www.jurnalkota.co.id
Oleh: Puput Ariantika, S.T.
Guru SMA Jurusan Kimia
Ditengah himpitan ekonomi dan kesulitan hidup hari ini. Rakyat Indonesia mengalami PHK massal. Gelombang PHK massal ini sudah dimulai sejak Januari 2024 hingga saat ini. Banyaknya karyawan yang di-PHK tercatat 13.800 orang khusus perusahaan tekstil dan alas kaki. Bahkan diduga PHK bisa tembus mencapai 50ribu hingga 100ribu orang untuk semua perusahaan. Penyebabnya adalah sejumlah perusahaan padat karya seperti tekstil, alas kaki, makanan dan minuman tutup. Sebagaimana yang diungkapkan oleh ketua umum asosiasi pengusaha Indonesia (APINDO) dan sekaligus CEO perusahaan sintesa grup yang bergerak dibidang tekstil bahwa pihaknya adalah salah satu yang melakukan PHK massal, dan beliau mengatakan akan mencari penyebab pasti dari menurunnya angka produksi. (DetikFinance.com, 26 Juni 2024).
Angka tertinggi PHK dilakukan oleh perusahaan tekstil dan alas kaki. Penyebabnya adalah menurunnya angka permintaan dari luar negeri dan dalam negeri. Menurut deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Ndari Surjaningsih, menilai bahwa banyaknya PHK di industri tekstil akibat kesulitan memperoleh bahan baku dan penurunan permintaan. Ndari juga menilai bahwa negara-negara yang memakai produk Indonesia tersebut sedang mengalami inflasi. Tambah lagi adanya konflik Ukraina dan Rusia menimbulkan efek yang cukup besar dalam proses import produk Indonesia tersebut. Adanya UU yang di sahkan pemerintah tentang ekspor impor juga menjadi kesulitan tersendiri bagi perusahaan yang memakai bahan baku dari luar. (Antaranews, 26 Juni 2024).
Banyaknya rakyat Indonesia yang di-PHK menimbulkan kekhawatiran terhadap proyek untuk mewujudkan Indonesia Emas 2024. Pemerintah harus lebih serius dalam mengatasi masalah PHK massal ini. Karena dampak yang ditimbulkannya bukan hal yang sepele. Tapi berdampak pada semua aspek. Termasuk para pedagang disekitar pabrik. Seperti nasib Komarudin yang rumahnya di sekitar pabrik. Dia harus menjual kontrakannya lantaran sepi. Bahkan dampak ini juga di rasakan oleh pemilik usaha catering dan rumah makan di sekitar pabrik. Euis, pemilik usaha itu harus tutup dan merumahkan beberapa karyawannya karena pabri tekstil di kawasan usahanya tutup. (CNBC, 14 Juni 2024).
Marak PHK jelas menunjukkan kondisi ekonomi dunia yang sulit. Hingga dampak PHK terasa ke mana-mana, dan dirasakan oleh semua pihak bukan hanya para pekerja yang di-PHK. Di sisi lain fakta ini juga menunjukkan bahwa janji presiden masa kampanye akan membuka lapangan pekerja tidak terwujud hingga diakhir masa kepemimpinannya. Bahkan dengan pembuatan UU Ciptaker baru juga tak mampu menyelesaikan masalah lapangan pekerjaan ini. Jelaslah selama ini ada paradigma yang salah dalam memandang peran negara.
Lagi-lagi negara kapitalis hanya berperan sebagai regulator dan fasilitator, sehingga menguntungkan para kapital. Disatu sisi negara menaikkan tarif UMR agar rakyat sejahtera, tapi negara lupa bahwa perusahaan bukanlah miliknya. Karena UMR naik maka perusahaan meminimalkan penggunaan tenaga manusia. Sehingga memangkas biaya produksi. Sebagaimana yang telah terjadi pada perusahaan Tokopedia, atau perusahaan lainnya yang berbasis teknologi. Mereka adalah salah satu perusahaan yang melakukan banyak PHK namun tidak dipublikasikan. Alasan mereka karena adanya efisiensi kerja, dan mengurangi biaya produksi. Mereka memandang bahwasanya perusahaan mereka kedepannya akan semakin berkembang diera digital saat ini. (CNBC, 19 Juni 2024).
Ditengah-tengah kesulitan rakyat saat ini, para pejabat malah saling lempar tanggung jawab antara satu kementrian dengan kementrian lain. Misalnya antara kementrian perdagangan dan kementerian industri, dilanjut dengan kementerian keuangan. Masing-masing mereka beralasan tidak bisa berbuat apa-apa lantaran adanya UU yang membatasi gerak mereka. Belum lagi mereka menyalahkan kinerja bea cukai yang menyebabkan banyaknya barang impor mendominasi pasar Indonesia sehingga produk lokal anjlok. Sungguh ironis negeriku. Bukannya saling berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah, malah saling tuduh dan lempar tanggung jawab.
Jelaslah bahwa tidak ada yang benar-benar memikirkan nasib rakyat di dunia kapitalisme saat ini. Kita harus menyadari bersama bahwa Islamlah satu-satunya sistem hidup yang peduli terhadap nasib rakyatnya baik di dunia maupun di akhirat. Islam menjamin kesejahteraan rakyat melalui berbagai mekanisme yang ditetapkan hukum Syara’. Islam punya sistem ekonomi yang mampu menjaga kestabilan ekonomi negara. Islam punya sistem politik yang menjamin setiap pejabat negara bekerja dengan amanah demi kepentingan umat. Negara Islam akan menjaga Iklim usaha yang kondusif dengan berbagai kebijakan negara termasuk dalam pengelolaan SDA yang menjadi tanggung jawab negara yang akan membuka banyak lapangan pekerjaan.
Perhatian yang besar telah diberikan oleh sultan Muhammad al-Fatih pada bidang perdagangan dan industri. Beliau selalu berusaha menghidupkan sektor ini melalui berbagai sarana infrastruktur yang mudah, faktor-faktor pendukung untuk dunia industri dan daya tarik. Bahkan telah tercatat dalam sejarah Islam, bahwa kebanyakan kota-kota besar telah maju saat kota-kota itu berada dibawah panji kekuasaan kekhilafahan Utsmani. Negara memperhatikan jalur perdagangan lintas dunia melalui jalur laut dan darat. Sehingga memudahkan produk industri lokal dijual ke negara lain. Begitu besarnya perhatian negara Islam demi kesejahteraan rakyatnya. Wallahu’alam***
