Jakarta, Jurnalkota.co.id
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendorong penghuni rumah susun sederhana sewa (rusunawa) untuk mulai merencanakan kepemilikan tempat tinggal seiring dengan meningkatnya kondisi ekonomi keluarga.
Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi program Hunian Terjangkau Milik (HTM) dan Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah (FPPR) kepada sekitar 100 penghuni Rusunawa Pesakih, Jakarta Barat, Kamis (17/9/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) V itu bertujuan memberikan pemahaman mengenai peluang bagi penghuni rusunawa untuk beralih dari hunian sewa menuju hunian milik.
Kepala UPRS V Muhammad Ali mengatakan, rusunawa tidak semestinya dipandang sebagai titik akhir perjalanan hunian masyarakat. Rusunawa dapat menjadi tahapan awal bagi keluarga yang saat ini membutuhkan tempat tinggal layak dengan biaya terjangkau.
“Kami ingin membangun pemahaman bahwa rusunawa bukanlah akhir dari perjalanan hunian warga. Rusunawa dapat menjadi titik awal,” ujar Ali saat membuka kegiatan tersebut.
Menurut dia, penghuni yang kondisi ekonominya terus berkembang perlu memperoleh informasi mengenai pilihan hunian yang dapat dimiliki pada masa mendatang.
“Ketika kondisi ekonomi masyarakat berkembang dan mereka sudah memiliki kemampuan serta kesiapan untuk membeli rumah, mereka memiliki pilihan untuk melanjutkan housing career menuju hunian milik,” kata Ali.
Rusunawa Bagian dari Perjalanan Hunian
Konsep housing career atau perjalanan hunian menempatkan kebutuhan tempat tinggal sebagai bagian dari perkembangan sosial dan ekonomi sebuah keluarga.
Pada tahap tertentu, masyarakat mungkin masih membutuhkan hunian sewa karena keterbatasan kemampuan finansial. Namun, seiring bertambahnya pendapatan dan meningkatnya kesejahteraan, mereka diharapkan dapat beralih menjadi pemilik hunian.
Ali mengatakan, peningkatan kesejahteraan idealnya diikuti dengan tersedianya pilihan hunian yang sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing keluarga.
“Dari masyarakat yang tadinya membutuhkan hunian sewa, kita berharap mereka berkembang menjadi masyarakat yang mampu membeli hunian,” ujarnya.
“Inilah yang kami maksud dengan housing career. Ada perjalanan dari menyewa, meningkatkan kemampuan ekonomi, kemudian memiliki rumah sendiri,” lanjut Ali.
Melalui konsep tersebut, rusunawa tetap menjalankan fungsi sosialnya sebagai hunian bagi masyarakat yang membutuhkan. Sementara itu, penghuni yang telah memiliki kemampuan ekonomi lebih baik dapat mempertimbangkan untuk membeli rumah.
Peralihan penghuni dari rusunawa ke hunian milik juga dinilai dapat mendukung keberlanjutan pengelolaan rumah susun. Unit yang ditinggalkan penghuni lama nantinya dapat dimanfaatkan masyarakat lain yang lebih membutuhkan tempat tinggal sewa dengan harga terjangkau.
Informasi Pembiayaan Perumahan
Dalam kegiatan tersebut, penghuni Rusunawa Pesakih mendapat penjelasan mengenai program Hunian Terjangkau Milik dan FPPR.
Materi sosialisasi mencakup konsep hunian terjangkau, mekanisme pembiayaan, persyaratan calon penerima manfaat, tahapan pengajuan, serta dokumen yang perlu dipersiapkan.
Informasi itu diharapkan membantu warga memahami pilihan pembiayaan yang tersedia apabila mereka telah memiliki kemampuan dan kesiapan untuk membeli rumah.
Dengan demikian, penghuni tidak hanya memperoleh informasi mengenai tempat tinggal yang ditempati saat ini, tetapi juga mulai menyusun rencana untuk memenuhi kebutuhan hunian dalam jangka panjang.
“Kami berharap warga mulai memikirkan housing career masing-masing. Hari ini mungkin tinggal di rusunawa adalah pilihan yang paling sesuai, tetapi lima atau sepuluh tahun ke depan kondisi ekonomi keluarga bisa berubah,” kata Ali.
Apabila telah siap secara finansial, lanjut dia, penghuni dapat mempertimbangkan pilihan hunian milik sesuai dengan kemampuan dan ketentuan program yang berlaku.
Libatkan Bank DKI dan Sarana Jaya
Sosialisasi tersebut melibatkan sejumlah instansi yang memiliki peran dalam penyediaan dan pembiayaan perumahan.
Narasumber kegiatan berasal dari Unit Pengelola Dana Perumahan (UPDP), PT Bank DKI, PT Sarana Jaya, serta Pusat Data dan Informasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta.
Kehadiran sejumlah instansi itu memungkinkan penghuni memperoleh penjelasan langsung mengenai kebijakan perumahan, fasilitas pembiayaan, penyediaan hunian, hingga data dan informasi program.
Kolaborasi lintas instansi dinilai penting karena penyediaan hunian terjangkau tidak dapat dilakukan oleh satu pihak. Pemerintah membutuhkan dukungan lembaga pembiayaan, pengembang, pengelola informasi, serta partisipasi masyarakat sebagai calon penerima manfaat.
Ali menegaskan, keberhasilan pengelolaan rusunawa tidak hanya diukur dari kemampuan pemerintah menyediakan tempat tinggal yang nyaman dan terjangkau. Perkembangan kesejahteraan penghuninya juga harus menjadi perhatian.
“Ukuran keberhasilan kita bukan hanya bagaimana warga dapat tinggal dengan nyaman di rusunawa, tetapi juga bagaimana mereka dapat berkembang,” tutur Ali.
“Kalau suatu hari seorang penghuni rusunawa sudah mampu membeli rumah sendiri, itu merupakan bagian dari perjalanan kehidupan yang harus kita dukung dengan informasi dan pilihan yang tepat,” sambungnya.
UPRS V berharap sosialisasi tersebut menjadi langkah awal untuk memperluas pemahaman penghuni mengenai pilihan tempat tinggal dan fasilitas pembiayaan perumahan.
Edukasi serupa akan terus didorong agar penghuni rusunawa memperoleh informasi yang memadai, baik mengenai hunian sewa maupun hunian milik. Dengan begitu, setiap keluarga dapat merencanakan kebutuhan tempat tinggal sesuai dengan perkembangan kondisi sosial dan ekonominya.
