Tanjungpinang, Jurnalkota.co.id
Sejumlah pedagang kaki lima di kawasan Pasar Bintan Center (Bincen), Tanjungpinang, melayangkan surat terbuka kepada Wali Kota dan anggota DPRD Kota Tanjungpinang. Mereka meminta agar tidak digusur dari lokasi tempat mereka biasa berjualan.
Dalam surat yang ditulis secara kolektif, para pedagang menyampaikan keberatan atas rencana pemindahan mereka ke pasar milik swasta, yang dinilai memberatkan karena biaya sewa tinggi dan fasilitas yang minim.
“Bukan kami menolak dipindah, tapi kami tidak mampu membayar sewa yang tinggi. Fasilitas juga tidak memadai,” tulis mereka dalam surat yang diterima redaksi, Jumat, 1 Agustus 2025.
Para pedagang meminta agar tetap diizinkan berjualan di area kaki lima Bincen pada pukul 05.00–10.00 WIB. Mereka berkomitmen menjaga kebersihan dan akan menyapu area bekas lapak usai berjualan.
“Kami bersedia membayar retribusi sampah Rp5.000–Rp10.000 per orang per hari, disesuaikan dengan data jumlah pedagang,” tulis mereka.
Surat itu juga mengungkapkan pengalaman para pedagang yang mengaku dirazia Satpol PP pada pagi hari saat sedang berjualan. Mereka merasa diperlakukan tidak adil.
“Kami dibentak-bentak, dagangan diobrak-abrik. Kami tidak tahu kalau berjualan di pinggir jalan dianggap melanggar hukum. Kami hanya ingin mencari nafkah,” kata mereka.
Berikut poin tuntutan yang disampaikan para pedagang:
1. Pemerintah menyediakan pasar untuk lapak berjualan.
2. Pemerintah memberikan pembinaan dan solusi agar mereka tetap bisa mencari nafkah.
3. Memberikan izin berjualan di kaki lima Bincen pada pukul 05.00–10.00 WIB, dengan komitmen:
• Menjaga kebersihan lingkungan.
• Membayar retribusi harian sesuai ketentuan.
Para pedagang berharap pemerintah kota tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga hadir memberikan solusi yang adil dan berpihak pada masyarakat kecil.
“Kami tahu ini menyalahi Perda, tapi kami percaya Bapak Wali Kota Tanjungpinang bisa mencari solusi terbaik. Kami hanya ingin tetap bisa mencari sesuap nasi untuk keluarga.”
