajib dicapai seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
“Sinergi antara target makro dan prioritas pembangunan menjadi kunci untuk mewujudkan Kepulauan Riau yang berdaya saing global,” kata Aries.
Dorong Sinergi Pusat dan Daerah
Sementara itu, Pj Sekda Kepri Luki Zaiman menegaskan pentingnya sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah agar setiap program yang direncanakan benar-benar berdampak nyata bagi masyarakat.
“Partisipasi publik sangat penting untuk memastikan RKPD 2027 benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat Kepulauan Riau, dari Natuna hingga Karimun,” ujar Luki.
Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, dilakukan penandatanganan Berita Acara Konsultasi Publik Ranwal RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027 oleh Sekretaris Daerah, DPRD Provinsi Kepri, Kepala Bappeda, perwakilan OPD, Bappeda kabupaten/kota se-Kepri, akademisi, tokoh masyarakat, dan pimpinan organisasi.
Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi interaktif yang menghasilkan berbagai masukan konstruktif. Seluruh masukan tersebut akan diintegrasikan ke dalam dokumen RKPD sebelum memasuki tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Provinsi Kepulauan Riau.
