Tanjungpinang, Jurnalkota.co.id
Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menunjukkan progres yang cukup baik, namun masih memerlukan percepatan agar target nasional dapat terpenuhi. Hingga awal Februari 2026, realisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kepri tercatat mencapai 199 unit dari total target 303 SPPG.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepri Rika Azmi dalam Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program MBG yang digelar di Gedung Daerah, Kota Tanjungpinang, Kamis (5/2/2026).
Rapat evaluasi dipimpin Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura dan dihadiri Kepala BKKBN Kepri Rohina, Kepala BPS Kepri Toto Haryanto Silitonga, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Kepri, serta unsur Forkopimda Kepri.
Kegiatan tersebut juga diikuti perwakilan tujuh kabupaten/kota se-Kepulauan Riau, baik secara luring maupun daring, di antaranya Wakil Bupati Karimun Rocky Marciano Bawole, Wakil Bupati Kepulauan Anambas Raja Bayu Febri Gunadian, Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan Ronny Kartika, serta perwakilan pemerintah daerah dari Kota Tanjungpinang, Kabupaten Lingga, dan Kabupaten Natuna.
Rika menjelaskan, dari 199 SPPG yang telah beroperasi, baru 83 unit yang mengantongi Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS). Sementara itu, SPPG lainnya masih dalam proses pengajuan dan pendampingan.
“Capaian ini menunjukkan progres yang cukup baik, namun masih memerlukan percepatan agar target nasional dapat terpenuhi. SLHS menjadi aspek penting karena berkaitan langsung dengan keamanan pangan yang dikonsumsi penerima manfaat,” ujar Rika.
Menurut Rika, proses pengurusan SLHS masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait pengujian sampel makanan dan air yang saat ini hanya dapat dilakukan di Balai Pelayanan Kesehatan Batam. Kondisi tersebut menyebabkan waktu pengurusan sertifikasi menjadi lebih panjang.
Terkait wilayah terpencil, Rika menyampaikan telah dilakukan appraisal terhadap 15 SPPG, sementara 46 SPPG lainnya direncanakan menjalani appraisal lanjutan pada tahap berikutnya. “Kami terus mendorong percepatan appraisal agar pelayanan MBG di wilayah terpencil tidak tertinggal,” katanya.
Selain itu, evaluasi juga mencatat masih adanya dapur SPPG yang belum memenuhi standar sanitasi dan lingkungan, serta operasional dapur yang belum sepenuhnya sesuai standar operasional prosedur (SOP). Keterbatasan tenaga ahli gizi di dapur SPPG serta lambatnya sebagian mitra pengelola dalam pengurusan SLHS turut menjadi perhatian.
“Keberadaan ahli gizi sangat krusial untuk menjamin kualitas menu dan asupan gizi penerima manfaat,” ujar Rika.
Ia juga menyoroti pemanfaatan bahan pangan lokal, khususnya potensi pangan laut Kepulauan Riau, yang dinilai belum optimal dalam mendukung pelaksanaan Program MBG.
“Padahal Kepri memiliki potensi besar pangan laut yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk mendukung program ini,” kata Rika.
Menutup paparannya, Rika berharap hasil evaluasi ini menjadi dasar perbaikan pelaksanaan Program MBG ke depan agar berjalan aman, berkualitas, dan tepat sasaran. “Kami berharap seluruh pihak dapat bersinergi untuk menyempurnakan pelaksanaan MBG di Kepulauan Riau,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala KPPG Wilayah Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau Syarti Widya menyatakan komitmennya untuk terus mendukung percepatan Program MBG di Kepri. Ia menegaskan kesiapan pihaknya memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah agar pelaksanaan program semakin efektif dan merata.
“Harapan kami, seluruh SPPG di Kepulauan Riau dapat memenuhi standar yang ditetapkan, baik dari sisi sarana prasarana, higienitas, maupun kualitas menu, sehingga Program Makan Bergizi Gratis benar-benar memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas gizi masyarakat,” kata Syarti.
