Jakarta, Jurnalkota.co.id
Reklame milik Vape Store di Jalan Guru Ma’mun, RW 01, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, ditemukan tidak memiliki izin resmi. Keberadaan reklame ini tidak sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak Daerah.
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Reklame serta Peraturan Gubernur Nomor 148 Tahun 2017 yang telah diperbarui dengan Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2021, setiap pemasangan reklame di Jakarta harus memiliki izin tertulis dari pemerintah. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Partisipasi Rakyat (DPP Lempara), Gomgom Hutajulu SE, mengkritik kinerja Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) Kecamatan Cengkareng dan Satpol PP Jakarta Barat yang dinilai membiarkan keberadaan reklame Ilegal tersebut.
“Kalau memang petugas UPPRD sudah melakukan monitoring, harusnya ada tindakan tegas dengan penyegelan. Jangan sampai masyarakat bingung apakah reklame itu berizin atau tidak,” ujar Gomgom, Rabu (26/02/2025).
Ia juga menyoroti ketegasan aparat dalam menegakkan aturan. “Buat apa ada Perda dan Pergub kalau pelanggaran reklame dibiarkan?
“Penindakan harus adil, jangan hanya tegas kepada masyarakat kecil, sementara yang memiliki
Bekingan kuat dibiarkan,” tegasnya. (Haris)
