Tanjungpinang, Jurnalkota.co.id
Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, melantik dan mengambil sumpah jabatan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Jumat (13/11/2026) malam.
Pelantikan yang berlangsung di Aula Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah, Kantor Wali Kota Tanjungpinang, tersebut meliputi pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas.
Pelantikan ini menjadi bagian dari langkah penataan birokrasi Pemko Tanjungpinang melalui penyederhanaan struktur organisasi perangkat daerah (OPD) serta penempatan aparatur berdasarkan kompetensi dan kebutuhan organisasi.
Dalam penataan tersebut, jumlah OPD di lingkungan Pemko Tanjungpinang dikurangi dari sebelumnya 32 menjadi 26 OPD.
Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, mengatakan penyederhanaan organisasi dilakukan melalui perubahan regulasi Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).
Menurut Lis, kebijakan tersebut bertujuan menciptakan struktur pemerintahan yang lebih efektif, memperjelas pembagian tugas, memperkuat koordinasi antarlembaga, serta menghindari tumpang tindih kewenangan.
“Yang kita inginkan adalah organisasi yang lebih ringkas, tetapi memiliki daya kerja yang lebih kuat. Bukan sekadar banyak struktur, tetapi mampu menghasilkan kinerja, memberikan pelayanan, dan menyelesaikan persoalan masyarakat,” kata Lis.
Pemko Tanjungpinang Evaluasi Kinerja Pejabat dalam Enam Bulan
Lis menegaskan, penyederhanaan organisasi tidak boleh hanya berhenti pada perubahan struktur maupun pergantian pejabat.
Ia meminta seluruh perangkat daerah mampu membuktikan bahwa penataan birokrasi tersebut benar-benar berdampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan.
Untuk memastikan hal itu, Pemko Tanjungpinang akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur organisasi dan kinerja pejabat dalam enam bulan mendatang.
Evaluasi tersebut mencakup efektivitas struktur kelembagaan, pencapaian target kinerja, koordinasi antar-OPD, hingga keberhasilan pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan.
“Evaluasi ini untuk melihat sejauh mana target tercapai, apa yang sudah dikerjakan, apa yang masih menjadi kendala, dan apa yang harus diperbaiki. Kita inginkan ada hasil yang nyata, bukan sekadar laporan yang terlihat baik di atas kertas,” ujarnya.
Menurut Lis, evaluasi diperlukan agar setiap pejabat memiliki tanggung jawab yang jelas terhadap tugas dan target organisasi.
Dengan demikian, keberhasilan pemerintahan tidak hanya diukur dari terlaksananya kegiatan administratif, tetapi juga dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Penempatan Pejabat Berdasarkan Kompetensi
Terkait pengisian jabatan, Lis menjelaskan bahwa seluruh keputusan penempatan aparatur telah melalui pembahasan dan pertimbangan bersama Wakil Wali Kota Tanjungpinang.
Proses tersebut dilakukan dengan memperhatikan berbagai masukan serta kapasitas masing-masing aparatur sipil negara (ASN).
Ia menekankan bahwa penilaian pejabat tidak hanya didasarkan pada tingkat pendidikan maupun kualifikasi formal.
Pengalaman kerja, kemampuan manajerial, kepemimpinan, integritas, keterampilan komunikasi, dan kemampuan membangun kerja sama juga menjadi pertimbangan dalam menentukan penempatan jabatan.
Lis menyebut prinsip the right man on the right place atau menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat harus menjadi dasar dalam membangun birokrasi yang profesional.
“Tidak ada manusia yang sempurna dan tidak ada pejabat yang menguasai segala hal. Karena itu, yang kita butuhkan adalah bagaimana menempatkan orang yang tepat sehingga kelebihan yang dimiliki dapat saling melengkapi. Bukan semata-mata siapa yang paling dekat, tetapi siapa yang paling mampu menjalankan amanah dan memberikan manfaat bagi organisasi,” ungkapnya.
