Oleh: Ratih Ardiningsih
Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Ratusan siswa dan guru SD serta SMP di Sragen mengalami gejala keracunan massal usai menyantap makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Anak-anak mengalami mual, muntah, diare, demam, hingga pusing. Berdasarkan hasil laboratorium, penyebab utama keracunan diduga karena buruknya sanitasi lingkungan (rri.co.id).
Kasus serupa juga terjadi di berbagai daerah lain, antara lain SMPN 3 Sleman dengan 135 siswa, Pondok Pesantren Al-Islah Lampung Timur dengan 20 santri, hingga Lebong, Bengkulu, yang menimpa 456 siswa. Sebagian kasus disebabkan standar penyajian makanan yang melebihi batas aman empat jam setelah dimasak.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan akan memperbaiki standar operasional pengiriman MBG agar makanan tidak terlalu lama disimpan di sekolah (cnnindonesia.com).
Tujuan dan Kelemahan MBG
MBG merupakan program Presiden Prabowo Subianto untuk mengatasi malnutrisi dan stunting pada anak-anak serta ibu hamil. Namun, kenyataannya program ini justru menimbulkan ancaman baru berupa keracunan massal. Hal ini mencerminkan lemahnya persiapan standar operasional, kurangnya pengawasan, serta rendahnya aspek higienitas dan sanitasi.
Meski anggaran MBG mencapai Rp4,4 triliun dengan penerima manfaat hampir lima juta orang, pemerintah tetap mengklaim program ini berhasil. Padahal, jumlah korban keracunan sudah lebih dari seribu orang. Satu korban pun seharusnya tidak bisa ditoleransi, apalagi hingga ribuan.
Akar Masalah
Pemerintah beranggapan pemberian makan gratis dapat menyelesaikan persoalan gizi. Namun akar masalah sesungguhnya adalah kemiskinan yang menghambat keluarga memenuhi kebutuhan gizi anak secara mandiri. Tanpa mengatasi kemiskinan, program MBG tidak akan memberi solusi tuntas.
Selain itu, muncul dugaan manipulasi terkait dapur MBG. Dari 190 dapur yang diumumkan, hanya 102 benar-benar beroperasi. Sebagian besar justru bergantung pada dukungan TNI dan pemilik modal besar. Sementara pelaku UMKM sulit terlibat karena syarat yang berat, termasuk kewajiban menyediakan lahan hingga 300 meter (inilah.com).
Kondisi ini menunjukkan program dijalankan dengan logika untung-rugi ala sistem kapitalis sekuler, sehingga kepentingan bisnis lebih dominan ketimbang keselamatan rakyat.
Kembali pada Islam sebagai Solusi
Dalam Islam, pemimpin adalah pelayan rakyat yang akan dimintai pertanggungjawaban atas amanahnya di akhirat. Rasulullah SAW bersabda: “Imam (Khalifah) adalah pengurus rakyat, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dia urus” (HR. Bukhari dan Muslim).
Negara berkewajiban menjamin kebutuhan pokok rakyat, termasuk pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Dalam aspek gizi, negara tidak hanya memberi makan, tetapi juga menyediakan lapangan kerja, menjaga keterjangkauan harga pangan, dan memastikan distribusi merata.
Pengelolaan keuangan negara dilakukan melalui baitul mal, dengan sumber dari zakat, kharaj, jizyah, serta harta milik umum yang dikelola untuk kepentingan rakyat. Dengan sistem ini, kesejahteraan lebih merata, dan masalah malnutrisi maupun stunting bisa diselesaikan secara mendasar.
Islam menawarkan solusi menyeluruh yang tidak sekadar menambal masalah, tetapi menjamin lahirnya generasi sehat, kuat, dan bertakwa.**
