Batam, Jurnalkota.co.id
Wakil Gubernur (Wagub) Kepulauan Riau (Kepri), Nyanyang Haris Pratamura, membuka Musyawarah Nasional (Munas) ke-8 Afiliasi Pedagang Valuta Asing (APVA) Indonesia Tahun 2026 di Hotel Sahid Vanilla Nagoya, Kota Batam, Jumat (1/5/2026).
Kegiatan yang mengusung tema “Memperkuat Sinergi Industri KUPVA untuk Stabilitas Sistem Keuangan Nasional” itu dihadiri berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan Bank Indonesia, perbankan, hingga para ketua dan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) APVA dari seluruh Indonesia.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) Kepulauan Riau, Nenny Dwiyana Nyanyang.
Dalam sambutannya, Nyanyang menegaskan bahwa keberadaan APVA memiliki peran strategis dalam mendukung stabilitas sistem keuangan nasional, terutama di wilayah perbatasan seperti Kepulauan Riau yang memiliki intensitas transaksi internasional yang tinggi.
Menurut dia, posisi geografis Kepri yang berbatasan langsung dengan sejumlah negara tetangga menjadikan aktivitas pertukaran valuta asing sebagai bagian penting dalam perputaran ekonomi daerah.
“APVA tidak hanya menjadi wadah komunikasi antar pelaku usaha, tetapi juga berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga tata kelola usaha yang sehat dan profesional,” ujar Nyanyang.
Ia menambahkan, pelaku usaha Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap sistem keuangan.
“Kami memandang APVA memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya di wilayah perbatasan seperti Kepri,” kata dia.
Lebih lanjut, Nyanyang mengingatkan bahwa industri valuta asing saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Mulai dari perkembangan teknologi digital, fluktuasi nilai tukar global, hingga peningkatan pengawasan terhadap transaksi keuangan.
Selain itu, tuntutan transparansi dan akuntabilitas juga menjadi aspek penting yang tidak dapat diabaikan oleh para pelaku usaha.
“Kondisi ini menuntut seluruh pelaku usaha untuk terus beradaptasi dan berinovasi agar mampu bersaing, sekaligus tetap patuh terhadap ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Dalam konteks tersebut, ia menilai Munas APVA menjadi momentum penting untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam memperkuat industri KUPVA ke depan.
Beberapa hal yang menjadi fokus penguatan, antara lain peningkatan sistem pengawasan dan kepatuhan, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung layanan usaha.
Selain itu, sinergi antara pelaku usaha dengan pemerintah dan lembaga terkait juga dinilai menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem industri yang sehat dan berkelanjutan.
“Melalui Munas ini, kami berharap lahir rumusan strategis yang mampu memperkuat industri KUPVA, baik dari sisi pengawasan, peningkatan kompetensi, hingga pemanfaatan teknologi digital,” kata Nyanyang.
Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif, termasuk dengan memberikan kemudahan investasi dan memperkuat koordinasi lintas sektor.
Menurut dia, langkah tersebut penting guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta mampu bersaing di tingkat global.
“Kami berkomitmen mendukung dunia usaha melalui kebijakan yang adaptif dan kolaboratif, sehingga pertumbuhan ekonomi daerah dapat berjalan secara berkelanjutan,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Nyanyang juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta Munas APVA ke-8 yang telah hadir dari berbagai daerah di Indonesia.
Ia berharap forum tersebut tidak hanya menjadi ajang konsolidasi organisasi, tetapi juga mampu melahirkan kepengurusan baru yang lebih progresif dan responsif terhadap dinamika ekonomi.
“Semoga kepengurusan yang baru nantinya semakin aktif dan berkontribusi dalam mendukung pembangunan perekonomian nasional maupun daerah,” kata dia.
Sementara itu, Ketua Umum APVA Indonesia, Amat Tantoso, menekankan pentingnya peran organisasi dalam menjaga ekosistem keuangan nasional, khususnya dalam menghadapi berbagai risiko keuangan global.
Ia menyebutkan bahwa industri penukaran valuta asing memiliki peran krusial dalam mendukung upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang serta menjaga kedaulatan rupiah sebagai mata uang resmi negara.
“APVA berkomitmen untuk terus meningkatkan kepatuhan anggota terhadap regulasi serta memperkuat pengawasan internal guna mencegah praktik-praktik yang merugikan sistem keuangan,” ujar Amat.
Menurut dia, sinergi antara pelaku usaha, regulator, dan pemerintah menjadi faktor utama dalam menjaga stabilitas sektor keuangan di tengah dinamika global.
Melalui Munas ke-8 ini, APVA Indonesia diharapkan mampu memperkuat peran organisasi sebagai penghubung antara pelaku usaha dan regulator, sekaligus mendorong peningkatan kualitas layanan di industri valuta asing.
Kegiatan tersebut juga menjadi momentum strategis dalam memperkuat kontribusi industri KUPVA terhadap stabilitas sistem keuangan nasional, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.
