Tanjungpinang, Jurnalkota.co.id
Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah menegaskan bahwa pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) harus dilakukan dengan pendekatan yang benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
Lis Darmansyah mengatakan, perencanaan pembangunan wajib mengikuti kaidah partisipatif, teknokratis, dan politis, serta mengedepankan mekanisme bottom-up dan top-down sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
“Artinya, jangan menghilangkan kaidah-kaidah dalam sebuah konsep perencanaan,” ujar Lis saat membuka Musrenbang Kelurahan Kampung Baru Tahun 2026 dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, Rabu (28/1/2026).
Lis Darmansyah mengakui, sejumlah usulan pembangunan kerap berulang dari tahun ke tahun atau belum terealisasi. Untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, Pemerintah Kota Tanjungpinang akan menyusun bank masalah melalui Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bappelitbang).
Ia meminta setiap kelurahan dan kecamatan mengusulkan seluruh permasalahan yang ada di wilayah masing-masing secara terbuka dan sesuai kebutuhan.
“Kalau ada 300 masalah, usulkan semuanya,” kata Lis Darmansyah.
Pada tahun ini, Pemerintah Kota Tanjungpinang juga akan membangun Sekolah Rakyat di atas lahan seluas lima hektar sebagai upaya meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Lis Darmansyah meminta camat dan lurah aktif mengidentifikasi calon peserta agar dapat masuk ke dalam program nasional tersebut.
“Saya minta setiap kecamatan mengusulkan minimal 300 anak SD, SMP, dan SMA dengan data lengkap by name, by address. Pada Maret, saya ingin mengetahui hasilnya,” ujarnya.
Selain itu, Lis Darmansyah mengingatkan peserta Musrenbang, termasuk RT, RW, dan unsur masyarakat, agar mengajukan usulan program pada enam bidang prioritas, yakni infrastruktur, sosial kemasyarakatan, lingkungan hidup, pendidikan, kesehatan, serta ekonomi dan UMKM.
Usulan tersebut, lanjut Lis Darmansyah, dapat mencakup kondisi jalan, penerangan, drainase, kawasan rawan banjir, pengembangan UMKM dan industri kecil menengah (IKM), fasilitas ibadah, layanan kesehatan, hingga pengendalian angka kelahiran.
“Kami membutuhkan masukan bapak dan ibu. Hingga 2030, usulan dari kelurahan harus tersusun lengkap dengan program dan subkegiatan. Jika satu kelurahan memiliki 200 usulan dan 50 sudah terakomodasi, maka 150 lainnya akan diperhatikan pada tahun berikutnya. Dengan pola ini, dalam empat tahun seluruh persoalan memiliki progres yang jelas,” ujar Lis Darmansyah.
Sementara itu, Kepala Bappelitbang Kota Tanjungpinang Riono mengatakan, Musrenbang tingkat kelurahan berlangsung hingga 5 Februari 2026, dilanjutkan Musrenbang tingkat kecamatan pada 10–11 Februari, dan Musrenbang tingkat kota pada 11 Maret.
Seluruh usulan akan dicatat berdasarkan bidang dan skala prioritas, sehingga pembahasan pada tahun berikutnya difokuskan pada realisasi program.
“Tahun ini, usulan dibuka seluas-luasnya. Setelah seluruh data terkumpul, pemerintah kota akan menyeleksi program sesuai visi dan misi daerah. Program yang siap dilaksanakan akan menjadi prioritas,” kata Riono.
Adapun Lurah Kampung Baru Gilang Ichsan Pratama menyampaikan bahwa Musrenbang tahun ini mengusung tema inovasi dan integrasi untuk pemberdayaan ekonomi, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, serta pengelolaan lingkungan berbasis teknologi informasi.
“Setelah kami himpun, terdapat 129 usulan masyarakat yang tersebar di bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan sosial,” ujar Gilang.
