Tanjungpinang, Jurnalkota.co.id
Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang menegaskan komitmennya untuk terus menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu program strategis nasional. Komitmen tersebut disampaikan usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah secara hybrid di Ruang Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kantor Wali Kota Tanjungpinang, Senin (20/7/2026).
Rakor tersebut diikuti Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang Hamerudin bersama jajaran serta perwakilan sejumlah instansi terkait. Dari pemerintah pusat, rapat dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir yang didampingi pejabat kementerian dan lembaga terkait.
Pertemuan tersebut membahas dua agenda utama, yakni perkembangan inflasi nasional dan daerah serta evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat.
Dalam pemaparannya, Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan perkembangan historis inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau selama Juli periode 2022 hingga 2026. Berdasarkan data tersebut, kelompok pangan masih menjadi penyumbang utama inflasi setiap Juli, kecuali pada Juli 2024 yang mengalami deflasi.
Secara historis, inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau tercatat sebesar 1,16 persen pada Juli 2022, kemudian turun menjadi 0,22 persen pada Juli 2023. Pada Juli 2024 terjadi deflasi sebesar 0,97 persen, sebelum kembali meningkat menjadi 0,74 persen pada Juli 2025. Sementara itu, hingga pertengahan Juli 2026, inflasi kelompok tersebut berada di kisaran 0,20 persen.
BPS juga mengidentifikasi sejumlah komoditas yang secara konsisten menjadi penyumbang inflasi, di antaranya cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, beras, telur ayam ras, serta produk hasil tembakau. Berdasarkan perkembangan harga pada Juni 2026, komoditas yang perlu mendapat perhatian khusus karena berpotensi mendorong inflasi adalah bawang merah, bawang putih, beras, dan wortel.
Menanggapi paparan tersebut, Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir meminta seluruh pemerintah daerah meningkatkan kewaspadaan terhadap pergerakan harga pangan melalui pengawasan yang lebih intensif terhadap ketersediaan stok, distribusi, serta pelaksanaan operasi pasar apabila diperlukan.
Menurut Tomsi, data yang disampaikan BPS harus menjadi dasar dalam menyusun langkah pengendalian inflasi di daerah sehingga kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran.
“Data BPS harus menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam mengambil langkah pengendalian inflasi. Komoditas yang selama ini menjadi penyumbang inflasi harus dipantau secara intensif sehingga kenaikan harga dapat diantisipasi sejak dini. Koordinasi antarinstansi harus terus diperkuat agar stabilitas harga tetap terjaga dan daya beli masyarakat tidak terganggu,” ujar Tomsi.
Selain membahas inflasi, rapat juga mengevaluasi kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung Program 3 Juta Rumah. Program tersebut dinilai membutuhkan dukungan penuh pemerintah daerah, terutama dalam penyederhanaan proses perizinan, percepatan administrasi, dan koordinasi lintas sektor agar pembangunan perumahan dapat berjalan lebih cepat.
Tomsi menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menghilangkan berbagai hambatan administratif yang dapat memperlambat pembangunan rumah bagi masyarakat.
“Program 3 Juta Rumah harus didukung bersama. Kami meminta seluruh pemerintah daerah memberikan kemudahan terhadap proses perizinan maupun administrasi yang diperlukan. Hal-hal yang sifatnya administratif dan tidak terlalu urgen jangan sampai menjadi penghambat. Percepat prosesnya sehingga pembangunan rumah dapat segera terlaksana dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setdako Tanjungpinang Hamerudin mengatakan Pemerintah Kota Tanjungpinang akan terus memperkuat koordinasi bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), perangkat daerah, Perum Bulog, distributor, dan pelaku usaha untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok di daerah.
Menurutnya, pemantauan harga dan ketersediaan pasokan dilakukan secara berkala agar potensi kenaikan harga dapat diantisipasi lebih awal, terutama terhadap komoditas yang menjadi penyumbang inflasi secara nasional.
“Arahan Bapak Sekjen Kemendagri menjadi perhatian kami. Pemerintah Kota Tanjungpinang akan terus memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, terutama terhadap komoditas yang secara nasional berpotensi menjadi penyumbang inflasi seperti bawang merah, bawang putih, beras, dan komoditas hortikultura lainnya,” kata Hamerudin.
Ia menambahkan, Pemko Tanjungpinang juga siap mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah melalui pelayanan administrasi yang lebih cepat, efektif, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kami siap mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah melalui koordinasi lintas perangkat daerah. Sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku, proses administrasi akan terus diupayakan lebih cepat, sederhana, dan tidak berbelit-belit sehingga dapat memberikan kepastian bagi masyarakat maupun pengembang,” ujarnya.
Melalui rakor tersebut, Pemerintah Kota Tanjungpinang menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas inflasi daerah melalui penguatan koordinasi TPID, pemantauan harga dan distribusi bahan pokok, serta langkah antisipatif terhadap potensi gejolak harga. Di sisi lain, dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah juga akan terus diperkuat melalui penyederhanaan layanan administrasi dan sinergi lintas perangkat daerah guna mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat.
