Oleh: Nida Shofia Hasna
Mahasiswa Yogyakarta
Derita penduduk Gaza tak kunjung mereda. Serangan demi serangan dilancarkan Israel, disertai strategi baru yang tak kalah kejam: pelaparan sebagai senjata genosida. Sejak 2 Maret 2025, akses masuk ke Gaza ditutup total. Truk-truk bantuan tertahan di perbatasan.
Jutaan warga Gaza pun bertahan dalam kondisi luar biasa berat. Tanpa makanan, air bersih, alat medis, dan obat-obatan, mereka perlahan jatuh ke jurang malnutrisi. Badan Kesehatan Dunia (WHO) mencatat tingkat malnutrisi di Jalur Gaza sudah membahayakan. Kantor Berita Anadolu melaporkan, hingga akhir Juli 2025, sedikitnya 147 orang meninggal karena kelaparan, 88 di antaranya anak-anak.
Ironisnya, Israel bersama Amerika Serikat mengusulkan skema distribusi bantuan baru melalui lembaga Gaza Humanitarian Foundation (GHF). Alih-alih solusi, mekanisme itu justru dipandang sebagai upaya pengendalian logistik untuk kepentingan politik. Lebih kejam lagi, pasukan Israel menembaki ribuan warga yang tengah mengantre bantuan pada 20 Juli 2025. Sedikitnya 73 orang tewas, puluhan lainnya terluka. Israel berdalih, tembakan itu sekadar peringatan. Faktanya, ini adalah bagian dari strategi mengosongkan Gaza.
Namun, kebungkaman dunia Islam begitu terasa. Tak satu pun penguasa muslim berani memberikan pembelaan nyata. Alih-alih bersatu, banyak negara justru memilih diam, bahkan sebagian berpihak pada Amerika Serikat dan Israel. Perbatasan mereka tetap tertutup rapat, membiarkan pejuang Palestina terkepung. Sebuah ironi besar bagi umat yang berjumlah lebih dari 2 miliar jiwa.
Nasionalisme sempit membuat banyak pemimpin muslim menganggap Palestina sekadar urusan bangsa lain. Padahal, penjajahan telah berlangsung puluhan tahun. Meski begitu, gelombang dukungan dari masyarakat dunia tak pernah padam. Aksi solidaritas terus bergaung: dari pelayaran Freedom Flotilla, Global March to Gaza, hingga aksi haru warga Mesir yang mengirim botol berisi makanan ke laut, berharap ombak membawanya ke Gaza. Meski kecil dampaknya, semangat perjuangan itu menyebar, bagaikan kepakan sayap kupu-kupu.
Bagi umat Islam, semangat itu seharusnya berakar pada ikatan aqidah, bukan sekadar alasan kemanusiaan yang mudah pudar. Rasulullah SAW telah menegaskan pentingnya persatuan umat dalam ikatan iman, melampaui batas bangsa, ras, atau warna kulit. Karena itu, membela Palestina dengan dasar aqidah adalah kewajiban yang tak bisa ditawar.
Islam bahkan telah menawarkan jalan pembebasan: jihad fi sabilillah. Namun, realitas politik dunia Islam hari ini memperlihatkan kelemahan. Nasionalisme dan kapitalisme mencengkeram kuat, memecah umat Islam menjadi lebih dari 50 negara. Cinta dunia menumpulkan keberanian para pemimpin muslim untuk mengerahkan kekuatan militernya.
Maka, langkah awal membebaskan Palestina adalah membebaskan umat Islam dari belenggu pemikiran yang menjauhkan mereka dari syariat. Islam memiliki sistem pemerintahan yang paripurna—kekhalifahan—yang dalam sejarah pernah menjaga Palestina. Sultan Abdul Hamid II dari Kekhalifahan Utsmaniyah adalah contoh nyata betapa kuatnya kepemimpinan Islam melindungi kehormatan tanah suci umat.
Hari ini, sejarah itu seakan menyeru kembali. Pertanyaannya: akankah umat Islam mampu bangkit dan melepaskan diri dari kebungkaman?**
