Tanjungpinang, Jurnalkota.co.id
Ketua Karang Taruna Kelurahan Tanjungpinang Barat, Henky Satriawan, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) memberikan penjelasan terbuka mengenai kelanjutan rencana pengembangan kawasan Teluk Keriting yang disebutnya pernah disampaikan kepada publik.
Henky mengatakan, masyarakat membutuhkan kepastian mengenai status perencanaan, realisasi fasilitas umum, hingga tahapan pembangunan kawasan tersebut. Menurut dia, gambaran pengembangan yang pernah diperlihatkan kepada masyarakat telah menumbuhkan harapan terhadap penataan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan warga.
Namun, harapan itu perlu diikuti informasi yang jelas mengenai langkah pemerintah serta bagian rencana yang sudah maupun belum dilaksanakan.
“Kami tidak menuntut janji baru. Kami meminta kejelasan atas janji dan rencana yang telah lebih dahulu disampaikan,” kata Henky, Rabu (28/10/2026).
Sebagai bagian dari masyarakat Teluk Keriting, Henky menyampaikan bahwa permintaan tersebut merupakan bentuk aspirasi warga terhadap arah pembangunan kawasan tempat tinggal mereka.
Ia menekankan, pemerintah perlu menjelaskan apakah rencana pengembangan itu masih menjadi komitmen pembangunan, mengalami penyesuaian, atau tidak lagi dilanjutkan. Penjelasan tersebut diperlukan agar masyarakat memperoleh kepastian dan dapat memahami kondisi yang melatarbelakangi kebijakan pemerintah.
Meminta status perencanaan dibuka
Henky menyebut pihaknya memiliki dokumentasi yang memperlihatkan gambaran rencana pengembangan Teluk Keriting beserta sejumlah fasilitas umum.
Menurut dia, dokumentasi tersebut memuat harapan mengenai perubahan wajah kawasan menjadi lebih tertata, tersedianya fasilitas publik yang memadai, serta manfaat pembangunan bagi kehidupan masyarakat.
Meski demikian, keberadaan gambaran rencana itu perlu disertai penjelasan mengenai status resminya. Henky meminta Pemprov Kepri membuka kembali dokumen dan komitmen pengembangan kawasan yang pernah dipublikasikan.
Penjelasan itu, menurut dia, perlu mencakup keberlanjutan rencana maupun kemungkinan adanya perubahan dalam pelaksanaannya. Apabila terdapat penyesuaian, masyarakat juga perlu mengetahui alasan dan dampaknya terhadap kebutuhan warga.
“Jangan sampai sebuah rencana besar hanya menjadi gambar dan pemberitaan yang dikenang masyarakat, tanpa kejelasan mengenai realisasinya,” ujarnya.
Bagi Henky, keterbukaan mengenai status perencanaan menjadi langkah awal untuk menjawab pertanyaan warga. Dengan informasi tersebut, masyarakat dapat memahami arah pengembangan Teluk Keriting dan mengetahui hal-hal yang masih membutuhkan tindak lanjut.
Menanyakan kepastian fasilitas umum
Selain status perencanaan, Henky menyoroti sejumlah fasilitas yang menurutnya tergambar dalam dokumentasi pengembangan kawasan.
Fasilitas tersebut meliputi pasar rakyat, musala, kolam renang, balai pertemuan, madrasah atau taman pendidikan Al-Quran (TPA), puskesmas, serta fasilitas dan penataan kawasan lainnya.
Ia meminta pemerintah menjelaskan perkembangan masing-masing fasilitas itu secara terperinci. Penjelasan tersebut diperlukan untuk membedakan fasilitas yang telah dibangun, masih direncanakan, sudah memperoleh alokasi anggaran, maupun belum memiliki kepastian pelaksanaan.
“Kami meminta pemerintah menjelaskan fasilitas mana yang sudah direalisasikan, mana yang masih dalam perencanaan, mana yang telah dianggarkan, serta mana yang belum memiliki kepastian pelaksanaan,” kata Henky.
Menurut dia, kejelasan mengenai fasilitas umum berkaitan dengan manfaat yang diharapkan masyarakat dari pengembangan kawasan. Karena itu, pembahasan pembangunan perlu memperhatikan akses warga terhadap pelayanan dan sarana yang dibutuhkan.
