Batam, Jurnalkota.co.id
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) mendorong kolaborasi digital terintegrasi untuk menyelaraskan kebijakan, khususnya dalam percepatan transformasi digital serta peningkatan kualitas pengelolaan informasi dan data sektoral di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Dinas Komunikasi dan Informatika se-Provinsi Kepulauan Riau yang digelar di Aula Graha Kepri, Kota Batam, Selasa (10/2/2026). Rakor dipimpin Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Luki Zaiman Prawira.
Dalam arahannya, Luki menekankan pentingnya penyelarasan kebijakan antarwilayah agar percepatan transformasi digital dan pengelolaan data sektoral dapat berjalan semakin solid, inklusif, dan adaptif.
“Kita tidak lagi berbicara tentang siapa yang paling hebat atau paling depan, melainkan bagaimana kita berjalan beriringan. Di tahun 2026, sinergi harus naik kelas, tidak sekadar koordinasi administratif, tetapi kolaborasi eksekusi yang berdampak langsung bagi masyarakat,” kata Luki.
Ia berharap Dinas Kominfo se-Kepulauan Riau dapat menjadi satu kesatuan yang utuh dalam menghadirkan standar layanan digital yang dapat diakses masyarakat hingga ke pulau-pulau terluar, dengan kualitas setara wilayah perkotaan.
Dalam Rakor tersebut, Luki menggarisbawahi empat poin strategis yang perlu diperkuat oleh seluruh pemerintah kabupaten/kota di Kepulauan Riau.
Pertama, integrasi data dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) agar sistem berjalan selaras dan tidak tumpang tindih.
“Jangan sampai ada aplikasi yang saling tumpang tindih antara provinsi dan kabupaten/kota. Data harus terintegrasi supaya pengambilan kebijakan dapat lebih cepat dan akurat,” ujarnya.
Kedua, pemerataan akses informasi, termasuk layanan internet. Diskominfo Provinsi diharapkan berperan sebagai penghubung dengan pemerintah pusat, sementara Diskominfo kabupaten/kota menjadi ujung tombak pelaksanaan di lapangan, khususnya untuk meminimalkan wilayah blank spot.
Ketiga, penguatan keamanan siber. Menurut Luki, ancaman siber tidak mengenal batas wilayah sehingga kerja sama dalam manajemen insiden siber perlu terus diperkuat agar infrastruktur digital tetap andal dan terpercaya.
Keempat, pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), termasuk Generative AI, untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik.
“Saya berharap dari rakor ini lahir kesepakatan konkret, kolaborasi program yang nyata, pertukaran sumber daya manusia, pembinaan berkelanjutan, serta pemanfaatan infrastruktur bersama yang lebih efisien,” ujar Luki.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau, Hendri Kurniadi, menegaskan peran strategis Diskominfo sebagai penggerak transformasi digital pemerintahan, pengelola komunikasi publik dan transparansi informasi, keamanan informasi dan persandian, pengelola statistik sektoral, serta peningkatan literasi dan infrastruktur digital.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara Diskominfo Provinsi dan Diskominfo kabupaten/kota dalam penyelarasan komunikasi publik dan kehumasan, penguatan layanan informasi publik, serta integrasi penyelenggaraan pemerintahan digital lintas daerah.
Selain itu, Hendri menyoroti penguatan kolaborasi dalam penyelenggaraan statistik sektoral melalui konsep Satu Data, serta peningkatan keamanan informasi dan persandian guna mendukung keandalan sistem pemerintahan digital daerah dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia.
Rakor tersebut turut diisi dengan sesi tanya jawab serta pemaparan dari para Kepala Dinas Kominfo kabupaten/kota se-Kepulauan Riau, yang menjadi ruang berbagi tantangan dan permasalahan dalam implementasi transformasi digital di masing-masing daerah.
