Tanjungpinang, Jurnalkota.co.id
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) menggelar rapat koordinasi bersama pemerintah kabupaten/kota dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Kota Tanjungpinang, Jumat (12/9/2025). Rapat yang dipimpin Gubernur Kepri Ansar Ahmad membahas capaian pembangunan daerah sekaligus penyelarasan dengan program prioritas nasional dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Ansar Ahmad hadir bersama Wakil Gubernur Nyanyang Haris Pratamura dan Ketua DPRD Kepri Iman Sutiawan. Hadir pula Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudin, Danrem 033/WP Brigjen TNI Bambang Herqutanto, Kabinda Kepri Brigjen TNI Bonar Panjaitan, Danlanud RHF Kolonel PNB Rony Widodo, serta jajaran bupati dan wali kota se-Kepri.
“Rakor ini menjadi ruang penting untuk menyamakan persepsi antarinstansi dan menyusun langkah konkret. Kita ingin seluruh kebijakan daerah sejalan dengan Asta Cita Presiden. Dukungan nyata kabupaten/kota akan memastikan program pusat memberi manfaat bagi masyarakat Kepri,” ujar Ansar Ahmad.
Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
Data makro ekonomi menunjukkan perekonomian Kepri tumbuh 7,14 persen pada triwulan II 2025, lebih tinggi dibanding capaian nasional. Sektor industri pengolahan, konstruksi, dan transportasi menjadi motor utama. Sementara itu, inflasi terkendali di level 2,19 persen, masih dalam sasaran nasional.
Meski demikian, disparitas harga bahan pokok antarwilayah masih terjadi. Di pulau-pulau terluar, harga komoditas lebih tinggi akibat biaya distribusi. Pemerintah menilai intervensi kebijakan diperlukan untuk menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.
Stok Bahan Pokok
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kepri melaporkan ketersediaan bahan pokok dalam kondisi aman. Stok beras tercatat 4.863 ton, gula pasir 217 ton, minyak goreng 1.890 ton, dan daging ayam ras 784 ton. Jumlah tersebut diproyeksikan cukup untuk kebutuhan beberapa bulan ke depan.
Namun, distribusi logistik ke Natuna dan Anambas masih menjadi pekerjaan rumah. Kondisi geografis kepulauan menuntut kebijakan distribusi lebih efisien agar suplai merata hingga wilayah terluar.
Fokus Program Prioritas
Dalam forum tersebut, Pemprov Kepri menegaskan dukungan pada tiga program utama Asta Cita: Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan Pembangunan Tiga Juta Rumah.
Program MBG dianggap krusial namun menghadapi kendala geografis. Pemprov telah menyiapkan anggaran APBD untuk memperkuat dapur layanan gizi dan satgas di tiap daerah. Program ini menyasar siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD.
Untuk KDMP, hingga September 2025 tercatat 419 koperasi desa/kelurahan terbentuk, namun baru 157 yang aktif melaporkan operasionalisasi. Pemerintah berharap koperasi tumbuh menjadi tulang punggung ekonomi desa dengan dukungan pembiayaan Himbara.
Sementara itu, program Tiga Juta Rumah menghadapi keterbatasan anggaran. Pemda diminta bersinergi dengan BPS dalam mendata rumah tidak layak huni serta menggali skema pembiayaan alternatif, termasuk melalui CSR. Insentif berupa pembebasan BPHTB dan retribusi PBG diharapkan meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah.
Komitmen Bersama
Menutup rapat, Ansar Ahmad menekankan pentingnya implementasi nyata di lapangan.
“Kita ingin program nasional mendapat porsi implementasi yang tepat di Kepri. Dengan komitmen bersama, MBG bisa berjalan baik, koperasi tumbuh sehat, dan masyarakat di pulau-pulau menikmati rumah layak huni,” ucap Ansar Ahmad.
Rapat menghasilkan kesepakatan strategis, antara lain percepatan pembentukan Pokja MBG, penguatan distribusi bahan pokok ke pulau-pulau terluar, serta integrasi data kebutuhan rumah layak huni di tingkat kabupaten/kota. Langkah tersebut diharapkan memperkuat fondasi pembangunan daerah sekaligus mendukung pencapaian Asta Cita Presiden. (*)
