Batam, Jurnalkota.co.id
Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Republik Indonesia (RI), Suntana, membuka Table Top Exercise National Marine Pollution Exercise (Marpolex) Tahun 2025 di Ballroom Aston Batam Hotel & Residence, Kota Batam, Senin (17/11/2025). Kegiatan ini menjadi rangkaian latihan nasional penanggulangan tumpahan minyak di laut yang melibatkan berbagai instansi maritim.
Acara tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, serta perwakilan lintas lembaga, di antaranya Komando Daerah Angkatan Laut IV Batam, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub RI, Deputi 5 BP Batam, dan unsur pemerintah daerah.
Dalam sambutannya, Suntana menekankan pentingnya sinergi dan kesiapsiagaan seluruh pemangku kepentingan untuk mengantisipasi potensi pencemaran laut, khususnya di wilayah perairan Indonesia yang memiliki tingkat kerentanan tinggi.
“Setiap lembaga harus memiliki kesiapan yang matang dalam menangani insiden pencemaran laut serta memahami secara komprehensif berbagai potensi ancaman,” ujar Suntana.
Ia menegaskan Marpolex bukan sekadar agenda latihan rutin, melainkan sarana untuk memastikan koordinasi antarinstansi berjalan cepat dan efektif saat menghadapi insiden di lapangan.
“Saya meminta seluruh peserta mengikuti rangkaian latihan ini dengan serius dan merumuskan pemahaman yang sama sebagai langkah nyata menjaga dan melindungi laut kita,” kata Suntana.
Batam dipilih sebagai lokasi penyelenggaraan Marpolex 2025 karena posisinya yang strategis di jalur perdagangan internasional dan berbatasan langsung dengan sejumlah negara.
Adapun target pelaksanaan Marpolex 2025 meliputi:
1. Menguji alur komando dan koordinasi antarinstansi dalam menghadapi insiden tumpahan minyak.
2. Mengidentifikasi potensi hambatan operasional sebelum memasuki tahap latihan lapangan.
3. Mengintegrasikan data spasial, prosedur, dan standar operasional sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat pertahanan, dan pelaku usaha.
Pemerintah Provinsi Kepri, lanjut Suntana, juga terus berkomitmen meningkatkan perlindungan lingkungan maritim serta kapasitas penanganan keadaan darurat.
“Keberhasilan mitigasi pencemaran laut tidak hanya ditentukan oleh teknologi dan sumber daya, tetapi juga oleh tata kelola koordinasi yang kuat, respons cepat, dan akurasi pengambilan keputusan,” pungkas Suntana.
