Tanjungpinang, Jurnalkota.co.id
Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menandatangani Nota Kesepakatan bersama terkait Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Penandatanganan dilakukan setelah Pemerintah Provinsi Kepri dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyepakati rancangan perubahan KUA-PPAS APBD 2025 dalam rapat paripurna di Ruang Sidang Utama DPRD Kepri, Balairung Raja Khalid Hitam, Dompak, Kota Tanjungpinang, Kamis (21/8/2025).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kepri Iman Sutiawan, didampingi Wakil Ketua I Dewi Kumalasari, Wakil Ketua II Tengku Afrizal Dahlan, dan Wakil Ketua III Bahtiar. Nota kesepakatan kemudian secara resmi diserahkan pimpinan DPRD kepada Gubernur Kepri Ansar Ahmad.
Wakil Ketua I DPRD Kepri Dewi Kumalasari menjelaskan, perubahan KUA-PPAS dilakukan sesuai ketentuan Pasal 169 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 16 PP Nomor 12 Tahun 2018.
Adapun perubahan anggaran yang disepakati sebagai berikut:
• Pendapatan daerah turun dari Rp3,918 triliun menjadi Rp3,911 triliun.
• Belanja daerah naik dari Rp3,918 triliun menjadi Rp3,933 triliun.
• Pembiayaan meningkat dari Rp240 juta menjadi Rp22,28 miliar, terdiri dari penerimaan SILPA Rp27,28 miliar dan pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal BUMD PT Energi Kepri sebesar Rp5 miliar.
Dengan demikian, total APBD Perubahan Kepri Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp3,933 triliun.
Fokus pada Efektivitas
Dalam sambutannya, Ansar Ahmad mengapresiasi kerja sama antara eksekutif dan legislatif dalam menjaga kesinambungan pembangunan daerah.
“Alhamdulillah, hari ini kita menuntaskan penandatanganan Nota Kesepakatan bersama terhadap perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025,” kata Ansar Ahmad.
Ansar Ahmad menegaskan, penyesuaian anggaran merupakan bagian dari dinamika fiskal yang harus diantisipasi agar pembangunan di Kepri tetap berjalan optimal.
“Fokus kita adalah memastikan setiap rupiah APBD digunakan seefektif mungkin untuk kesejahteraan masyarakat, penguatan ekonomi daerah, serta peningkatan pelayanan publik,” ujar Ansar Ahmad.
Turut hadir dalam rapat tersebut jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kepri, pimpinan instansi vertikal, Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Adi Prihantara, para asisten, staf ahli, serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kepri.
