Jakarta, Jurnalkota.co.id
Sejumlah warga mengeluhkan lamanya proses pengurusan perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Barat. Para pemohon mengaku telah menunggu mulai dari delapan bulan hingga lebih dari satu tahun tanpa kejelasan mengenai perkembangan berkas.
Asep, salah satu warga Jakarta Barat, menuturkan bahwa permohonannya yang diajukan pada Desember 2024 hingga kini belum menunjukkan perkembangan berarti.
“Kalau dilihat di sistem, seharusnya sudah selesai. Tapi tiba-tiba tidak ada pergerakan, seperti di-keep,” ujar Asep saat ditemui di Kantor BPN Jakarta Barat, Rabu (19/11/2025).
Ia menduga ada oknum yang menghambat proses penyelesaian berkas.
“Menurut saya ada permainan oknum di dalam BPN Jakbar ini,” ucapnya.
Keluhan serupa disampaikan seorang pemohon lainnya, seorang perempuan yang mengurus perpanjangan HGB atas nama pribadi. Ia mengaku seluruh berkas dinyatakan lengkap, namun selama delapan bulan tidak pernah mendapatkan informasi mengenai kendala ataupun alasan keterlambatan.
“Berkas lengkap, tapi tidak ada pemberitahuan apa pun. Tidak tahu terkendalanya di mana,” katanya.
Seorang warga lain mempertanyakan informasi yang disampaikan petugas BPN yang dinilai berubah-ubah. Ia menyebut pernah diberi penjelasan bahwa seluruh perpanjangan HGB harus melalui Kantor Wilayah (Kanwil). Namun, setelah mengecek langsung, aturan tersebut hanya berlaku untuk badan hukum, bukan pemohon pribadi.
“Untuk badan hukum memang harus lewat Kanwil, tapi kalau pribadi tidak. Saya cek langsung ke Kanwil, tidak ada aturan seperti itu,” ujarnya.
Beberapa warga juga menyoroti lamanya proses pemeriksaan dokumen atau quality control (QC) yang disebut berlangsung berbulan-bulan tanpa perkembangan. Pergantian petugas penanganan berkas ikut disebut sebagai faktor yang memperlambat proses.
Masyarakat mendesak BPN Jakarta Barat untuk memperbaiki kualitas pelayanan, memberikan transparansi, serta meningkatkan pengawasan terhadap potensi hambatan di lapangan.
“Kami hanya ingin proses berjalan sesuai aturan. Jangan sampai masyarakat dirugikan,” kata salah satu pemohon.
Di tengah meningkatnya keluhan, BPN Jakarta Barat kini dipimpin oleh Shinta Purwitasari, yang baru menjabat setelah sebelumnya bertugas di Kantor Pertanahan Tangerang Selatan. Warga berharap kepemimpinan baru ini membawa pembenahan menyeluruh terhadap layanan pertanahan.
Mereka juga meminta dilakukan evaluasi internal secara serius, termasuk penindakan terhadap oknum yang diduga menghambat penyelesaian berkas serta memastikan sistem digital pelayanan berjalan optimal.
“Kami hanya ingin proses sesuai aturan. Jangan sampai masyarakat dirugikan, apalagi sampai bertahun-tahun,” ujar seorang pemohon lainnya.
Hingga berita ini ditayangkan, Kepala BPN Jakarta Barat Shinta Purwitasari belum dapat dikonfirmasi terkait persoalan tersebut.
Sementara itu, bagian Tata Usaha (TU) BPN Jakarta Barat, Erwin, ketika dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp mengatakan, “Silakan masyarakat mengadu langsung ke kanal resmi agar jelas. Perjalanan berkas pasti ada hal-hal yang harus diteliti. Abang juga tolong videokan orang yang puas dengan layanan kita supaya berimbang.”
Penulis: Awaludin
Editor: Antoni
