www.jurnalkota.co.id
Oleh: Faiza Nisrina Hayati
Aktivis Pendidikan Nonformal Konsentrasi Pendidikan Keluarga
Film dokumenter Pesta Babi menjadi perbincangan publik karena mengangkat kehidupan masyarakat adat Papua yang berupaya mempertahankan hutan dan tanah leluhur mereka di tengah berbagai persoalan pembangunan.
Film yang disutradarai Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Dale itu pertama kali ditayangkan dalam gala premiere di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, pada 12 April 2026. Sebelumnya, pra-peluncuran juga telah digelar di sejumlah wilayah di Tanah Papua, Selandia Baru, dan Australia pada Maret 2026.
Melalui sudut pandang masyarakat Papua, film tersebut menampilkan berbagai persoalan yang menurut penulis selama ini belum banyak diketahui publik.
Penulis menilai film ini menggambarkan pelaksanaan sejumlah proyek pemerintah, termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN), yang dinarasikan berdampak terhadap masyarakat adat. Dalam film tersebut juga disampaikan pandangan bahwa media sosial belum sepenuhnya menampilkan realitas yang terjadi di Papua.
Menurut penulis, film ini mengangkat berbagai persoalan seperti penggusuran masyarakat adat, konflik bersenjata, perpindahan penduduk, deforestasi, hingga dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan kerusakan lingkungan yang dikaitkan dengan pembangunan untuk mendukung swasembada pangan dan energi.
Penulis juga menyebut penayangan film tersebut menuai berbagai bentuk penolakan dan intimidasi. Disebutkan terdapat sedikitnya 21 insiden intimidasi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penayangan film, sementara sejumlah kejadian lain tidak terdokumentasikan.
Dalam pandangan penulis, kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan yang lebih mendasar terkait tata kelola pembangunan di Papua. Penulis menilai kebijakan pembangunan yang berlangsung selama ini masih menyisakan ketimpangan sehingga sebagian masyarakat adat kehilangan ruang hidup, hutan, dan tanah yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka.
Menurut penulis, persoalan tersebut tidak dapat dilepaskan dari sistem kapitalisme yang dinilai mendorong penguasaan sumber daya oleh kelompok tertentu sehingga menimbulkan ketimpangan ekonomi dan sosial.
Karena itu, penulis berpandangan penyelesaian persoalan Papua tidak cukup hanya melalui pergantian pemimpin, tetapi memerlukan perubahan sistem yang mengatur tata kelola negara.
Perspektif Islam
Dalam pandangan penulis, Islam menawarkan konsep pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan masyarakat.
Penulis menjelaskan bahwa kepemilikan individu tetap dihormati sehingga pengadaan lahan dilakukan melalui mekanisme yang adil, bukan dengan penggusuran secara paksa. Sementara itu, aset yang menjadi milik umum dikelola negara untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat dengan melibatkan masyarakat lokal sebagai pihak yang memahami kondisi wilayahnya.
Menurut penulis, pembangunan juga harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam yang menjunjung transparansi, penegakan hukum yang adil, serta membuka ruang kritik dan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah.
Dengan pendekatan tersebut, penulis meyakini pembangunan dapat berlangsung secara lebih adil, diterima masyarakat, serta mampu menghadirkan kesejahteraan tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat adat maupun kelestarian lingkungan.**
