Jakarta, jurnalkota.online
Ratusan warga Rumah Susun Pesakih, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta barat yang dikelola Unit Pengelola Rumah Susun V, mendatangi Rusun Tower Pulau Intan 1 untuk melakukan perpanjangan Surat Perjanjian (SP) warga Rusun, Selasa (13/6/2023).
Dalam perpanjangan Surat Perjanjian tersebut dibagi menjadi empat hari yang dimulai dari hari senin 12 Juni hingga 15 Juni 2023. dengan riancian; tanggal 12, Blok A dan B, tanggal 13, Blok C dan D, tanggal 14, Blok F dan G, serta tanggal 15, Blok H dan I.
Salam, salah satu warga yang ikut perpanjang Surat Perjanjian mengatakan, dia datang karena mau perpanjang SP Rusun yang ditempati bersama keluarga sudah beberapa tahun ini.
“Iya Pak saya perpanjang Surat Perjanjian Rusun yang Saya dan keluarga tempati, kerna memang masanya kan dua tahun sekali dan ini sudah mau habis. Makanya diperpanjang lagi,” kata Salam di lokasi.
Lebih lanjut, Salam menyampaikan, hari ini jadwal di blok atau RT Saya, semoga semuanya berjalan dengan baik tidak ada kendala yang berarti.
“Semoga persyaratan yang dibutuhkan untuk perpanjangan Surat Perjanjian Saya ini tidak ada masalah dan memang sudah Saya penuhi semua persyaratan yang di perlukan,” Katanya lebih lanjut.
Sementara Kepala Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) V, Vita Nurviatin mengatakan, semoga semua warga yang mendapat undangan untuk perpanjangan Surat Perjanjian ini bisa segera menyelesaikannya dan memenuhi persyaratan yang diperlukan.
“Kami pengelola mengharapkan agar semua warga yang mendapatkan undangan perpanjang Surat Perjanjian (SP) bisa datang tepat waktu dan membawa berkas yang diperlukan. Pada intinya cepat selesai lebih baik, agar warga juga bisa beraktifitas kembali seperti biasa,” ungkap Vita.
Kalaupun dipersyaratan tahun ini, ada beberapa tambahan. Itu untuk kepentingan warga beberapa tambahan, seperti KJP, Akte Lahir, itu sebagai pegangan kami. Apa bila ada yang belum mempunyai Akte Lahir.
“Nanti jika Dukcapil ke Rusun untuk pembuatan Akte. Kan bisa kami beritahu agar membuat Akte lahir, begitu juga KJP bila ada anaknya yang sekolah belum dapat KJP kemudian ada pendataan bisa juga dibantu,” ujarnya.
Vita Nurviatin berharap kerja sama dan pemahamannya akan hal-hal seperti itu, bukan bertujuannya untuk mempersulit warga. (Awal)
