Oleh: Zhuhriama Putri (Mahasiswa USU)
Medan, Jurnalkota.online
Dikutip dari laman Republika.co.id, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Indonesia, Nadiem Anwar Makarim melaporkan hingga 23 November 2023 penyaluran bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) telah mencapai 100 persen target, yaitu telah disalurkan kepada 18.109.119 penerima. Bantuan itu menelan anggaran sebesar 9,7 triliun setiap tahunnya.
Nadiem menuturkan dengan semangat merdeka belajar pihaknya terus menguatkan kolaborasi dan gotong royong dengan pemerintah daerah dan satuan pendidikan. Tahun 2024, pemerintah memberikan bantuan PIP untuk jenjang SD senilai 450 ribu per tahun dan SMP senilai 750 ribu per tahun. Khusus pelajar SMA dan SMK akan menerima 1.800.000 per tahun.
Presiden Jokowi berharap bahwa bantuan ini dapat meningkatkan semangat belajar dan para pelajar berkeinginan untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Presiden Jokowi menegaskan bahwa bantuan PIP bertujuan untuk mencukupi kebutuhan pelajar dalam menimba ilmu di sekolah. Beliau meminta agar pelajar bijaksana dalam mengatur dana bantuan PIP yang sudah diterima.
Sudah seharusnya capaian bantuan dana pendidikan 100%. Sayangnya yang dimaksud adalah 100% dana yang dialokasikan, itu pun secara bertahap, namun belum mencakup 100% anak didik yang ada. Dan faktanya akses pendidikan belum merata, kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan masih sangat minim. Di daerah pelosok masih banyak sarana dan prasarana pendidikan yang kurang memadai. Tempat belajar yang sulit dijangkau, gedung yang rusak, bocor, dan tidak nyaman. Masalah tersebut membuat proses belajar mengajar menjadi tidak efektif dan efisien. Fakta ini menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia masih memiliki banyak “pekerjaan rumah”, hal ini disebabkan karena kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan dana, namun juga kurikulum dan SDM pendidiknya.
Harus diakui bahwa kurikulum pendidikan di negeri ini disusun berdasarkan paradigma sekulerisme. Sekulerisme adalah pemisahan antara agama dan kehidupan. Akhirnya peserta didik dibina bahkan dipaksa untuk meyakini nilai-nilai kebebasan (liberalisme) dan orientasi pada materi (kapitalisme) sebagai landasan dalam berbuat. Akibatnya para pelajar memiliki pandangan hidup bahwa kesenangan materi adalah sumber kebahagiaan.
Indikasinya adalah output pelajar yang kini mengalami kemunduran yang luar biasa. Kehidupan generasi dihiasi oleh pergaulan bebas, narkoba, tawuran, miras, hingga kriminalitas. Nyata bahwa potret pelajar hari ini mengalami kemunduran.
Hal ini berarti kurikulum pendidikan yang menentukan kualitas sebuah sistem pendidikan gagal membentuk manusia berkarakter mulia. Penerapan sistem kapitalisme merupakan akar persoalan buruknya kualitas pendidikan. Sistem yang meniscayakan komersialisasi pendidikan. Hanya orang yang memiliki uang yang bisa mengakses pendidikan. Sebagian masyarakat yang berekenomi rendah tidak dapat mengakses pendidikan. Kehadiran pemerintah seolah-olah dibutuhkan untuk membiayai pendidikan mereka. Hal ini diwujudkan melalui bantuan-bantuan seperti PIP yang besarannya masih sangat minim untuk kebutuhan sekolah. Padahal ketersediaan pendidikan atas seluruh rakyat adalah tanggung jawab negara secara mutlak.
Negara dalam sistem kapitalisme hanya sebagai regulator bukan pelaksana yang seharusnya hadir memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan seluruh rakyatnya termasuk pendidikan.
Berbeda dengan sistem pendidikan dalam aturan Islam yang terwujud dalam institusi Khilafah Islamiyah yang menjadikan pendidikan sebagai tanggung jawab negara dalam semua aspeknya baik fisik, SDM, kurikulum dan hal terkait lainnya. Islam juga menjadikan pendidikan dapat diakses secara gratis oleh semua rakyat. Sistem pendidikan Islam memiliki beberapa ketentuan yang digali dari syariat Islam yaitu orientasi pendidikan dalam Islam dibangun di atas paradigma Islam.
Tujuan pendidikan Islam adalah membentuk kepribadian Islam atas seluruh peserta didik dengan penguasaan tsaqafah Islam dan ilmu-ilmu kehidupan (iptek dan keterampilan). Berdasarkan tujuan tersebut maka kurikulum pendidikan Islam harus berbasis akidah Islam yang memastikan tidak ada pemisahan antara agama dan kehidupan. Peserta didik akan memahami bahwa tujuan hidup hakiki adalah meraih ridha Allah.
Outputnya mereka akan melandaskan perbuatannya hanya pada syariat Islam. Mereka akan menjadi generasi yang memiliki kepribadian Islam, disibukkan pada amal shalih, kuat imannya, berjiwa pemimpin dan terampil menguasai teknologi. Sudah seharusnya kita memperjuangakan penerapan kembali sistem kehidupan Islam demi menyelamatkan pendidikan negeri ini.**
