Oleh: Rut Sri Wahyuningsih
Institut Literasi dan Peradaban
Usai mengisi kuliah umum Blue Ocean Strategy Fellowship (BOSF) di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Ahad (18/2/2024), Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menargetkan pembentukan 6.000 desa wisata selama tahun 2024, hal itu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Ada 80 ribu lebih desa di Indonesia, terdapat sekitar 7.500 desa yang memiliki potensi wisata (republika.co.id, 18/2/2024).
6.000 desa wisata tersebut nantinya dapat berkontribusi sekitar 4,5 persen terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) secara nasional dan ada penambahan sekitar 4,4 juta lapangan kerja di bidang ekonomi kreatif.
Sandiaga menjelaskan hari ini generasi muda di desa itu lah yang bisa menciptakan inovasi-inovasi, termasuk produk-produk kreatif yang akan menambah peluang desa wisata tersebut untuk meningkatkan kemampuan. Terlebih pasca pandemi pengembangan sektoe wisata mengalami tren positif kunjungan ke desa wisata di Indonesia yaitu sebesar 30 persen.
Pendanaan Sektor Wisata Diadakan
Sandiaga pun memastikan payung hukum untuk lembaga pengelola dana pariwisata Indonesia akan segera disahkan. Indonesia Tourism Fund (ITF) ini akan mengelola dana Rp 2 triliun. Pendanaan awal ini akan berasal dari pemerintah. Nantinya Kementerian Keuangan yang akan melakukan realokasi anggaran.
Sandiaga menjelaskan. ITF bisa menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi, khususnya di sektor pariwisata. Bahkan target pencapaian pertumbuhan ekonomi ini akan tercapai dengan besarnya dukungan pariwisata. Yang jelas adanya payung hukum yang disahkan pemerintah ini akan ada banyak proyek pariwisata yang didanai . Seperti even-even internasional yang makin mendorong pariwisata Indonesia (republika.co.id, 7/2/2024).
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menambahkan, dana yang dikelola Indonesia Tourism Fund bisa menjadi sumber pendanaan berbagai event pariwisata yang menjadi unggulan Indonesia. “Kami ingin punya dana yang bergulir untuk menjadi sumber pendanaan berbagai event internasional seperti F1 boat, MotorGP dan sebagainya.
Kapitalisasi Pariwisata Abaikan Kesejahteraan Hakiki
Apa yang digagas Sandiaga menunjukkan betapa malasnya negara dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi bahkan kemalasan ini sejalan dengan strategi Menteri BUMN Erick Thohir yang mengatakan makin friendly pasar dan investasi dengan mempermudah izin investasi maka pertumbuhan ekonomi makin meningkat dan Indonesia akan selamat dari resesi dunia, sektor wisata kini jadi tumpuan.
Gagasan-gagasan para pembantu presiden ini sejatinya mengundang konsekwensi yang tak remeh yaitu hilangnya kedaulatan negara. Semua diatur asing dengan nama investasi dan pariwisata hingga harus meninggalkan pengolahan sumber-sumber strategis yaitu kekayaan alam Indonesia yang luar biasa.
Pemerintah selalu beralasan untuk kemandirian dan pemberdayaan masyarakat. Padahal pariwisata lebih banyak resiko sosial dibandingkan keuntungan materi, seperti ancaman adanya liberalisasi dan eksploitasi alam, budaya, gaya hidup. Pun pendanaan yang dipastikan sebentar lagi sah payung hukumnya dan pengelola pertama adalah negara, namun dana dari mana? Sementara APBN kita separunya adalah hutang luar negeri dan pajak. Bukankah ini sama dengan sudah jatuh tertimpa tangga pula?
Pemaknaan kemandirian desa yang sedang diupayakan terwujud jika masih dalam konteks sistem ekonomi kapitalis jelas bukan makn yang sebenarnya. Sebab kapitalisme lebih mengutamakan mereka yang memiliki modal untuk kemudian menghasilkan keuntungan material. Padahal, hubungan negara dengan rakyatnya tidak boleh sebagaimana hubungan bisnis antara pengusaha dengan pelanggan.
Rakyat dengan beda kemampuan tentu tidak pada tempatnya untuk diambil keuntungan, apalagi rakyat pula yang kelak mendapatkan imbas dengan adanya potensi masuknya investor dari setiap program desa wisata yang diterapkan pemerintah. Dampaknya menjerat desa. Inilah wajah kapitalisme sejati, investasi ini jelas akan menguntungkan adalah pengusaha atau pemodal besar. Sementara rakyat dibiarkan dengan risiko-risiko yang membahayakan kelangsungan hidupnya dengan keuntungan materi yang tak bermakna
Solusi Islam Mensejahterakan Sekaligus Aman
Islam sebagai agama yang sempurna, memiliki seperangkat aturan guna memberi solusi bagi setiap individu manusia, salah satunya adalah sistem ekonomi Islam yang akan mengoptimalisasi sumber daya strategis termasuk SDA untuk meningkatkan pemasukan negara. Pariwisata dengan segala dampak negatifnya karena ala sistem kapitalisme jelas akan dihindari.
Sebab, intinya pariwisata itu mubah, dalam rangka taddabur ciptaan Allah dan taqarub Illallahu, makin mendekatkan diri kepada Allah kemudian muncul rasa syukur dan berbuah ketaatan. Maka, samasekali tidak akan jadi pokok sandaran pendapatan negara.
Oleh karena itu negara wajib mengadakan pendapatan negara dari aspek yang lain sebagaimana Rasulullah shallallahu saw. bersabda “Manusia berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api” (HR. Abu Dawud). Hadis ini bermakna kekayaan alam baik di darat, laut, udara, dan dalam bumi haram dikelola individu atau perusahaan asing (investor) sebab menjadi kepemilikan umum atau negara.
Maka, negara sebagai wakil rakyat (wakalah) satu-satunya yang berhak mengelola, kemudian mendistribusikan keuntungan pengelolaanya atau zatnya yang sudah dikelola kepada rakyat. Jika bukan dalam pelayanan fasilitas umum seperti pembangunan sekolah, jalan raya, jalan tol, masjid, sekolah dan lainnya maka bisa berupa BBM, listrik, air gratis dan lainnya.
Jelas pengelolaan ini yang akan memberikan hasil yang jauh lebih besar. Di sisi lain, maasyarakat akan terjaga kehidupannya. Mandiri dalam artian tidak menggantungkan nasib kepada investor asing, hidup lebih berkah dan aman dari laknat Allah . Maka, bukankah ini sudah saatnya mengadakan perubahan hakiki dengan penerapan syariat dan membuang jauh kapitalisme? Wallahualam bissawab.**
