Tanjungpinang, Jurnalkota.co.id
Wakil Wali Kota Tanjungpinang Raja Ariza, menghadiri Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 yang digelar di Aula Wan Seri Beni, Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Selasa (9/12/2025).
Rapat yang dibuka Gubernur Kepri melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Kepri, T.S. Arif Fadillah, merupakan agenda tahunan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengevaluasi program kerja TPAKD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota se-Kepri.
Arif menjelaskan bahwa percepatan akses keuangan daerah dilakukan melalui berbagai langkah strategis, mulai dari peningkatan realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), perluasan implementasi transaksi non-tunai melalui QRIS, hingga penguatan sektor UMKM.
“Berbagai dukungan telah diberikan seperti penyaluran pinjaman modal usaha dengan subsidi bunga 0 persen, bantuan modal usaha, beasiswa pendidikan, iuran BPJS Ketenagakerjaan, pelatihan UMKM, percepatan infrastruktur, hingga pembangunan pelabuhan dan dermaga,” ujar Arif.
Dalam kesempatan itu, Wakil Wali Kota Tanjungpinang Raja Ariza memaparkan capaian program TPAKD di Kota Tanjungpinang, antara lain kolaborasi UMKM dengan lembaga keuangan, edukasi dan literasi keuangan bagi pelajar dan masyarakat, fasilitasi pembiayaan UMKM, penguatan ekosistem digital (QRIS), asistensi pengembangan UMKM, serta kampanye literasi keuangan.
Untuk tahun 2026, Pemerintah Kota Tanjungpinang merencanakan sejumlah program lanjutan, seperti pembentukan kluster pembiayaan UMKM berbasis sektor unggulan, pengembangan kelurahan inklusi keuangan, integrasi digitalisasi UMKM dan QRIS, pembentukan pusat konsultasi keuangan daerah, perluasan asuransi mikro bagi masyarakat berpendapatan rendah, serta penguatan program “satu pelajar satu rekening”.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Kepri Sinar Dananjaya menegaskan pentingnya kolaborasi lintas pihak untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi sepuluh kelompok sasaran utama.
“Kegiatan ini merupakan langkah konkret OJK dan TPAKD untuk mempermudah akses pembiayaan bagi UMKM. Sinergi dengan lembaga keuangan sangat penting agar UMKM memperoleh modal yang tepat sasaran,” ujar Dananjaya.
Ia menambahkan, OJK berkomitmen mendampingi UMKM melalui pelatihan literasi keuangan agar pelaku usaha lebih siap mengelola pembiayaan.
“UMKM adalah tulang punggung perekonomian. Dengan memperkuat mereka, kita turut mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” tutupnya.
