Tanjungpinang, Jurnalkota.co.id
Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang menegaskan komitmennya dalam memperkuat peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sekaligus mendukung program strategis nasional, yakni Program 3 Juta Rumah dan pengembangan produk halal.
Komitmen tersebut disampaikan usai jajaran Pemko Tanjungpinang melalui Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang digelar secara hybrid di Ruang Rapat Asisten II Kantor Wali Kota Tanjungpinang, Senin (20/4/2026).
Rapat tersebut dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir, didampingi Deputi Badan Pusat Statistik (BPS), serta Direktur Jenderal Perumahan dan Perdesaan Kementerian terkait, Imran, bersama sejumlah kementerian dan lembaga lainnya.
Dalam arahannya, Tomsi menegaskan bahwa pemerintah daerah memegang peran kunci dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang, terutama kebutuhan pokok masyarakat.
“Pemerintah daerah sangat menentukan keberhasilan pengendalian inflasi karena bersentuhan langsung dengan dinamika harga dan distribusi di lapangan,” ujar Tomsi.
Ia menekankan, pengendalian inflasi harus dilakukan melalui langkah konkret dan terukur, dengan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Selain itu, pemerintah daerah juga diminta menjadi garda terdepan dalam menyampaikan berbagai program strategis pemerintah pusat kepada masyarakat, termasuk Program 3 Juta Rumah dan sosialisasi produk halal.
Menurut Tomsi, pemahaman yang baik dari pemerintah daerah akan mempercepat implementasi program tersebut di lapangan.
Program 3 Juta Rumah sendiri merupakan salah satu prioritas nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang bertujuan mengatasi kekurangan hunian layak, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan dan Perdesaan, Imran, menekankan pentingnya percepatan dukungan penganggaran daerah untuk sektor perumahan.
Ia mengungkapkan, berdasarkan data terbaru per 17 April 2026, jumlah izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam Program 3 Juta Rumah mengalami peningkatan dari 227.629 unit menjadi 227.853 unit.
“Artinya ada perubahan jumlah izin. Kami berharap setiap daerah segera melaporkan dan mengonfirmasi dukungan penganggaran, baik untuk pembangunan unit baru maupun renovasi,” kata Imran.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setdako Tanjungpinang, Hamerudin, menyatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti hasil rapat tersebut secara konkret dan berkelanjutan.
Ia menegaskan, Pemko Tanjungpinang akan memperkuat peran TPID, meningkatkan pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok, serta mempererat sinergi dengan kementerian dan instansi terkait.
“Kami juga akan mendorong percepatan implementasi Program 3 Juta Rumah serta sosialisasi produk halal kepada masyarakat di Kota Tanjungpinang,” ujar Hamerudin.
