www.jurnalkota.co.id
Oleh: Rut Sri Wahyuningsih
Institut Literasi dan Peradaban
Resmi sudah Prabowo Subianto menjadi presiden ke-8 RI, setelah beberapa kali mengalami kegagalan. Tentu ada pihak yang berbahagia dan sebaliknya sedih atau marah atas terpilihnya mantan komandan pasukan khusus di era Presiden Soeharto ini.
Dalam acara pelantikannya, Prabowo menyampaikan pidato perdana sebagai presiden di Gedung MPR, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2024). Menyinggung berbagai hal, mulai dari potensi ancaman dan tantangan ke depan bagi Indonesia, upaya memerangi korupsi, mengajak konsolidasi seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, hingga janji untuk terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina (Kompas.com, 20-10-2024).
Meminta bangsa ini harus bangga menjadi anggota G20 dan disebut ekonomi ke-16 terbesar di dunia, untuk itu Prabowo akan melakukan hilirisasi kepada semua komoditas yang dimiliki agar rakyat mencapai hidup sejahtera.
Dengan cara tidak cekcok berkepanjangan, memelihara suasana kebersamaan, persatuan dan kolaborasi kerjasama dengan menerapkan demokrasi damai , santun dan sejuk, demokrasi khas yang hanya dimiliki bangsa Indonesia.
Demokrasi di mana berbeda pendapat harus tanpa permusuhan, mengoreksi harus tanpa caci maki, bertarung tanpa membenci, bertanding tanpa berbuat curang. Demokrasi yang menghindari kekerasan, adu domba, hasut-menghasut dan menghindari kemunafikan. Sehingga akan terwujud bangsa yang Baldatun toyyibatun warabbun ghafur.
Pemimpin Baru Dalam Bingkai Demokrasi, Apakah Menjanjikan Harapan?
Tak salah jika rakyat ketika memilih pemimpin adalah mengharap adanya perubahan ke arah yang lebih baik. Bahkan masih jamak adanya mindset jika keberhasilan sebuah negara berada di dalam individu pemimpin, bukan apa yang ia bawa ketika memimpin. Padahal selama sistem masih sama, yaitu demokrasi kapitalisme, rakyat tidak akan mengalami perubahan, apalagi negara. Entah itu demokrasi santun, sejuk, tanpa rekayasa dan lainnya tetap tak akan menghasilkan perubahan apapun.
Mari kita bermain logika, ketika melihat postur dan performa pemerintahan yang dibentuk rezim sekarang. Koalisi gemuk di parlemen berpeluang besar menjadikan negeri ini menjadi negara diktator. Sama sekali tidak ada kekuatan penyeimbang, semua partai politik ramai-ramai bergabung, pun partai politik yang menisbatkan asas partainya akidah Islam. Tak ada beda dengan yang berasaskan nasionalisme, sama-sama berharap mendapat bagian dari kue kekuasaan.
Para menteri yang terdiri dari kalangan artis, aktivis ormas, influenzer bahkan ustaz moderat dan liberal, hingga eks olahragawan bahkan menteri di rezim sebelumnya terus menerus menimbulkan persoalan negeri terkait SDA terpilih sebagai pejabat negara yang semestinya paham bagaimana mengurusi rakyat tapi kredibilitas dan kapabilitas mereka diragukan.
Bagaimana dengan postur Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang juga baru dilantik? Mereka berisikan suami istri, anak dengan ibu atau ayahnya, kerabat dekat, kerabat jauh, anggota partai, pimpinan partai, influenzer hingga timses kemenangan presiden terpilih. Tambun dan beraroma politik dinasti, keadaannya nyaris sama, mayoritas tidak kapable di bidangnya dan diragukan kredibilitasnya, sudah bisa dipastikan hanya akan menjadi beban APBN.
Rakyatlah yang kembali menjadi tumbal kesejahteraan ala rezim. Sebab setelah ini pastilah tarif pajak “ disesuaikan”, BBM dinaikkan, dibatasi dan bermain subsidi. Berbagai pungutan akan digencarkan, dari jaminan kesehatan, jaminan perumahan, jaminan ketenagakerjaan, hingga jaminan hari tua. Guna menggenjot pendapatan APBN.
