Tanjungpinang, Jurnalkota.co.id
Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah, menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tanjungpinang. Pemerintah Kota juga mengimbau masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut.
Dukungan itu ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Persiapan Sensus Ekonomi 2026 yang dibuka Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdako Tanjungpinang, Elfiani Sandri, di Gedung Dekranasda Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Kawasan Gurindam 12, Senin (29/9/2025).
Pentingnya Data Akurat
Dalam arahannya, Elfiani Sandri menekankan bahwa data hasil sensus sangat penting untuk memotret kondisi ekonomi daerah dan menjadi dasar penyusunan kebijakan pemerintah.
“Sensus ekonomi ini sangat penting untuk memotret potensi ekonomi daerah dan menyusun kebijakan yang tepat. Pemkot Tanjungpinang siap bersinergi dan mendukung persiapan melalui berbagai kegiatan agar masyarakat lebih mengenal Sensus Ekonomi 2026,” ujar Elfiani Sandri.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar memberikan informasi akurat dan jujur kepada petugas BPS. Menurutnya, keterlibatan masyarakat akan menentukan keberhasilan sensus.
“Data yang valid akan menjadi dasar kuat bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi, termasuk menyalurkan bantuan bagi pelaku UMKM agar lebih tepat sasaran,” kata Elfiani Sandri.
Apresiasi BPS
Kepala BPS Provinsi Kepri, Margaretha Ari Anggorowati, menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Kota Tanjungpinang. Ia menilai kolaborasi ini akan membantu kelancaran Sensus Ekonomi 2026.
“Kami berterima kasih dan mengapresiasi Pemkot Tanjungpinang serta seluruh masyarakat yang telah mendukung BPS dalam setiap kegiatan statistik,” ucap Margaretha.
Margaretha menambahkan, perekonomian Tanjungpinang kini menunjukkan tren positif setelah terpukul pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi yang sempat minus 3,45 persen pada 2020, kini kembali menguat ke angka positif 3,78 persen.
“Potensi penggerak ekonomi lokal di Tanjungpinang cukup besar, mulai dari kebiasaan masyarakat yang sering beraktivitas di kedai kopi atau kafe, hingga perputaran ekonomi dari UMKM, sektor perikanan, dan ASN sebagai pasar utama,” jelas Margaretha.
Peserta Rakor
Rapat koordinasi ini diikuti oleh perwakilan perangkat daerah, pelaku IKM dan UMKM, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), serta Asosiasi Kedai Kopi.