Lis juga mengingatkan bahwa jabatan bukan sekadar kedudukan dalam struktur pemerintahan, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan melalui kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.
Karena itu, pejabat yang baru dilantik diminta segera menyesuaikan diri dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
Ingatkan Kepala OPD Hindari Ego Sektoral
Dalam arahannya, Lis turut menyoroti pentingnya koordinasi dan kolaborasi antarperangkat daerah dalam menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan di Kota Tanjungpinang.
Ia meminta seluruh kepala OPD menghilangkan ego sektoral dan tidak bekerja secara sendiri-sendiri.
Menurut Lis, persoalan kemiskinan, pengangguran, pendidikan, kesehatan, kebersihan lingkungan, infrastruktur, hingga pertumbuhan ekonomi tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu perangkat daerah.
Berbagai persoalan tersebut membutuhkan kerja sama lintas sektor, baik di lingkungan pemerintah daerah maupun dengan dukungan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan elemen masyarakat.
Lis menilai koordinasi yang baik akan membantu pemerintah daerah mengoptimalkan sumber daya yang tersedia sekaligus mempercepat penyelesaian persoalan masyarakat.
Di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah, ia juga meminta kepala OPD lebih cermat dalam menyusun program dan menentukan skala prioritas pembangunan.
Penggunaan anggaran harus dilakukan secara efisien dengan mengutamakan program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Selain itu, perangkat daerah diminta aktif membangun komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan pemerintah pusat untuk membuka peluang dukungan terhadap program pembangunan Kota Tanjungpinang.
“Setiap rupiah yang dibelanjakan adalah uang rakyat. Jangan hanya berorientasi pada habisnya anggaran, tetapi berorientasilah pada hasil dan manfaatnya. Saya lebih menghargai inovasi sederhana yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat daripada program besar yang tidak memberikan dampak nyata,” lanjutnya.
Jabatan Merupakan Amanah dan Tanggung Jawab
Lis kembali mengingatkan para pejabat yang dilantik agar menjaga integritas, profesionalisme, dan komitmen dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Ia menegaskan bahwa perubahan struktur organisasi maupun pergantian jabatan merupakan bagian dari dinamika pemerintahan yang harus disikapi secara profesional.
Penataan organisasi dan jabatan, kata dia, akan terus dilakukan sesuai kebutuhan serta hasil evaluasi terhadap kinerja pemerintahan.
Karena itu, seluruh pejabat diharapkan mampu menunjukkan kemampuan terbaik, membangun kerja sama yang solid, serta memastikan program pemerintah berjalan sesuai tujuan.
“Jabatan boleh berganti, organisasi boleh berubah, tetapi semangat pengabdian dan tanggung jawab kepada masyarakat jangan pernah berhenti. Saya berharap seluruh pejabat mampu menunjukkan kinerja terbaik, bekerja solid, dan memastikan setiap program pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tutupnya.
Hendri Dilantik Jadi Sekda, Zulhidayat Jabat Kepala Bapenda
Dalam pelantikan tersebut, sejumlah pejabat menempati posisi strategis di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang.
Hendri dilantik sebagai Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang, sedangkan Zulhidayat dipercaya menjabat Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Sementara itu, Augus Raja Unggul dilantik sebagai Inspektur Daerah dan Surjadi menjabat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tanjungpinang.
Selain jabatan di tingkat pemerintah kota, pelantikan juga mencakup sejumlah pejabat kewilayahan.
Nadzib Agus Setia Budi dilantik sebagai Camat Tanjungpinang Timur, Amalia Susanti sebagai Camat Tanjungpinang Barat, dan Roni Syaputra sebagai Camat Bukit Bestari.
Melalui penataan tersebut, Pemko Tanjungpinang menargetkan terbentuknya birokrasi yang lebih efektif, koordinatif, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik serta percepatan pembangunan daerah.