Belum lagi tarif berbagai kebutuhan publik seperti listrik, air, pendidikan dan lainnya yang semakin mahal, semakin membebani rakyat, dan keadaan ini justru kian subur dalam sistem yang diterapkan hari ini. Demokrasi adalah sistem yang cacat sejak lahir, sistem rusak dan merusak. Jangankan di Indonesia, di dunia pun berbagai problem yang terus muncul adalah akibat buruk penerapan sistem ini.
Islam Satu-satunya Sistem Sahih Ciptakan Masyarakat Sejahtera
Keberhasilan suatu negara bukan dipengaruhi oleh person atau individu pemimpinnya tapi juga sistem yang digunakan. Seberapa baik rancangan kebijakan dan solusi yang ditawarkan dalam pidato Presiden Prabowo, selama dikungkung sistem demokrasi tak akan pernah sampai pada keberhasilan.
Sesantun dan sesejuk apapun demokrasi itu, tetap tak bisa mengantar pada kebaikan, sebab asasnya sudah salah, yaitu sekulerisme, pemisahan agama dari negara. Padahal negara sebagai institusi penerap kebijakan, jika salah tentulah rakyat banyak yang menjadi pihak terzalimi.
Kebaikan hanya akan terwujud dalam naungan sistem sahih, yaitu sistem Islam yang datang dari Dzat Yang Maha Mengetahui, yaitu Allah swt. Penerapan aturan Allah juga akan mendatangkan keberkahan dalam hidup. Allah Swt. Berfirman yang artinya, “Dan barang siapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta.” (TQS Thaha :124).
Ibnu Abbas menjelaskan makna “berpaling dari peringatan-Ku” artinya adalah, “Menentang perintah-Ku dan segala yang Aku turunkan kepada para rasul-Ku, melupakan keduanya dan mengambil petunjuk dari selain petunjuk itu (maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit), yaitu yang sempit di dunia.” Nauzubillah.
Maka dalam memilih pemimpin sebuah negara, Islam menetapkan ada 7 kriteria (syarat in’iqad) yaitu pria, baligh, berakal, merdeka, muslim, adil dan mampu mengemban amanah sebagai pemimpin. Pemimpin dalam Islam bukan sekadar bisa duduk di kursi kepemimpinan, memerintah bawahan dan menerima sejumlah fasilitas negara tapi lebih kepada amanah besar yang kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.
Kepemimpinan dalam Islam tidak hanya berdimensi duniawi, tetapi juga ukhrawi. Seorang pemimpin harus siap dimintai pertanggungjawaban atas setiap orang yang ia pimpin. Alhasil, dalam Islam, mengukur keberhasilan pengurusan, yakni kesejahteraan rakyat, bukanlah dilihat dari angka rata-rata, melainkan wajib dipastikan per kepala. Sebagaimana Nabi saw. Bersabda, “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR Bukhari dan Muslim).
Maka sangat jelas, sistem kepemimpinan dan sosok pemimpin dalam Islam, keduanya tidak bisa dipisahkan. Bak meludahi matahari, terpercik muka sendiri adalah perumpanan yang tepat ketika kita berharap muncul pemimpin ideal dalam sistem kepemimpinan sekarang (demokrasi).
Siapa pun pemimpinnya, jika tanpa menerapkan sistem Khilafah penerap syariah kafah, jangan harap kehidupan ideal akan terwujud. Hanya dalam Islam terlahir pemimpin yang taat syariat dan berperan sebagai raa’in dan junnah bagi rakyatnya.
Harapan kehidupan yang lebih baik dan juga keberkahan, Baldatun Toyyibatun Warabbun Ghafur jelas hanya Islam yang mampu mewujudkannya. Disinilah pentingnya dakwah kepada Islam harus terus digencarkan, agar umat pun merindukan tegaknya pembela dan pengurus urusan mereka yaitu khilafah. Wallahualam bissawab.**
