Tanjungpinang, Jurnalkota.co.id
Wakil Wali Kota Tanjungpinang Raja Ariza meminta penyelenggara pelayanan publik menjadikan keluhan masyarakat sebagai bahan evaluasi untuk menghadirkan layanan yang lebih mudah, murah, transparan, dan cepat.
Menurutnya, aspirasi warga dapat ditemukan melalui berbagai saluran, termasuk media sosial dan pesan WhatsApp. Masukan tersebut perlu diperhatikan untuk mengetahui persoalan yang dihadapi masyarakat saat mengakses layanan pemerintah.
“Kalau kita rajin buka WA, buka HP kita, banyak keluhan-keluhan masyarakat,” ujar Raja Ariza saat membuka Forum Konsultasi Publik (FKP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungpinang di Aula Kantor Kecamatan Tanjungpinang Barat, Senin (26/10/2026).
Raja Ariza mengatakan, pelayanan publik merupakan wujud kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Kualitas layanan yang diterima warga turut memengaruhi kepercayaan mereka terhadap pemerintah.
Karena itu, penyelenggara layanan perlu memiliki komitmen, aparatur yang kompeten, serta standar pelayanan yang jelas. Pemanfaatan teknologi informasi juga perlu disertai kemampuan merespons kebutuhan dan keluhan masyarakat secara tepat.
MPP hadirkan 221 layanan
Pemerintah Kota Tanjungpinang telah menghadirkan Mal Pelayanan Publik (MPP) sejak 2022 untuk menyatukan berbagai layanan dalam satu tempat. Saat ini, MPP tersebut melibatkan 32 instansi pusat dan daerah dengan total 221 layanan.
Namun, upaya mengintegrasikan pelayanan masih menghadapi sejumlah tantangan. Raja Ariza menyebut setiap instansi memiliki regulasi dan persyaratan teknis masing-masing yang perlu diselaraskan.
Keterbatasan sarana dan prasarana turut menjadi kendala dalam mengintegrasikan layanan pemerintah daerah dengan instansi vertikal.
“Kadang-kadang perlu masa, perlu waktu untuk melakukan integrasi. Namun, kadang-kadang masyarakat tidak memandang seperti itu, mereka semuanya ingin serba cepat,” ujarnya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, koordinasi antarlembaga perlu diperkuat agar perbedaan prosedur dan persyaratan tidak menyulitkan masyarakat.
Masukan yang disampaikan melalui media sosial maupun forum konsultasi publik juga perlu menjadi bahan untuk mengevaluasi pelaksanaan layanan.
Forum untuk mengidentifikasi hambatan
Raja Ariza berharap FKP menjadi ruang pertemuan antara penyelenggara dan pengguna layanan untuk menyampaikan masukan, mengidentifikasi hambatan, serta merumuskan perbaikan.
Melalui dialog tersebut, penyelenggara dapat memperoleh gambaran mengenai pengalaman masyarakat saat mengakses pelayanan publik.
“Mari kita membangun budaya melayani dengan sepenuh hati,” ajaknya.
Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kota Tanjungpinang Adi Firmansyah menjelaskan, FKP diselenggarakan untuk membahas kendala dan menghimpun masukan bagi peningkatan kualitas pelayanan.
Tahun ini, forum tersebut mengangkat tema penguatan integrasi layanan melalui koordinasi antarpenyelenggara dan partisipasi pengguna layanan.
Kegiatan diikuti sekitar 100 peserta dari perangkat daerah, instansi vertikal, lembaga negara, BUMN, perbankan, organisasi profesi, tokoh masyarakat, akademisi, media, pelaku usaha, dan pengguna layanan.
Perkuat koordinasi antarinstansi
Adi mengatakan, MPP Tanjungpinang telah berjalan selama empat tahun dengan melibatkan 32 instansi pusat dan daerah.
Melalui FKP, DPMPTSP menghimpun pandangan dari berbagai pihak untuk memperkuat koordinasi sekaligus memperbaiki pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
Keterlibatan penyelenggara dan pengguna layanan diharapkan membantu mengidentifikasi persoalan yang perlu ditangani bersama.
“Melalui FKP ini, kita ingin mendengar pendapat dari berbagai pihak. Ke depan, kita akan melakukan perbaikan dan memperkuat sinergi agar pelayanan semakin baik,” tutur Adi.
