Batam, Jurnalkota.co.id
Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura menghadiri sekaligus memimpin Rapat Kerja Daerah (Rakerda) I Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kepulauan Riau di Ballroom Hotel Aston Pelita, Kota Batam, Senin (31/8/2026).
Rakerda tersebut menjadi momentum konsolidasi bagi kepengurusan HKTI Kepri setelah pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda). Forum ini juga menjadi ruang untuk menyusun arah kebijakan organisasi dan merumuskan program yang akan dijalankan selama lima tahun ke depan.
Kegiatan mengusung tema “Memperkuat Konsolidasi, Membangun Kolaborasi, Mewujudkan Ketahanan Pangan Kepri”.
Nyanyang, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) HKTI Kepri, mengatakan, Rakerda tidak sebatas menjalankan agenda organisasi. Forum tersebut harus mampu menghasilkan program kerja yang terarah, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan petani serta kondisi geografis Kepulauan Riau.
“Pelaksanaan rapat kerja kali ini diharapkan menjadi kesempatan bagi HKTI Kepri untuk menyusun dan menjalankan program kerja yang menjadi prioritas selama lima tahun ke depan,” ujar Nyanyang.
Menurut dia, kepengurusan baru HKTI Kepri perlu memiliki arah kerja yang jelas agar keberadaan organisasi dapat memberikan manfaat nyata bagi petani. Program yang dirumuskan juga harus mampu menjawab persoalan ketahanan pangan di wilayah kepulauan.
Kepulauan Riau memiliki karakteristik wilayah yang berbeda dibandingkan dengan daerah berbasis daratan. Kondisi tersebut membuat upaya pemenuhan kebutuhan pangan membutuhkan perencanaan yang mempertimbangkan potensi dan keterbatasan masing-masing kabupaten dan kota.
Karena itu, Nyanyang mendorong seluruh pengurus HKTI, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota, untuk memperkuat koordinasi. Setiap daerah diharapkan dapat memetakan komoditas unggulan dan potensi pertanian yang bisa dikembangkan secara berkelanjutan.
Dalam Rakerda tersebut, HKTI Kepri menyiapkan sejumlah program yang akan menjadi fokus organisasi. Salah satunya adalah Gerakan Membangun Ketahanan Pangan dari Pekarangan atau Gerbang Pangan.
Program itu diarahkan untuk mendorong pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pangan rumah tangga. Melalui gerakan tersebut, masyarakat diharapkan dapat menanam berbagai kebutuhan pangan sesuai dengan kondisi lahan dan lingkungan tempat tinggal masing-masing.
Selain Gerbang Pangan, HKTI Kepri juga akan mendorong hilirisasi komoditas lokal. Upaya tersebut dinilai penting agar hasil pertanian masyarakat tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, tetapi dapat diolah menjadi produk yang memiliki nilai tambah.
Hilirisasi diharapkan dapat membuka peluang usaha baru, memperluas pasar, dan meningkatkan pendapatan petani. Namun, pelaksanaannya membutuhkan dukungan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, pelaku usaha, lembaga pembiayaan, perguruan tinggi, hingga masyarakat.
Modernisasi pertanian turut menjadi salah satu agenda yang akan didorong HKTI Kepri. Penerapan teknologi dinilai dapat membantu meningkatkan produktivitas sekaligus membuat kegiatan pertanian lebih efektif dan efisien.
HKTI Kepri juga akan mendorong penguatan sinergi dalam menjaga stok pangan. Koordinasi diperlukan untuk memastikan ketersediaan komoditas pangan tetap terjaga dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Kepulauan Riau.
Nyanyang mengatakan, pembagian peran secara spesifik antardaerah menjadi bagian penting dari strategi tersebut. Setiap kabupaten dan kota dapat mengambil peran berdasarkan komoditas unggulan serta kemampuan produksi masing-masing.
Dengan pembagian peran tersebut, pengembangan sektor pertanian di Kepulauan Riau diharapkan tidak berjalan sendiri-sendiri. Hasil produksi dari satu daerah dapat membantu memenuhi kebutuhan daerah lainnya sehingga terbentuk kerja sama pangan antarkabupaten dan kota.
Menurut Nyanyang, seluruh program tersebut membutuhkan kolaborasi lintas lembaga. HKTI tidak dapat bekerja sendiri dalam mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan daerah.
“Kita akan mengupayakan kolaborasi lintas lembaga dalam menjalankan berbagai program untuk menjaga dan memenuhi kebutuhan masyarakat Kepri agar tidak selalu bergantung dari daerah lain,” katanya.
Ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah menjadi salah satu tantangan yang perlu dihadapi secara bertahap. Oleh karena itu, penguatan produksi lokal harus dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian lahan, kebutuhan pasar, kemampuan petani, serta keberlanjutan pengelolaan sumber daya.
Nyanyang berharap, HKTI dapat menjadi penghubung antara petani dan pemerintah, sekaligus wadah untuk menyampaikan aspirasi serta berbagai persoalan yang dihadapi petani di lapangan.
Organisasi tersebut juga diharapkan berperan dalam meningkatkan kapasitas petani, memperluas akses pasar, serta membangun jaringan kerja sama yang dapat mendukung pengembangan sektor pertanian.
Nyanyang menambahkan, program HKTI Kepri sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam upaya mewujudkan swasembada pangan serta mendorong pembangunan yang dimulai dari desa dan lapisan masyarakat paling bawah.
Menurut dia, ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan bahan kebutuhan pokok. Penguatan sektor tersebut juga berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan petani, penciptaan peluang usaha, pengendalian harga, dan kemampuan daerah menghadapi gangguan distribusi.
Rakerda I HKTI Kepri dihadiri Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau Rika Azmi, jajaran Dewan Pimpinan Cabang (DPC) HKTI se-Kepulauan Riau, serta sejumlah tamu undangan.
Melalui Rakerda tersebut, HKTI Kepri diharapkan mampu memperkuat konsolidasi internal dan menerjemahkan hasil pembahasan menjadi program konkret. Kepengurusan organisasi di setiap daerah juga diharapkan bergerak bersama untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan memperkuat ketahanan pangan Kepulauan Riau.
