Kuantan Singingi, Jurnalkota.co.id
Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) memperingati Hari Anak Nasional (HAN) ke-42 Tahun 2026 melalui upacara yang digelar di Lapangan Upacara Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Kamis (23/7/2026).
Upacara dipimpin Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kuansing, Muradi, yang mewakili Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kuansing, Muklisin. Kegiatan tersebut dihadiri para asisten Sekretariat Daerah, staf ahli bupati, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuansing.
Dalam kesempatan itu, Muradi membacakan sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia. Tahun ini, Hari Anak Nasional mengusung tema “Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan”, yang mengajak seluruh elemen bangsa memperkuat komitmen dalam memenuhi hak-hak anak dan memberikan perlindungan secara menyeluruh.
Muradi mengatakan, Hari Anak Nasional bukan sekadar agenda seremonial tahunan, tetapi menjadi momentum untuk mempertegas tanggung jawab bersama dalam menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang anak.
“Momentum ini mengingatkan kita bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh bagaimana kita memperlakukan anak-anak hari ini. Mereka berhak tumbuh, berkembang, memperoleh perlindungan, serta berpartisipasi sesuai harkat dan martabat kemanusiaannya,” kata Muradi membacakan sambutan Menteri PPPA.
Ia menjelaskan, peringatan Hari Anak Nasional merupakan amanat Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1984 yang mendorong pemerintah pusat, pemerintah daerah, perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, serta seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengampanyekan pemenuhan hak anak.
Hak tersebut meliputi hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hingga kesempatan menyampaikan pendapat sesuai usia dan tingkat kematangannya.
Dalam sambutan itu juga disampaikan ajakan kepada seluruh kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, organisasi masyarakat, media, lembaga pendidikan, komunitas, keluarga, hingga anak-anak Indonesia untuk menjadi bagian dari Gerakan BERLIAN (Bersama Lindungi Anak).
Gerakan tersebut diharapkan mampu memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun ruang digital.
Muradi juga mengingatkan bahwa perkembangan teknologi informasi menghadirkan tantangan baru bagi perlindungan anak. Berbagai persoalan seperti perundungan siber (cyberbullying), kekerasan berbasis daring, penyalahgunaan teknologi, hingga paparan konten negatif memerlukan perhatian serius dari seluruh pihak.
Karena itu, menurutnya, literasi digital, pengawasan yang bijaksana, serta pendampingan orang tua menjadi faktor penting agar teknologi dapat dimanfaatkan sebagai sarana belajar, berkreasi, dan mengembangkan potensi anak.
Selain tema utama, Hari Anak Nasional 2026 juga menekankan pentingnya membangun lingkungan yang ramah anak melalui lima prinsip penyelenggaraan, yaitu ramah anak, desentralisasi, apresiatif, partisipatif dan kolaboratif, serta berdampak nyata terhadap tumbuh kembang anak.
Pemerintah juga mengajak seluruh keluarga Indonesia menjadikan rumah sebagai tempat pertama bagi anak untuk memperoleh kasih sayang, pendidikan karakter, dan perlindungan. Sementara itu, para guru dan tenaga pendidik diharapkan terus menghadirkan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan menyenangkan.
Muradi berharap peringatan Hari Anak Nasional menjadi momentum memperkuat kepedulian seluruh elemen masyarakat terhadap pemenuhan hak-hak anak.
“Semoga setiap anak Indonesia tumbuh dalam keluarga yang penuh kasih sayang, memperoleh perlindungan yang optimal, menikmati pendidikan yang berkualitas, serta memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan seluruh potensinya,” ujarnya.
Ia menambahkan, semangat “Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan” diharapkan mampu memperkuat kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan Indonesia yang semakin ramah anak, adil, inklusif, dan sejahtera.
