Batam, Jurnalkota.co.id
Polda Kepulauan Riau meluncurkan perdana program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan meresmikan dapur Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG) di Kota Batam, Senin (25/8/2025).
Peresmian dipimpin langsung Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudin, serta dihadiri Pejabat Utama Polda Kepri, perwakilan Pemprov Kepri, BP Batam, dinas terkait, pengurus Bhayangkari, dan mitra penyedia pangan.
Dalam sambutannya, Asep Safrudin menyampaikan rasa syukur atas selesainya pembangunan dapur SPPG yang telah diverifikasi dan dinyatakan layak beroperasi. Ia menegaskan dapur tersebut dikelola Yayasan Kemala Bhayangkari untuk memastikan distribusi makanan bergizi gratis berjalan tepat sasaran dan sesuai standar.
“Program ini merupakan wujud dukungan Polda Kepri terhadap kebijakan Presiden. Kami hadir untuk memastikan pelaksanaan di lapangan berjalan baik dan memberi manfaat bagi anak-anak penerima MBG,” kata Asep Safrudin.
Saat ini, Polda Kepri telah menyiapkan sembilan dapur SPPG. Dua dapur di Batam resmi beroperasi hari ini, sementara satu dapur berada di Polresta Barelang dan tujuh lainnya masih dalam tahap pembangunan di Tanjungpinang, Bintan, Karimun, dan Natuna.
Secara nasional, sudah ada 500 dapur SPPG yang beroperasi dan ditargetkan meningkat menjadi 1.000 dapur. Dalam pelaksanaannya, Bidang Dokkes Polda Kepri dilibatkan untuk memastikan keamanan pangan melalui uji sampling. Sementara itu, Ditreskrimsus Polda Kepri melakukan monitoring agar distribusi berjalan transparan.
Usai peresmian, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti dapur SPPG dan pelepasan mobil distribusi MBG oleh Kapolda Kepri.
Pada tahap awal, sebanyak 3.008 paket makanan bergizi gratis dibagikan ke 17 sekolah penerima manfaat MBG. Sejumlah sekolah yang menerima antara lain RA Al-Mujahirin, TK Islam Terpadu Aisara, SMP Ponpes Al Fadllu 7, SD Thabita, hingga SD Negeri 001 Nongsa.
Program ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan gizi anak-anak sekolah, tetapi juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi lokal melalui keterlibatan petani, nelayan, dan pelaku UMKM penyedia bahan pangan. (*)
