Tanjungpinang, Jurnalkota.co.id
Pemerintah Kota Tanjungpinang menyatakan siap mengambil bagian dalam upaya pencapaian target penurunan emisi nasional. Namun, keterbatasan fiskal menjadi tantangan dalam menerjemahkan kebijakan transisi energi menjadi program nyata di daerah.
Hal itu disampaikan Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah saat mengikuti Forum Dialog Kebijakan Tingkat Tinggi bertema “Akselerasi Transisi Energi Berkeadilan dan Inklusif di Tingkat Kota”, Selasa (15/9/2026).
Lis Darmansyah mengikuti forum tersebut secara daring dari Ruang Rapat Kantor Wali Kota Tanjungpinang. Ia didampingi Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang Zulhidayat, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang), serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang.
Menurut Lis Darmansyah, forum itu menjadi langkah strategis untuk menerjemahkan kebijakan transisi energi nasional menjadi aksi di tingkat kota. Program yang disusun tidak hanya harus ramah lingkungan, tetapi juga berkeadilan dan tidak menambah beban masyarakat berpenghasilan rendah.
“Pemerintah Kota Tanjungpinang sepakat untuk mengambil bagian dalam mendukung pencapaian target penurunan emisi nasional,” kata Lis Darmansyah.
Kendati demikian, Lis Darmansyah mengatakan, pemerintah daerah menghadapi tantangan besar dalam mengubah target nasional menjadi kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
“Namun, tantangan utama di daerah adalah bagaimana menerjemahkan target nasional yang besar menjadi program dan kegiatan konkret di tengah keterbatasan fiskal serta berbagai kewajiban pelayanan dasar yang harus dipenuhi pemerintah daerah,” ujarnya.
Ruang Fiskal Terbatas
Lis Darmansyah menjelaskan, keterbatasan fiskal menjadi salah satu kendala dalam mengembangkan program transisi energi. Penyesuaian alokasi transfer dari pemerintah pusat turut memengaruhi kemampuan daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan.
Pada saat bersamaan, pemerintah daerah tetap harus memenuhi kewajiban pelayanan dasar, mulai dari pendidikan, kesehatan, sanitasi, pelayanan publik, hingga sejumlah belanja wajib lainnya.
Menurut Lis Darmansyah, kondisi tersebut membuat pemerintah kota harus menyusun prioritas secara cermat agar agenda penurunan emisi tetap berjalan tanpa mengurangi kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat.
“Kondisi tersebut terjadi bersamaan dengan kewajiban pemerintah daerah untuk tetap memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, sanitasi, pelayanan publik, serta berbagai belanja wajib lainnya,” kata Lis Darmansyah.
Ia menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak berarti pemerintah daerah mengabaikan agenda transisi energi. Komitmen terhadap upaya penurunan emisi tetap ada, tetapi pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kapasitas daerah.
“Persoalannya bukan kami tidak memiliki komitmen terhadap transisi energi. Komitmen itu ada, tetapi kita juga harus melihat kemampuan daerah,” ujarnya.
Lis Darmansyah mengingatkan agar target yang ditetapkan tidak berhenti menjadi kebijakan di atas kertas karena tidak diikuti dukungan pendanaan dan skema pelaksanaan yang realistis.
“Jangan sampai target dan kebijakan yang ditetapkan justru tidak dapat diterjemahkan karena ruang fiskal pemerintah daerah sangat terbatas,” kata Lis Darmansyah.
Daerah Jadi Kunci Transisi Energi
Dalam forum tersebut, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan, pemerintah daerah memegang peran penting dalam pelaksanaan transisi energi karena memiliki wilayah, anggaran, dan kewenangan untuk menyusun program.
Program tersebut dapat dilaksanakan dengan kemampuan daerah ataupun melalui dukungan dari pemerintah pusat dan lembaga internasional.
Bima mengatakan, Indonesia memiliki target penurunan emisi di berbagai sektor, termasuk kehutanan, energi, limbah, dan industri. Pemerintah daerah diperlukan untuk memastikan target itu diwujudkan melalui kebijakan yang dapat diterapkan di lapangan.
Menurut dia, konsumsi energi dalam jumlah besar berlangsung di kawasan perkotaan. Karena itu, wali kota dan bupati mempunyai posisi strategis dalam menentukan keberhasilan transisi energi nasional.
“Konsumsi energi juga terjadi di wilayah perkotaan. Artinya, kunci transisi energi Indonesia ada di tangan wali kota dan bupati,” ujar Bima.
Namun, ia mengingatkan bahwa transisi energi harus dilaksanakan secara adil dan inklusif. Perubahan menuju penggunaan energi yang lebih bersih tidak boleh menyebabkan biaya hidup masyarakat meningkat.
“Maka, dengan adanya akselerasi transisi energi berkeadilan dan inklusif, jangan sampai transisi energi justru menaikkan biaya hidup dan dibebankan kepada rakyat kecil,” katanya.
Bima juga mendorong pemerintah daerah memberikan ruang kepada masyarakat untuk ikut terlibat dan memperoleh manfaat dari perkembangan ekonomi hijau.
“Berikan peran kepada rakyat untuk menikmati ekonomi hijau,” ujarnya.
Perlu Dukungan Pemerintah Pusat
Pernyataan Lis Darmansyah menunjukkan bahwa keberhasilan transisi energi di daerah membutuhkan dukungan kebijakan, pembiayaan, dan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Target penurunan emisi perlu diterjemahkan menjadi program yang sesuai dengan karakteristik wilayah, kemampuan anggaran, serta kebutuhan masyarakat di setiap daerah.
Bagi Kota Tanjungpinang, agenda tersebut harus berjalan beriringan dengan pemenuhan pelayanan dasar dan pembangunan kota. Pemerintah daerah juga perlu memastikan kebijakan lingkungan tidak menciptakan beban ekonomi baru bagi masyarakat kecil.
Melalui forum dialog tersebut, Pemko Tanjungpinang berharap terdapat penguatan kolaborasi serta skema dukungan yang memungkinkan daerah menjalankan program transisi energi secara bertahap, terukur, dan berkelanjutan.
Dengan demikian, pemerintah daerah dapat ikut berkontribusi terhadap target penurunan emisi nasional tanpa mengabaikan kemampuan fiskal dan kebutuhan pelayanan masyarakat.
