www.jurnalkota.co.id
Oleh: Winda Raya, S.Pd., Gr
Praktisi Pendidikan
Kasus keracunan yang kembali menimpa pelajar dan guru akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) memunculkan pertanyaan mendasar: sejauh mana negara menjamin keamanan pangan siswa jika program yang diklaim meningkatkan kualitas gizi justru berulang kali menimbulkan korban?
Pada 28 Januari 2026, ratusan pelajar dan guru SMA Negeri 2 Kudus mengalami mual, pusing, dan diare setelah mengonsumsi paket MBG berupa soto ayam dan tauge. Data Dinas Kesehatan Kudus mencatat 118 siswa menjalani perawatan di tujuh rumah sakit, sementara lainnya menjalani pemulihan mandiri. Sehari sebelumnya, insiden serupa terjadi di Tomohon dengan 197 siswa SMP hingga SMK dirawat di empat fasilitas kesehatan. Pemerintah menyatakan tengah melakukan uji laboratorium terhadap sampel makanan serta evaluasi proses penyediaan.
Dua kasus besar dalam waktu berdekatan ini menunjukkan bahwa persoalan MBG tidak semata insiden teknis, melainkan persoalan tata kelola. Keracunan massal dalam program pangan publik lazim berkaitan dengan lemahnya standar keamanan pangan, pengawasan distribusi yang kurang ketat, penyimpanan yang tidak sesuai prosedur, hingga kelalaian dalam proses produksi dan pengemasan.
Dalam skala nasional, rantai distribusi yang panjang tanpa kontrol mutu yang disiplin sangat rentan menimbulkan kontaminasi bakteri, kerusakan bahan, maupun penyajian yang tidak higienis. Jika pengawasan tidak sistematis dan berlapis, potensi risiko akan selalu terbuka.
Sayangnya, publik belum memperoleh penjelasan transparan mengenai penyebab pasti keracunan tersebut. Apakah masalah terletak pada kualitas bahan baku, proses pengolahan, distribusi, atau standar keamanan yang tidak diterapkan secara konsisten? Tanpa keterbukaan hasil investigasi dan audit menyeluruh, insiden serupa berpotensi berulang.
Di sisi lain, efektivitas MBG dalam meningkatkan status gizi siswa juga perlu diukur secara objektif. Apakah tersedia data komprehensif mengenai penurunan angka kekurangan gizi atau peningkatan indikator kesehatan siswa sejak program ini berjalan? Seberapa besar capaian yang diraih dibandingkan dengan risiko yang muncul?
Tanpa indikator keberhasilan yang terukur dan dipublikasikan secara terbuka, program ini rentan dipersepsikan sebagai distribusi makanan massal semata, bukan intervensi gizi berbasis sistem yang terencana dan terstandar.
Persoalan gizi sendiri tidak berdiri terpisah dari faktor ekonomi. Ia berkaitan erat dengan kemiskinan, ketimpangan, dan daya beli keluarga. Jika akar persoalan ekonomi tidak disentuh, maka program makan gratis berisiko menjadi solusi jangka pendek. Ia mungkin meringankan beban sementara, tetapi belum tentu menyelesaikan penyebab mendasar ketidakmampuan keluarga memenuhi kebutuhan pangan bergizi secara mandiri.
Berulangnya kasus keracunan menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan layanan publik. Ketika negara mengambil peran sebagai penyedia pangan bagi jutaan siswa, maka standar keamanan, kontrol kualitas, serta akuntabilitas harus berada pada tingkat tertinggi. Kegagalan menjaga aspek ini bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan menyangkut tanggung jawab perlindungan terhadap keselamatan generasi.
Dalam perspektif Islam, negara memiliki peran sebagai raa’in wa junnah pengurus dan pelindung yang bertanggung jawab atas kemaslahatan rakyatnya. Rasulullah SAW bersabda, “Imam (pemimpin) adalah pengurus dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya” (HR Bukhari). Tanggung jawab ini menuntut kehadiran negara bukan hanya dalam bentuk program, tetapi juga dalam memastikan sistem berjalan adil, aman, dan menyejahterakan.
Karena itu, kasus keracunan MBG tidak boleh dipandang sebagai insiden biasa. Ia harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap paradigma pengelolaan pangan publik. Negara tidak cukup menggagas program, tetapi wajib memastikan keamanan, efektivitas, transparansi, dan keberlanjutannya secara sistemik.
Wallahua’lam bisshawab.
