Jakarta, Jurnalkota.co.id
Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Administrasi Jakarta Barat mencatat pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga Selasa (21/7/2026), realisasi pendataan telah mencapai 57,33 persen dari total target 1.042.543 unit usaha dan rumah tangga usaha yang menjadi sasaran sensus di wilayah Jakarta Barat.
Capaian tersebut menempatkan Jakarta Barat sedikit di atas rata-rata pelaksanaan Sensus Ekonomi di tingkat Provinsi DKI Jakarta yang berada pada angka 57,32 persen.
Kepala BPS Kota Administrasi Jakarta Barat, Muhammad Noval, mengatakan progres tersebut menjadi indikator bahwa pelaksanaan sensus berjalan sesuai target. Meski demikian, pihaknya terus mengoptimalkan pendataan agar seluruh sasaran dapat tercakup hingga batas akhir pelaksanaan sensus pada 31 Agustus 2026.
“Per 21 Juli 2026 pagi, progres pendataan di Jakarta Barat sudah mencapai 57,33 persen. Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata capaian Provinsi DKI Jakarta,” ujar Noval, Rabu (22/7/2026).
Menurut Noval, BPS terus melakukan berbagai strategi agar proses pendataan berjalan efektif tanpa mengganggu aktivitas para pelaku usaha. Salah satunya dengan memberikan fleksibilitas dalam metode pengisian data sesuai kondisi responden.
Selain wawancara langsung oleh petugas sensus, BPS juga memanfaatkan teknologi melalui aplikasi Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) serta menyediakan kuesioner berbasis web yang dapat diisi secara mandiri oleh responden.
Pendekatan tersebut dinilai mampu mempercepat proses pendataan sekaligus memberikan kemudahan bagi pelaku usaha yang memiliki keterbatasan waktu.
Noval menjelaskan, tidak sedikit pelaku usaha yang beroperasi di pusat perbelanjaan, gedung perkantoran, maupun kawasan pertokoan meminta waktu tambahan untuk mengisi kuesioner secara mandiri.
“Ada beberapa pelaku usaha yang meminta kuesioner ditinggalkan terlebih dahulu. Setelah diisi, petugas akan kembali mengambilnya. Ada yang membutuhkan waktu satu minggu, bahkan ada yang meminta hingga dua minggu,” katanya.
Menurut dia, fleksibilitas tersebut merupakan bagian dari upaya BPS memastikan seluruh data yang dikumpulkan akurat dan lengkap tanpa membebani responden.
Ia menegaskan, Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda nasional yang memiliki peran strategis dalam menyediakan data dasar mengenai kondisi dan struktur perekonomian Indonesia hingga tingkat daerah.
Melalui sensus tersebut, pemerintah akan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai jumlah, karakteristik, persebaran, hingga potensi berbagai jenis usaha yang berkembang di setiap wilayah, termasuk Jakarta Barat.
Data yang terkumpul nantinya menjadi dasar dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan ekonomi, pemberdayaan usaha, hingga penyusunan program yang lebih tepat sasaran.
“Hasil sensus akan menjadi dasar dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi, sekaligus memberikan gambaran mengenai struktur usaha dan potensi ekonomi di Jakarta Barat dibandingkan wilayah lainnya,” ujar Noval.
Ia menambahkan, melalui hasil sensus pemerintah juga dapat mengetahui sektor usaha yang paling dominan di Jakarta Barat, mulai dari sektor perdagangan, transportasi, jasa, hingga penyediaan akomodasi serta makanan dan minuman.
Informasi tersebut akan membantu pemerintah dalam melihat perkembangan dunia usaha sekaligus mengukur kontribusi masing-masing sektor terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Untuk memastikan seluruh target pendataan tercapai, BPS Jakarta Barat mengerahkan 1.648 petugas sensus yang tersebar di seluruh kecamatan dan kelurahan.
Jumlah tersebut terdiri atas 1.461 Petugas Pendata Lapangan (PPL) yang bertugas melakukan wawancara dan pendataan langsung kepada responden, serta 187 Petugas Pemeriksa Lapangan (PML) yang bertanggung jawab melakukan pengawasan dan pemeriksaan kualitas data yang telah dikumpulkan.
Noval mengatakan seluruh petugas telah dibekali pelatihan dan pedoman teknis agar proses pendataan berlangsung sesuai standar yang telah ditetapkan BPS.
Selain mengejar target kuantitas, BPS juga menekankan pentingnya kualitas data yang dikumpulkan. Oleh karena itu, proses pemeriksaan dilakukan secara berjenjang untuk memastikan informasi yang diperoleh akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
BPS juga mengajak seluruh pelaku usaha dan masyarakat memberikan informasi yang benar kepada petugas sensus demi menghasilkan data statistik yang berkualitas.
Noval memastikan masyarakat tidak perlu khawatir terkait keamanan data yang diberikan selama proses pendataan.
Ia menegaskan, seluruh informasi responden dijamin kerahasiaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik beserta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Masyarakat tidak perlu khawatir. Seluruh data yang disampaikan kepada petugas dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
BPS berharap partisipasi aktif masyarakat dan pelaku usaha terus meningkat hingga akhir masa pendataan. Dengan dukungan seluruh pihak, Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu menghasilkan data yang akurat, lengkap, dan menjadi landasan penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, baik di Jakarta Barat maupun secara nasional.
