www.jurnalkota.co.id
Oleh: Rut Sri Wahyuningsih
Institut Literasi dan Peradaban
Beberapa hari lagi, Indonesia akan merayakan Hari Kemerdekaan ke-80. Seperti biasa, tiap gang, desa, dan kota mulai sibuk: membersihkan lingkungan, mengadakan lomba, malam tirakatan, dan puncaknya upacara pengibaran Sang Merah Putih.
Namun, perayaan tahun ini terasa berbeda. Di tengah euforia kemerdekaan, simbol angka “80” versi resmi yang diluncurkan pemerintah justru menuai kritik. Bentuknya yang disebut-sebut menyerupai karakter Keroppi buatan Sanrio seekor katak dari Jepang dipelesetkan warganet sebagai wajah dengan mulut dan mata tertutup lakban. Sebuah sindiran visual yang telak: rakyat merasa dibungkam dan dibutakan.
Tak berhenti di situ, bendera Jolly Roger dari serial anime Jepang One Piece berkibar di berbagai penjuru, menggantikan Sang Saka Merah Putih. Fenomena ini dengan cepat viral, bukan sekadar lelucon, tetapi bentuk protes yang menyuarakan kekecewaan terhadap negara.
Dalam serial One Piece, Jolly Roger adalah simbol bajak laut. Tengkorak bertulang silang yang identik dengan bahaya dan perlawanan terhadap otoritas. Di tangan rakyat Indonesia, simbol ini dimodifikasi: tengkoraknya bertopi jerami, khas tokoh utama anime tersebut Luffy, sang kapten bajak laut yang dikenal melawan ketidakadilan.
Riki Hidayat, warga Kebayoran, salah satu yang mengibarkan bendera bajak laut itu, menyatakan bahwa aksinya bukan karena kehilangan rasa nasionalisme. “Saya cinta Tanah Air. Tapi Tanah Air yang saya cintai adalah tempat saya bisa hidup dengan hak yang layak, bukan sekadar tempat saya membayar pajak tanpa imbal balik,” ujarnya.
Sayangnya, suara seperti Riki tak mendapat ruang dialog yang sehat. Pemerintah merespons dengan narasi ancaman. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menyebut pengibaran bendera One Piece sebagai aksi sistematis yang berpotensi memecah belah bangsa. Respons ini menunjukkan betapa jauhnya jarak psikologis antara rakyat dan wakilnya. Kritik dianggap makar. Protes dipandang sabotase. Padahal, bukankah kemerdekaan berarti bebas menyuarakan kebenaran?
Ekspresi rakyat melalui simbol One Piece menjadi potret kekecewaan terhadap sistem yang dinilai tidak adil. Dalam One Piece, dunia dikendalikan oleh pemerintah dunia korup yang menindas rakyat. Bukankah tak jauh berbeda dengan kondisi di negeri ini? Proyek-proyek strategis nasional menggusur rakyat kecil. Harga kebutuhan pokok melambung. Sumber daya alam dikuasai korporasi. Tapi aparat justru hadir bukan melindungi, melainkan merepresi.
Paranoid terhadap rakyat bukan solusi. Seorang pemimpin seharusnya merangkul, bukan mencurigai. Rasulullah SAW bahkan pernah berdoa, “Ya Allah, siapa yang mengurusi umatku dan membuat mereka susah, susahkanlah dia. Tapi jika ia menyayangi mereka, sayangilah dia.” (HR Muslim)
Perayaan kemerdekaan sejauh ini masih bersifat simbolik. Ada kemeriahan, tapi minim refleksi. Sementara akar persoalan belum tersentuh: sistem yang dijalankan masih kapitalistik, menempatkan keuntungan segelintir elite di atas kesejahteraan rakyat.
Sudah saatnya bangsa ini kembali berpikir ulang: untuk siapa kemerdekaan dirayakan? Apakah untuk rakyat yang terpinggirkan, atau untuk elite yang terus-menerus diuntungkan?
Kritik dan protes bukanlah ancaman, melainkan alarm agar pemerintah membuka mata. Bila bendera bajak laut bisa menyuarakan suara rakyat lebih lantang ketimbang lembaga-lembaga resmi, mungkin ada yang sangat keliru dalam sistem ini.
Dan perubahan sebagaimana diserukan banyak kalangan, termasuk mereka yang menginginkan penerapan nilai-nilai Islam secara menyeluruh, tidak akan datang dari simbol semata, tapi dari keberanian kolektif untuk menggugat ketidakadilan dan membangun tatanan yang adil.
Wallahu a’lam bish-shawab.
