Batam, Jurnalkota.co.id
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Diskominfo se-Provinsi Kepulauan Riau, Selasa (10/2/2026). Kegiatan yang berlangsung di Aula Graha Kepri, Kota Batam, ini bertujuan mendorong kolaborasi digital terintegrasi dalam menyelaraskan kebijakan percepatan transformasi digital serta peningkatan kualitas pengelolaan informasi dan data sektoral di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Rakor dibuka oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Luki Zaiman Prawira, dan dihadiri para Kepala Dinas Kominfo kabupaten/kota se-Kepulauan Riau.
Kepala Diskominfo Provinsi Kepulauan Riau, Hendri Kurniadi, dalam sambutannya menegaskan peran strategis Diskominfo sebagai pusat transformasi digital pemerintahan (e-Government), pengelola komunikasi publik dan transparansi informasi, keamanan informasi dan persandian, pengelola statistik sektoral dan data, serta penguatan literasi dan infrastruktur digital.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara Diskominfo provinsi dan Diskominfo kabupaten/kota dalam penyelarasan komunikasi publik dan kehumasan, penguatan layanan informasi publik, serta integrasi penyelenggaraan pemerintahan digital lintas daerah.
Selain itu, Hendri menyoroti perlunya kolaborasi dalam penyelenggaraan statistik sektoral melalui konsep Satu Data di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta penguatan keamanan informasi dan persandian guna mendukung keandalan sistem pemerintahan digital daerah dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Rakor juga diisi dengan sesi tanya jawab serta pemaparan dari para Kepala Diskominfo kabupaten/kota, yang menjadi wadah untuk menyampaikan tantangan dan permasalahan implementasi transformasi digital di masing-masing daerah.
Dorong Kolaborasi Digital Terintegrasi
Dalam arahannya, Luki Zaiman Prawira menekankan pentingnya penyelarasan kebijakan agar percepatan transformasi digital dan pengelolaan data sektoral berjalan semakin solid, inklusif, dan adaptif.
“Kita tidak lagi berbicara tentang siapa yang paling hebat atau paling depan, melainkan bagaimana kita berjalan beriringan. Di tahun 2026, sinergi harus naik kelas, tidak lagi sekadar koordinasi administratif, tetapi kolaborasi eksekusi yang berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Luki.
Ia berharap Diskominfo se-Kepulauan Riau dapat menjadi satu kesatuan yang utuh dalam menghadirkan standar layanan digital yang dapat dinikmati masyarakat hingga ke pulau-pulau terpencil, dengan kualitas setara wilayah perkotaan.
Luki menggarisbawahi empat poin strategis yang perlu diperkuat oleh seluruh pemerintah kabupaten/kota di Kepulauan Riau.
Pertama, integrasi data dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) agar sistem berjalan selaras dan tidak tumpang tindih.
“Jangan sampai ada aplikasi yang tumpang tindih antara provinsi dan kabupaten/kota. Data harus terintegrasi agar pengambilan kebijakan dapat lebih cepat dan akurat,” tegasnya.
Kedua, pemerataan akses informasi, termasuk layanan internet. Diskominfo provinsi diharapkan berperan sebagai penghubung dengan pemerintah pusat, sementara Diskominfo kabupaten/kota menjadi ujung tombak pelaksanaan di lapangan untuk meminimalkan wilayah blank spot.
Ketiga, penguatan keamanan siber. Menurut Luki, ancaman siber tidak mengenal batas wilayah sehingga kerja sama dalam manajemen insiden siber perlu terus diperkuat agar infrastruktur digital tetap andal dan terpercaya.
Keempat, pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), termasuk penerapan Generative AI, untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik.
“Saya berharap dari rakor ini lahir kesepakatan konkret, kolaborasi program yang nyata, pertukaran sumber daya manusia, pembinaan berkelanjutan, serta pemanfaatan infrastruktur bersama yang lebih efisien,” pungkas Luki.