Henky menilai, keberhasilan pengembangan Teluk Keriting perlu dilihat dari manfaat yang dapat dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Mendorong transparansi anggaran dan tahapan pembangunan
Henky juga meminta keterbukaan mengenai dokumen perencanaan, alokasi anggaran, instansi penanggung jawab, serta tahapan pelaksanaan pengembangan Teluk Keriting.
Apabila masih terdapat bagian rencana yang belum terealisasi, ia berharap pemerintah menjelaskan kendala yang dihadapi. Penjelasan tersebut menjadi penting agar masyarakat mengetahui persoalan yang memengaruhi kelanjutan pembangunan.
Ia memahami bahwa pelaksanaan pembangunan membutuhkan proses. Kemampuan anggaran, kewenangan instansi, dan kebutuhan masyarakat merupakan hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan tahapan pengembangan kawasan.
“Kami memahami bahwa pembangunan membutuhkan proses dan tidak semuanya dapat diwujudkan sekaligus. Namun, apabila terdapat perubahan rencana, keterbatasan anggaran, atau hambatan lainnya, masyarakat berhak mengetahuinya secara terbuka,” ujarnya.
Atas dasar itu, Henky meminta Pemprov Kepri menyusun atau menyampaikan kembali langkah tindak lanjut yang jelas dan terukur. Setiap tahapan, menurut dia, perlu disertai target waktu yang realistis dan dapat dipantau oleh masyarakat.
Dengan adanya penjelasan mengenai tahapan dan tanggung jawab masing-masing instansi, warga diharapkan dapat memahami bagaimana rencana pengembangan tersebut akan dijalankan.
Meminta masyarakat dan pemuda dilibatkan
Dalam pernyataannya, Henky turut mendorong dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat Teluk Keriting.
Ia meminta pembahasan pengembangan kawasan melibatkan warga, tokoh setempat, pemuda, serta Karang Taruna. Keterlibatan tersebut diharapkan memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan dan pandangannya mengenai pembangunan.
Bagi Henky, aspirasi warga perlu menjadi bagian dari pembahasan karena masyarakat setempat merupakan pihak yang akan merasakan langsung manfaat pengembangan kawasan.
“Sebagai Ketua Karang Taruna, saya percaya pembangunan yang baik bukan hanya tentang memperindah kawasan, melainkan juga memastikan masyarakat memperoleh manfaat nyata, akses terhadap fasilitas umum, dan kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup,” katanya.
Ia menekankan bahwa permintaan penjelasan tersebut disampaikan untuk memperoleh kepastian, bukan untuk melontarkan tuduhan yang belum memiliki dasar.
“Kami tidak ingin menyampaikan tuduhan tanpa dasar. Kami ingin meminta pertanggungjawaban secara wajar atas harapan pembangunan yang pernah disampaikan kepada masyarakat,” ujar Henky.
Menunggu jawaban mengenai kelanjutan komitmen
Henky berharap Pemprov Kepri memberikan jawaban terbuka mengenai kelanjutan pengembangan Teluk Keriting. Jika rencana itu masih berjalan, masyarakat perlu mengetahui waktu dan mekanisme pelaksanaannya.
Sementara itu, apabila terdapat perubahan, ia meminta pemerintah menjelaskan alasan penyesuaian sekaligus bagaimana kebutuhan masyarakat akan tetap diperhatikan.
Menurut Henky, masyarakat Teluk Keriting berhak mengetahui arah pembangunan daerahnya. Warga juga berhak menyampaikan aspirasi ketika rencana yang pernah menumbuhkan harapan belum memperoleh kepastian.
Ia menyatakan akan terus memperjuangkan aspirasi tersebut melalui cara yang santun, konstitusional, dan bertanggung jawab.
“Jangan biarkan rencana pembangunan hanya tinggal gambar. Jangan biarkan harapan masyarakat berhenti pada pemberitaan. Berikan kejelasan, tunjukkan komitmen, dan hadirkan pembangunan yang manfaatnya benar-benar dapat dirasakan masyarakat Teluk Keriting,” kata Henky.
