Tanjungpinang, Jurnalkota.co.id
Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang menggelar rapat koordinasi rutin Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk mengevaluasi perkembangan inflasi pada Juni 2025 dan menyusun strategi menghadapi Juli 2025. Rapat digelar di Ruang Engku Putri Raja Hamidah, Kantor Wali Kota, Jl. Daeng Marewa, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Senin (21/7/2025).
Rapat dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang Zulhidayat, didampingi Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Elfiani Sandri. Hadir pula perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kepri, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tanjungpinang, BMKG RHF Tanjungpinang, Badan Karantina Indonesia, serta sejumlah perangkat daerah dan lintas sektor terkait.
Berdasarkan data BPS Kota Tanjungpinang, inflasi year-on-year (yoy) pada Juni 2025 tercatat sebesar 0,07 persen, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,60. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya menjadi penyumbang inflasi terbesar dengan andil 0,5628 persen.
Sementara itu, secara year-to-date (ytd), terjadi deflasi sebesar 0,12 persen. Deflasi terbesar disumbang oleh kelompok pakaian dan alas kaki, dengan andil 0,4107 persen. Untuk inflasi month-to-month (mtm), Tanjungpinang juga mengalami deflasi sebesar 0,13 persen pada Juni 2025, yang juga disumbang oleh kelompok yang sama dengan andil 0,0706 persen.
Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang Zulhidayat menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat melalui koordinasi lintas sektor.
Pemko Tanjungpinang terus berkomitmen menjaga kestabilan harga. Evaluasi berkala bersama para pemangku kepentingan menjadi kunci efektivitas pengendalian inflasi,” kata Zulhidayat.
Zulhidayat juga mendorong TPID untuk terus berinovasi dalam merancang program yang implementatif dan efisien.
Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri Sudarta, menyampaikan apresiasi terhadap kinerja TPID Kota Tanjungpinang dalam pelaksanaan langkah konkret pengendalian inflasi. Menurut Sudarta, optimalisasi kerja sama antar daerah (KAD) dan peran BUMD pangan sebagai offtaker sangat penting dalam menjaga ketersediaan pasokan.
“Penguatan sinergi antar lembaga dalam kegiatan seperti Pasar Murah, Gerakan Pangan Murah (GPM), dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) perlu terus ditingkatkan,” ujar Sudarta.
Sudarta juga menekankan pentingnya efisiensi rantai distribusi pangan strategis serta penyelesaian peta jalan TPID 2025–2027 sebagai acuan dalam program pengendalian inflasi ke depan.
Editor: Antoni
