www.jurnalkota.co.id
Oleh: Winda Raya, S.Pd., Gr.
Mahasiswa Yogyakarta
Pembangunan selalu membawa janji tentang kehidupan yang lebih baik. Rumah sakit dibangun, kawasan industri dikembangkan, dan konektivitas antarwilayah diperkuat. Namun, di balik berbagai rencana tersebut, ada pertanyaan yang perlu terus diajukan: siapa yang akan menikmati hasilnya?
Pertanyaan ini penting karena pembangunan tidak cukup dinilai dari kemegahan infrastruktur, peningkatan investasi, atau laju pertumbuhan ekonomi. Ukuran yang lebih mendasar ialah kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup, memperoleh pelayanan kesehatan, mengakses pendidikan, serta mendapatkan pekerjaan yang layak.
Dengan ukuran itulah lima prioritas pembangunan Sumatera Utara perlu dicermati.
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengajukan lima prioritas pembangunan yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Prioritas tersebut meliputi pembangunan RSU Haji Medan berstandar internasional, keterpaduan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional, afirmasi pembangunan Kepulauan Nias, pengembangan koridor ekonomi Belawan–Kualatanjung–Seimangkei, serta percepatan pemulihan pascabencana.
Agenda itu menyentuh sejumlah kebutuhan penting, mulai dari kesehatan hingga pemerataan wilayah. Namun, rencana pembangunan tetap perlu diuji melalui pertanyaan tentang akses, pembiayaan, dan distribusi manfaat. Tujuan meningkatkan kesejahteraan harus diterjemahkan menjadi perubahan yang dapat dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Menguji manfaat pembangunan
Pembangunan RSU Haji Medan menjadi rumah sakit berstandar internasional, misalnya, perlu diikuti kepastian bahwa masyarakat dari berbagai lapisan ekonomi dapat mengakses layanannya.
Kualitas fasilitas memang penting. Namun, bagi keluarga berpenghasilan rendah, persoalan kesehatan juga menyangkut keterjangkauan biaya, kepastian pelayanan, ketersediaan tenaga medis, dan kemudahan mendapatkan penanganan.
Karena itu, peningkatan standar rumah sakit semestinya berjalan bersama penguatan akses pelayanan. Masyarakat perlu mengetahui bagaimana fasilitas yang dikembangkan akan menjawab kebutuhan mereka.
Pertanyaan serupa berlaku pada pembiayaan. Apabila pembangunan menggunakan pinjaman luar negeri, pemerintah perlu menjelaskan skema pembiayaan, kewajiban pengembalian, dan konsekuensinya terhadap anggaran publik.
Pinjaman tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa suatu proyek merugikan masyarakat. Namun, manfaat yang diharapkan tetap harus ditimbang bersama biaya dan risiko yang ditanggung. Transparansi diperlukan agar masyarakat dapat menilai apakah keputusan pembiayaan mendukung pelayanan publik secara berkelanjutan.
Pengembangan koridor ekonomi Belawan–Kualatanjung–Seimangkei juga perlu dilihat melampaui besarnya investasi yang masuk. Pertanyaan pentingnya ialah seberapa luas kesempatan kerja yang tersedia bagi masyarakat setempat, bagaimana kualitas pekerjaan tersebut, dan apakah pelaku usaha kecil memperoleh ruang untuk berkembang.
Investasi dapat membuka kegiatan ekonomi. Akan tetapi, pemerataan manfaat membutuhkan kebijakan yang jelas. Tanpa perlindungan pekerja, keterlibatan usaha lokal, dan pengawasan terhadap dampak lingkungan, pertumbuhan kawasan industri berisiko menyisakan masyarakat sekitar sebagai penonton.
Demikian pula dengan afirmasi pembangunan Kepulauan Nias dan pemulihan pascabencana. Keduanya perlu menempatkan kebutuhan warga sebagai dasar penentuan program. Akses layanan dasar, pemulihan tempat tinggal, serta keberlanjutan penghidupan harus mendapat perhatian dalam pelaksanaannya.
Pertumbuhan dan persoalan distribusi
Dalam pandangan penulis, kelemahan pembangunan yang berorientasi kapitalistik terletak pada kecenderungannya menempatkan pertumbuhan dan akumulasi modal sebagai ukuran dominan keberhasilan.
Peningkatan investasi dan kegiatan produksi memang dapat memperbesar perekonomian. Namun, pertumbuhan tersebut tidak otomatis menjelaskan siapa yang memperoleh bagian terbesar dari manfaatnya.
Pemilik modal memiliki sumber daya dan akses yang lebih kuat untuk menangkap peluang ekonomi. Sebaliknya, masyarakat dengan keterbatasan pendidikan, keterampilan, lahan, dan pembiayaan dapat menghadapi hambatan untuk menikmati peluang yang sama.
