Lebak, Jurnalkota.co.id
Pembangunan daerah dinilai tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Keterlibatan lima unsur atau pentahalix pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media disebut menjadi kunci kolaborasi untuk mengurangi beban anggaran daerah.
“Saya kira pembangunan itu banyak melibatkan berbagai pihak, terutama pentahalix,” kata Dekan FISIP Untirta, Leo Agustino, dalam Forum Group Discussion (FGD) bertema Strategi Mengurangi Beban APBD di Inspektorat Lebak, Kamis (20/11/2025).
Leo menjelaskan, dalam perspektif administrasi publik modern, pengelolaan pembangunan dan anggaran tidak mungkin dilepaskan dari keterlibatan publik. Kolaborasi berbagai aktor diperlukan untuk meningkatkan transparansi dan kontrol sosial.
“Kalau dulu check and balance dilakukan antar-aktor pemerintah, kini kita berharap ada saling mengingatkan dari berbagai pihak. Transparansi harus dibuka melalui dialog,” ujarnya.
Empat Strategi Kurangi Beban APBD
Menurut Leo, terdapat empat langkah strategis yang dapat dilakukan daerah untuk mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yakni:
1. Efisiensi belanja
2. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3. Digitalisasi layanan dan proses anggaran
4. Pengelolaan aset secara optimal
“Dengan empat poin itu, beban anggaran daerah dapat ditekan,” katanya.
Ia juga menyinggung masih adanya budaya pungli dan korupsi yang membebani anggaran. Untuk itu, dibutuhkan sosok pemimpin yang tegas sekaligus mampu bersikap humanis sesuai situasi.
“Pemimpin harus tahu kapan bertindak tegas dan kapan bersikap lembut,” ucap Leo.
TKD Berkurang Rp118 Miliar
Kasubbag Analisis dan Evaluasi Inspektorat Lebak, Zaenal Mutaqin, menyampaikan bahwa pemerintah daerah tetap harus menjalankan pembangunan meski anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dari pusat berkurang.
Untuk tahun 2026, Lebak mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp118 miliar. Kondisi ini membuat kolaborasi pentahalix semakin penting untuk menutup keterbatasan anggaran.
Zaenal mencontohkan, pembangunan jalan bisa dilakukan melalui kerja sama perusahaan melalui program tanggung jawab sosial (CSR), sehingga tidak sepenuhnya membebani APBD.
“Kita punya banyak strategi pembangunan tanpa anggaran daerah, dengan cara kolaborasi itu,” kata Zaenal.
Penulis: Noma
Editor: Antoni
