www.jurnalkota.co.id
Oleh Erna
Aktivis Muslimah
Minimnya akses pendidikan sudah menjadi problematika menahun di negeri ini. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 menunjukkan rata-rata lama pendidikan atau sekolah penduduk Indonesia usia 15 tahun ke atas hanya mencapai 9,22 tahun. Ini setara dengan lulusan kelas 9 atau Sekolah Menengah Pertama (SMP). (kompas.com).
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan meski ada peningkatan dibandingkan 2023 (9,13 tahun), capaian ini baru sedikit melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang ditetapkan sebesar 9,18 tahun. Melansir data BPS pada 2024, mayoritas penduduk Indonesia berusia di atas 15 tahun yang memiliki ijazah SMA atau sederajat sekitar 30,85%. Sementara itu, hanya 10,2% penduduk Indonesia yang menyelesaikan pendidikan di tingkat perguruan tinggi. (kompas.com)
Kesenjangan yang Tampak Jelas
Dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan yang merata, pemerintah menyediakan program pendukung, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah, melakukan perluasan akses perguruan tinggi negeri, memberikan bantuan sosial, penguatan pendidikan vokasi, sekolah gratis, sekolah rakyat, dan sebagainya. Akan tetapi upaya tersebut belum bisa mengatasi kesenjangan dan ketimpangan pendidikan di negeri ini. Beberapa faktor yang memengaruhi munculnya kondisi tersebut, antara lain:
Pertama, faktor ekonomi. Tidak bisa dipungkiri, kemiskinan merupakan salah satu faktor yang menghambat masyarakat untuk mengakses pendidikan.
Kedua, infrastruktur publik yang tidak memadai. Hal ini biasanya dialami sebagian besar masyarakat yang berada di wilayah terpencil, terluar, dan tertinggal.
Ketiga, sarana dan fasilitas pendidikan yang tidak layak. Data BPS 2024 menyebut hampir 49% bangunan sekolah dasar mengalami kerusakan.
Faktor2 inilah yang juga menjadi alasan siswa tidak lagi melanjutkan sekolah. Mereka yang tadinya berniat sekolah, tetapi karena melihat bangunan sekolah yang rusak, bahkan hampir roboh, bisa memupuskan harapan mereka untuk memiliki masa depan yang cerah. Bahkan sebagian ada siswa yang bersekolah di lapangan terbuka karena bangunan sekolah yang tidak kunjung diperbaiki.
Faktor-faktor yang melatarbelakangi kesenjangan pendidikan saat ini disebabkan penerapan sistem pendidikan kapitalistik yang menjadikan pendidikan sebagai komoditas, sehingga akses pendidikan bergantung pada keadaan ekonomi. Maka tidak heran jika muncul narasi “Pendidikan ibarat barang mahal. Orang miskin dilarang sekolah.”
Ketimpangan akses pendidikan ini memunculkan kesenjangan yang begitu tampak jelas. Sebagai contoh, jika menginginkan fasilitas bagus dan memadai, harus bersekolah di sekolah yang mahal. Namun, jika ingin layanan sekolah gratis, maka harus siap menerima fasilitas seadanya.
UU menyatakan pendidikan adalah hak setiap anak bangsa. Namun, fakta membuktikan pendidikan hanya menjadi hak bagi anak orang berduit. Kurikulum pendidikan ala kapitalisme hanya berorientasi menciptakan tenaga kerja buruh murah. Kondisi pendidikan makin terombang-ambing dengan tradisi “ganti menteri, ganti kurikulum” yang menyiratkan bahwa peta pendidikan Indonesia masih terus berubah-ubah tergantung siapa menteri yang berkuasa. Belum lagi kebijakan efisiensi anggaran yang menganggap pendidikan kurang penting dengan tidak memasukkannya sebagai anggaran prioritas di APBN.
Sistem Pendidikan Islam
Pendidikan merupakan hak dasar setiap anak. Negara berkewajiban memastikan hak ini benar-benar terpenuhi di seluruh penjuru negeri. Negara sebagai penyelenggara pendidikan berkewajiban menyediakan infrastruktur publik dan fasilitas penunjang pendidikan.
Ini karena pendidikan merupakan pintu utama lahirnya peradaban unggul. Maka sangat wajar jejak pendidikan Islam di masa kejayaan islam sangat mentereng dan diakui sebagai pendidikan terbaik di pentas global.
Negara Khilafah memberikan pelayanan pendidikan dengan fasilitas terbaik yang berlandaskan pada prinsip-prinsip berikut:
Pertama, tujuan dari strategi pendidikan yaitu membentuk kepribadian Islam (syakhshiyah Islamiah) dan pola pikir serta sikap Islam. Seluruh materi pelajaran yang akan diajarkan disusun atas dasar tujuan dan strategi tersebut. Dengan begitu Islam melahirkan generasi yang berkualitas yang memadukan iman, takwa, dan ilmu pengetahuan dalam satu paket lengkap kurikulum berasas akidah Islam.
Kedua, seluruh pembiayaan pendidikan di negara Islam diambil dari baitulmal. Jika harta di baitulmal habis atau tidak mencukupi, sedangkan sumbangan kaum muslim juga tidak mencukupi, maka negara akan mengambil pajak (dharibah) yang hanya dipungut dari kaum muslim yang mampu dan jumlahnya sesuai kebutuhan.
Ketiga, akses pendidikan gratis dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi bagi seluruh rakyat negara Islam. Negara tidak akan membiarkan kebodohan berkembang hanya karena terhalang biaya pendidikan.
Keempat, negara menyediakan perpustakaan, laboratorium, sarana ilmu pengetahuan gedung-gedung sekolah, universitas dalam rangka memberi kesempatan bagi rakyat yang ingin melanjutkan penelitian dalam berbagai cabang pengetahuan, seperti fikih, usul fikih, hadis, dan tafsir, termasuk di bidang ilmu murni, kedokteran, teknik, kimia, dan penemuan baru.
Kelima, negara membangun infrastruktur publik yang merata di seluruh wilayah hingga ke pelosok negeri. Negara Islam membangun sekolah tingi Islam kemudian berusaha melengkapinya dengan sarana dan prasarana yang diperlukan.
Sekolah-sekolah tinggi yang pernah berdiri di masa kejayaan Islam antara lain Madrasah Nizhamiyah dan Madrasah Al-Mustanshiriyah di Baghdad, Madrasah An-Nuriyah di Damaskus, serta Madrasah An-Nashiriyah di Kairo.
Demikianlah, Islam menjalankan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara pendidikan dengan melakukan apa saja yang dapat mewujudkan terpenuhinya hak pendidikan setiap anak, kenyamanan mereka selama bersekolah, dan kesejahteraan para tenaga pendidik. Semua hak itu di pastikan terpenuhi dan terjamin agar sistem pendidikan Islam benar-benar berjalan secara optimal dalam menciptakan generasi bertakwa, cerdas, dan bermanfaat ilmunya bagi kemaslahatan hidup manusia.
Wallahualam bissawab**
