Jakarta, Jurnalkota.co.id
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas, menerima jajaran Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat yang dipimpin Ketua Umum terpilih, Akhmad Munir, di Jakarta, Kamis (11/9/2025). Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi kelanjutan perjalanan organisasi wartawan tertua di Indonesia.
Dalam pertemuan tersebut, Menkumham menandatangani disposisi pembukaan blokir sistem administrasi pendaftaran legalitas PWI yang sempat terhenti selama setahun terakhir.
“Menteri Hukum Supratman Andi Agtas sudah menandatangani disposisi pembukaan blokir sistem administrasi pendaftaran pengurus PWI hasil Kongres Persatuan PWI 2025,” ujar Akhmad Munir usai pertemuan.
Munir terpilih sebagai Ketua Umum PWI periode 2025–2030 dalam Kongres Persatuan di Gedung BPPTIK Kementerian Kominfo, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, pada 30 Agustus 2025. Kemenangan tersebut mengakhiri ketidakpastian di tubuh PWI yang sebelumnya dilanda dualisme kepemimpinan.
Munir menegaskan, fokus utama kepengurusannya adalah merampungkan persoalan legalitas agar organisasi dapat kembali berjalan normal.
“Agar segera dapat bekerja, maka hal utama yang harus dibereskan adalah legalitas. Nantinya Administrasi Hukum Umum (AHU) menjadi bukti legalitas dan pengakuan negara atas keberadaan PWI sebagai organisasi profesi wartawan,” katanya.
Dengan keluarnya disposisi Menkumham, Munir optimistis PWI dapat segera menyatukan kembali seluruh elemen organisasi yang sempat terpecah. “Semoga momentum ini menjadi langkah positif bagi kebangkitan PWI dalam menjaga marwah pers nasional,” ujarnya.
Keputusan tersebut disambut baik jajaran pengurus PWI Pusat. Mereka menilai, pengakuan legalitas dari pemerintah menjadi modal penting untuk menggerakkan kembali roda organisasi, membangun sinergi dengan berbagai pihak, serta memperkuat peran PWI dalam mengawal kebebasan pers di Indonesia. (*)
