Tanjungpinang, Jurnalkota.co.id
Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang memperkuat sinergi pengendalian inflasi dan stabilitas pangan melalui Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang digelar di Ruang Rapat Engku Putri Raja Hamidah, Kantor Wali Kota Tanjungpinang, Rabu (13/5/2026).
Rapat dipimpin Wakil Wali Kota Tanjungpinang Raja Ariza didampingi Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang Zulhidayat serta dihadiri perangkat daerah dan lintas sektor terkait.
Dalam rapat tersebut, Badan Pusat Statistik Kota Tanjungpinang memaparkan perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) April 2026. Kota Tanjungpinang tercatat mengalami inflasi bulanan atau month to month (m-to-m) sebesar 0,38 persen dibandingkan Maret 2026.
Sementara itu, inflasi tahun kalender atau year to date (y-to-d) Januari hingga April 2026 tercatat sebesar 0,92 persen. Adapun inflasi tahunan atau year on year (y-on-y) April 2026 terhadap April 2025 berada pada angka 3,25 persen dengan IHK sebesar 109,64.
Kepala BPS Kota Tanjungpinang, Yulia Tri Mardani, mengatakan angka inflasi bulanan Tanjungpinang masih berada di bawah inflasi Provinsi Kepulauan Riau yang mencapai 0,43 persen, namun sedikit lebih tinggi dibanding inflasi nasional sebesar 0,13 persen.
Menurut dia, kelompok transportasi menjadi penyumbang inflasi tertinggi pada April 2026 dengan kenaikan sebesar 2,21 persen.
Selain sektor transportasi, beberapa kelompok pengeluaran justru mengalami deflasi yang membantu menjaga stabilitas inflasi daerah. Di antaranya kelompok pakaian dan alas kaki sebesar minus 1,38 persen, perawatan pribadi dan jasa lainnya minus 0,95 persen, serta informasi, komunikasi, dan jasa keuangan minus 0,75 persen.
Wakil Wali Kota Tanjungpinang Raja Ariza menegaskan pengendalian inflasi harus terus menjadi perhatian bersama melalui sinergi lintas sektor dan langkah antisipatif yang terukur.
“Meskipun inflasi tahunan masih berada pada level terkendali, pemerintah daerah bersama TPID harus tetap waspada, khususnya terhadap sektor transportasi dan stabilitas harga pangan pokok. Operasi pasar dan pengawasan distribusi harus diperkuat,” ujar Raja Ariza.
Ia juga menyoroti pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, dukungan kebijakan distribusi dan kepabeanan, serta koordinasi antarinstansi guna menjaga kelancaran arus barang dan stabilitas harga di daerah.
Selain itu, Raja Ariza meminta seluruh perangkat daerah terkait memperkuat pengawasan distribusi kebutuhan pokok dan memastikan pasokan pangan tetap tersedia di masyarakat.
“Pengendalian inflasi harus dilakukan melalui operasi pasar, pemantauan harga secara rutin, dan koordinasi intensif bersama seluruh stakeholder,” katanya.
Dalam rakor tersebut, Bank Indonesia juga memaparkan strategi pengendalian inflasi melalui pendekatan 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Strategi tersebut diimplementasikan melalui operasi pasar murah, penguatan kerja sama antar daerah, peningkatan produktivitas pangan, optimalisasi peran BUMD sebagai offtaker, serta penguatan koordinasi lintas sektor guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Melalui rakor TPID itu, Pemko Tanjungpinang menegaskan komitmennya untuk terus menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi, dan melindungi daya beli masyarakat secara berkelanjutan.
