Tanjungpinang, Jurnalkota.co.id
Wakil Wali Kota Tanjungpinang Raja Ariza meminta dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan menjaga kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pelayanan publik.
Sejumlah kebutuhan yang disampaikan meliputi rencana pembangunan rumah sakit, pembangunan embung atau waduk, penanganan banjir, serta pengelolaan sampah di kawasan pesisir.
Aspirasi tersebut disampaikan Raja Ariza dalam kegiatan Rembuk dan Bincang Otonomi Daerah (Reboan) yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Rabu (4/11/2026).
Ia mengikuti kegiatan itu secara daring dari Ruang Rapat Engku Putri Raja Hamidah, Kantor Wali Kota Tanjungpinang.
Forum tersebut mempertemukan kepala daerah dengan Kementerian Dalam Negeri untuk membahas persoalan penyelenggaraan otonomi daerah, kebutuhan pembangunan, serta optimalisasi potensi daerah.
Dalam kesempatan itu, Raja Ariza menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Tanjungpinang masih menghadapi sejumlah tantangan dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur dan pelayanan masyarakat. Dukungan pemerintah pusat diperlukan agar rencana pembangunan dapat direalisasikan di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah.
Dorong pembangunan rumah sakit
Salah satu kebutuhan yang menjadi perhatian Raja Ariza adalah rencana pembangunan rumah sakit. Menurut dia, pembangunan fasilitas tersebut penting untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan.
“Pembangunan infrastruktur di Kota Tanjungpinang masih membutuhkan dukungan pemerintah pusat, terutama untuk merealisasikan rencana pembangunan rumah sakit. Kehadiran rumah sakit ini sangat penting untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat,” ucapnya.
Raja Ariza menempatkan kebutuhan fasilitas kesehatan sebagai salah satu bagian dari agenda percepatan pembangunan infrastruktur daerah. Melalui forum itu, ia berharap kebutuhan tersebut mendapat perhatian pemerintah pusat.
Dukungan yang diminta berkaitan dengan upaya merealisasikan rencana pembangunan. Adapun rincian mengenai lokasi, kebutuhan anggaran, kapasitas pelayanan, dan waktu pelaksanaan pembangunan rumah sakit belum dijelaskan dalam keterangan tersebut.
Selain fasilitas kesehatan, Raja Ariza menyoroti kebutuhan penguatan infrastruktur sumber daya air. Ia menyampaikan pentingnya pembangunan embung atau waduk untuk menjaga ketersediaan pasokan air baku bagi masyarakat.
Persoalan air juga disampaikan dari sisi penanganan banjir ketika curah hujan tinggi. Karena itu, kebutuhan pembangunan infrastruktur sumber daya air menjadi bagian dari aspirasi yang dibawa Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam dialog bersama pemerintah pusat.
Raja Ariza turut menyoroti pengelolaan sampah di kawasan pesisir pantai. Menurut dia, persoalan tersebut membutuhkan perhatian dan penanganan secara terpadu.
Ketiga persoalan itu, yakni ketersediaan air baku, penanganan banjir, dan sampah pesisir, menjadi bagian dari tantangan pembangunan yang masih dihadapi pemerintah kota.
Keterbatasan fiskal pengaruhi pembangunan
Di sisi pembiayaan, Raja Ariza menyampaikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran berdampak terhadap kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam mendanai berbagai program pembangunan.
Kondisi tersebut mengharuskan pemerintah kota menyesuaikan anggaran dan menentukan skala prioritas. Penyesuaian dilakukan agar kebutuhan pembangunan tetap dapat ditangani sekaligus menjaga keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat.
Raja Ariza juga menyoroti beban belanja pegawai dalam kaitannya dengan keterbatasan keuangan daerah. Ia berharap kebijakan pemerintah pusat mempertimbangkan kemampuan masing-masing daerah dalam memenuhi kebutuhan belanja dan pembangunan.
“Dengan kondisi fiskal yang semakin terbatas, pemerintah daerah membutuhkan dukungan dan kebijakan yang mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Jangan sampai besarnya beban belanja pegawai dan terbatasnya kemampuan fiskal daerah mengurangi ruang pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya.
Menurut Raja Ariza, keseimbangan antara pemenuhan belanja aparatur, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan pelayanan publik perlu tetap dijaga. Keterbatasan anggaran menjadi tantangan dalam memenuhi berbagai kebutuhan tersebut secara bersamaan.
Karena itu, ia berharap persoalan yang disampaikan melalui Reboan dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan yang lebih proporsional.
Harapan tersebut mencakup perhatian terhadap kondisi fiskal daerah serta fleksibilitas dalam pengaturan belanja pegawai. Dengan kebijakan yang mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, pemerintah kota diharapkan tetap memiliki ruang anggaran untuk menjalankan program pembangunan.
“Kami berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian terhadap kondisi fiskal daerah, serta kebijakan yang lebih fleksibel dalam pengaturan belanja pegawai. Dengan demikian, pemerintah daerah tetap memiliki ruang fiskal yang memadai untuk melaksanakan pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Raja Ariza.