Karena itu, kritik terhadap pembangunan perlu diarahkan pada cara manfaat ekonomi didistribusikan. Ketika angka pertumbuhan meningkat, apakah pendapatan keluarga ikut membaik? Apakah pekerjaan yang tersedia memberikan penghidupan layak? Apakah layanan kesehatan dan pendidikan semakin mudah dijangkau?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut lebih dekat dengan pengalaman masyarakat daripada angka investasi semata.
Bagi sebuah keluarga, kemajuan terasa ketika kebutuhan pangan terpenuhi, anak dapat bersekolah, dan anggota keluarga yang sakit memperoleh pengobatan tanpa kecemasan biaya. Bagi pekerja, kemajuan berarti kesempatan kerja yang aman dan penghasilan yang mencukupi.
Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi perlu ditempatkan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan. Pemerintah tetap memiliki tanggung jawab memastikan manfaat pembangunan menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.
Kesejahteraan dalam perspektif Islam
Dalam perspektif Islam yang menjadi pijakan tulisan ini, kesejahteraan mencakup pemenuhan kebutuhan pokok sekaligus perlindungan terhadap kehidupan manusia secara menyeluruh.
Pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan merupakan kebutuhan yang harus mendapat perhatian. Kesejahteraan juga berkaitan dengan terjaganya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
Prinsip tersebut menempatkan kepemimpinan sebagai amanah. Pemimpin berkewajiban mengurus kepentingan rakyat dan bertanggung jawab atas urusan yang berada dalam kewenangannya.
Dari sudut pandang ini, kebijakan pembangunan perlu dinilai berdasarkan kemampuannya memenuhi kebutuhan masyarakat serta melindungi mereka dari ketidakadilan. Pencapaian ekonomi harus berjalan bersama tanggung jawab sosial.
Penulis memandang bahwa pengelolaan kekayaan sesuai prinsip Islam menawarkan orientasi yang menekankan kemaslahatan dan distribusi. Kekayaan tidak semestinya hanya beredar di kalangan yang memiliki kekuatan ekonomi, sementara kelompok rentan kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya.
Zakat, infak, dan sedekah memiliki peran dalam membantu masyarakat. Namun, tanggung jawab memenuhi kepentingan umum tidak dapat semata-mata diserahkan kepada kedermawanan individu. Negara tetap perlu menjalankan kewajibannya melalui pengelolaan sumber daya dan keuangan publik yang amanah.
Dalam tradisi pemerintahan Islam, Baitul Mal dikenal sebagai lembaga pengelolaan keuangan negara. Pengelolaannya memperhatikan sumber penerimaan serta ketentuan penggunaan masing-masing jenis dana.
Prinsip yang relevan bagi pembahasan pembangunan ialah kejelasan pengelolaan, ketepatan peruntukan, dan pertanggungjawaban. Dana publik harus digunakan untuk kepentingan yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pelayanan umum.
Pengelolaan tersebut menuntut integritas. Orientasi kesejahteraan sulit diwujudkan apabila sumber daya publik lebih banyak melayani kepentingan pejabat atau kelompok tertentu.
Menempatkan rakyat sebagai tujuan
Lima prioritas pembangunan Sumatera Utara perlu disertai ukuran keberhasilan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Pembangunan rumah sakit harus dinilai dari peningkatan akses dan mutu layanan. Pengembangan industri perlu dinilai dari kualitas pekerjaan serta manfaatnya bagi ekonomi lokal.
Sementara itu, pembangunan wilayah kepulauan perlu diukur melalui berkurangnya kesenjangan layanan. Pemulihan pascabencana harus dilihat dari kemampuan warga memperoleh kembali tempat tinggal yang layak dan sumber penghidupan.
Pemerintah juga perlu membuka informasi mengenai pembiayaan, sasaran penerima manfaat, dan capaian program. Masyarakat harus memiliki ruang untuk menyampaikan kebutuhan serta mengevaluasi kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka.
Pada akhirnya, pertanyaan “sejahtera untuk siapa?” merupakan pengingat bahwa keberhasilan pembangunan harus dapat dijelaskan dari sudut pandang rakyat.
Sumatera Utara membutuhkan pembangunan yang membuat pelayanan kesehatan semakin terjangkau, kesempatan kerja semakin layak, dan kebutuhan dasar semakin mudah dipenuhi. Dalam pandangan penulis, prinsip amanah, keadilan distribusi, dan tanggung jawab negara dalam Islam perlu menjadi landasan untuk mewujudkan tujuan tersebut.
Janji kesejahteraan baru menemukan maknanya ketika hasil pembangunan benar-benar hadir dalam kehidupan setiap keluarga.
Wallahu a‘lam bishawab.
