Jakarta, Jurnalkota.co.id
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menegaskan komitmen untuk menjamin keamanan tenaga medis dan tenaga kesehatan (nakes) di seluruh wilayah Tanah Air.
Melalui Baharkam Polri, jajaran kepolisian hadir dalam rapat lanjutan pembahasan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Perlindungan Keamanan dan Keselamatan bagi Tenaga Medis dan Kesehatan. Pertemuan digelar di Poltekkes Kemenkes Jakarta, Jumat (12/9/2025), dan diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.
Rapat ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya pada 28 Agustus 2025. Agenda difokuskan pada penyusunan Perpres yang akan menjadi payung hukum bagi nakes, khususnya yang bertugas di daerah terpencil, perbatasan, kepulauan, serta wilayah rawan konflik.
Kehadiran Kabaharkam Polri Irjen Pol Karyoto, Kakorsabhara Baharkam Polri Irjen Pol M.H. Ritonga, dan Dirpamobvit Brigjen Pol Suhendri S.IK menegaskan keseriusan Polri dalam isu ini. Partisipasi Polri juga sesuai amanat Pasal 729 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menekankan kewajiban pemerintah pusat maupun daerah memberi perlindungan keamanan dan keselamatan bagi tenaga medis.
Selain Polri, rapat turut dihadiri perwakilan TNI, Kemenhan, Kemendagri, Kominfo, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian PUPR, serta Kementerian Kesehatan. Kolaborasi lintas sektor ini memperlihatkan upaya bersama pemerintah membangun regulasi yang komprehensif.
Diharapkan, Perpres yang tengah digodok dapat menjadi jaminan hukum kuat, sehingga tenaga medis bisa bertugas dengan tenang, termasuk di wilayah dengan kondisi paling menantang. Dengan perlindungan yang memadai, layanan kesehatan di daerah sulit diharapkan berjalan lebih optimal demi kesejahteraan masyarakat. (*)
