Lebak, Jurnalkota.co.id
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten kembali memperluas program pendidikan gratis dengan menggratiskan biaya pendidikan bagi 10.000 siswa dan siswi Madrasah Aliyah (MA) swasta pada tahun 2026.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Banten dalam memperluas akses pendidikan dan memastikan seluruh anak usia sekolah mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan yang layak tanpa terkendala biaya.
Gubernur Banten Andra Soni mengatakan program pendidikan gratis bagi pelajar MA swasta merupakan salah satu prioritas pemerintah daerah pada tahun ini. Program tersebut menyasar siswa madrasah yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau oleh program sekolah gratis yang telah berjalan di tingkat SMA, SMK, dan Sekolah Khusus (SKh) swasta.
“Kita tahun ini memprogramkan gratis untuk sekolah MA swasta sebanyak 10.000 siswa siswi,” ujar Andra saat meninjau pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di SMAN 1 Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Senin (22/6/2026).
Menurut Andra, pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara sekaligus investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya menghadirkan kebijakan yang dapat memperluas akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa pembangunan sektor pendidikan menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Provinsi Banten dalam mencetak generasi yang unggul, berkarakter, dan memiliki daya saing di masa depan.
“Pendidikan merupakan kebutuhan mendasar bagi kehidupan. Melalui pendidikan kita dapat mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu berkontribusi terhadap pembangunan daerah maupun nasional,” katanya.
Andra menjelaskan, program sekolah gratis juga menjadi salah satu strategi pemerintah untuk menekan angka putus sekolah yang masih menjadi tantangan di sejumlah daerah.
Dengan adanya bantuan biaya pendidikan, diharapkan siswa dari keluarga kurang mampu dapat tetap melanjutkan pendidikan hingga jenjang menengah atas tanpa harus terbebani persoalan biaya sekolah.
Saat ini, Pemprov Banten telah menjalin kerja sama dengan 801 sekolah swasta yang terdiri atas SMA, SMK, dan Sekolah Khusus (SKh) dalam pelaksanaan program sekolah gratis.
Program tersebut telah memberikan manfaat kepada sekitar 60.705 siswa di berbagai wilayah di Provinsi Banten.
Menurut Andra, program sekolah gratis yang mulai berjalan sejak tahun 2025 itu terus dievaluasi dan dikembangkan agar manfaatnya semakin luas serta menjangkau lebih banyak peserta didik.
Karena itu, pada tahun 2026 pemerintah memutuskan untuk menambah kuota penerima manfaat sekaligus memperluas cakupan program hingga menyasar siswa Madrasah Aliyah swasta.
“Kami berharap program sekolah gratis ini bisa dikawal dengan sebaik-baiknya sehingga benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat,” ujarnya.
Selain meninjau program pendidikan gratis, Andra juga memantau pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 di SMAN 1 Rangkasbitung.
Ia menilai pelaksanaan SPMB secara umum berjalan lancar dan sesuai ketentuan yang berlaku. Meski demikian, pemerintah daerah tetap membuka ruang pengawasan dari masyarakat guna memastikan proses penerimaan siswa baru berlangsung objektif dan transparan.
Andra meminta masyarakat segera melaporkan apabila menemukan indikasi pelanggaran atau praktik yang tidak sesuai dengan aturan selama proses penerimaan peserta didik berlangsung.
“Kita berharap pelaksanaan SPMB di Banten objektif, transparan, dan berkeadilan sehingga seluruh calon peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan,” katanya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala SMAN 1 Rangkasbitung, Heri Fasa, mengatakan pelaksanaan SPMB di sekolah yang dipimpinnya berjalan dengan baik dan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah.
Menurut dia, proses penerimaan siswa baru dilakukan melalui berbagai jalur seleksi, mulai dari jalur domisili, afirmasi, mutasi, prestasi akademik, hingga prestasi nonakademik.
“Tahun ajaran 2026/2027 kami menerima sebanyak 214 siswa dan siswi,” kata Heri.
Kebijakan perluasan program sekolah gratis tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat, khususnya kalangan pendidikan berbasis madrasah.
Dedi, mantan Kepala Madrasah Aliyah Wasilahtul Falah Rangkasbitung, mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Banten yang memberikan perhatian lebih kepada lembaga pendidikan berbasis keagamaan.
Menurut dia, kebijakan tersebut akan membantu banyak keluarga yang selama ini mengalami keterbatasan ekonomi dalam membiayai pendidikan anak-anak mereka.
“Kami merasa lega karena kebijakan Gubernur Banten Andra Soni juga memperhatikan pendidikan berbasis madrasah. Ini tentu menjadi kabar baik bagi masyarakat dan dunia pendidikan di Banten,” ujar Dedi.
Melalui program tersebut, Pemprov Banten berharap tidak ada lagi anak usia sekolah yang terhambat mengenyam pendidikan karena persoalan biaya. Selain meningkatkan angka partisipasi sekolah, kebijakan itu juga diharapkan mampu menciptakan pemerataan akses pendidikan sekaligus mendukung lahirnya generasi muda Banten yang unggul, berdaya saing, dan berakhlak mulia.
Penulis: Noma
Editor: Antoni
