www.jurnalkota.co.id
Oleh: Sri Mestika
Aktivis Dakwah
Pembangunan transportasi semestinya memudahkan kehidupan masyarakat. Namun, ketika pengerjaan proyek mengganggu mobilitas dan menambah beban perjalanan, pemerintah perlu memastikan bahwa kepentingan warga tetap terlindungi selama pembangunan berlangsung.
Persoalan ini mengemuka di Kota Medan. Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyampaikan permohonan maaf atas gangguan lalu lintas akibat pembangunan sejumlah infrastruktur, mulai dari Bus Rapid Transit (BRT), penataan trotoar, hingga pembenahan drainase.
Permohonan maaf tersebut disampaikan seusai upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda di halaman Balai Kota Medan, Rabu (28/10/2026). Rico juga menyatakan bahwa pemerintah kota bersama perangkat daerah terkait akan turun ke lapangan untuk mengawasi titik rawan kemacetan dan mengurai gangguan lalu lintas.
Kesediaan pemerintah mengakui ketidaknyamanan warga patut dihargai. Meski demikian, permohonan maaf perlu diikuti langkah yang dapat dirasakan masyarakat. Warga membutuhkan kepastian mengenai pengaturan lalu lintas, akses perjalanan, dan waktu penyelesaian pekerjaan.
Meminta masyarakat bersabar tentu dapat dipahami. Akan tetapi, kesabaran warga tidak dapat menggantikan kewajiban pemerintah untuk mengelola dampak pembangunan.
Bagi pekerja, kemacetan dapat mengurangi waktu istirahat dan kebersamaan dengan keluarga. Bagi pengemudi ojek daring, perjalanan yang lebih panjang berpotensi menambah pengeluaran bahan bakar sekaligus mengurangi kesempatan memperoleh pesanan. Bagi pelaku usaha kecil, terganggunya akses jalan dapat menyulitkan pelanggan maupun distribusi barang.
Dampak tersebut perlu diperhitungkan sejak tahap perencanaan. Biaya pembangunan tidak berhenti pada anggaran konstruksi. Ada pula biaya yang ditanggung masyarakat dalam bentuk waktu, tenaga, dan pengeluaran tambahan selama proyek berjalan.
Karena itu, keberhasilan proyek seharusnya dinilai secara menyeluruh. Penyelesaian fisik memang penting, tetapi keselamatan dan kelangsungan aktivitas warga juga harus menjadi ukuran kinerja pemerintah.
Pembangunan BRT memiliki tujuan yang layak didukung apabila mampu menghadirkan angkutan umum yang aman, nyaman, terjangkau, dan mudah diakses. Namun, manfaat yang dijanjikan pada masa mendatang harus disertai kesungguhan melindungi warga pada masa pengerjaan.
Pemerintah perlu menyediakan pengalihan arus yang jelas, menempatkan petugas pada titik rawan kepadatan, serta memastikan informasi perubahan lalu lintas mudah diperoleh. Akses menuju rumah, sekolah, fasilitas kesehatan, dan tempat usaha perlu dijaga.
Pengaturan waktu pekerjaan juga harus mempertimbangkan pola mobilitas masyarakat. Pekerjaan yang berpotensi menutup sebagian besar badan jalan perlu dikoordinasikan agar gangguannya dapat ditekan, terutama pada jam berangkat dan pulang kerja.
Langkah tersebut memerlukan koordinasi antara organisasi perangkat daerah (OPD), pelaksana proyek, dan pihak yang berwenang mengatur lalu lintas. Koordinasi harus menghasilkan pembagian tanggung jawab yang jelas, disertai evaluasi terhadap persoalan yang muncul di lapangan.
Transparansi menjadi kebutuhan berikutnya. Masyarakat berhak mengetahui tahapan pekerjaan, target penyelesaian, serta alasan apabila terjadi keterlambatan. Saluran pengaduan pun harus berfungsi sebagai jalan penyelesaian masalah, sehingga keluhan warga memperoleh tanggapan dan tindak lanjut.
Pada titik ini, pembangunan perlu ditempatkan kembali sebagai bentuk pelayanan. Infrastruktur kehilangan makna sosialnya apabila kemegahan fisik menjadi ukuran utama, sementara pengalaman warga yang menggunakannya kurang diperhatikan.
Kritik terhadap orientasi pembangunan harus diarahkan pada hal-hal yang dapat diuji: siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung dampak, bagaimana anggaran digunakan, dan sejauh mana pemerintah melindungi kelompok yang paling rentan.
Pembiayaan juga perlu dijelaskan secara terbuka. Pemerintah harus memastikan bahwa pilihan pendanaan dan biaya operasional memperhitungkan kemampuan masyarakat. Transportasi publik semestinya memperluas akses warga terhadap pekerjaan, pendidikan, layanan kesehatan, dan kegiatan sosial.
Dalam perspektif Islam yang menjadi pijakan tulisan ini, penyelenggaraan transportasi merupakan bagian dari tanggung jawab penguasa dalam mengurus kepentingan rakyat. Kekuasaan mengandung amanah untuk menghadirkan kemaslahatan serta mencegah kerugian yang dapat dihindari.
Prinsip tersebut menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai dasar kebijakan. Penyediaan sarana transportasi perlu memperhatikan fungsi pelayanan, keterjangkauan, keselamatan, dan pemerataan akses. Kelompok berpenghasilan rendah pun harus memperoleh kesempatan menikmati layanan yang layak.
Semangat pelayanan itu dapat menjadi dasar untuk memperluas subsidi, bahkan menyediakan layanan tanpa biaya bagi kelompok tertentu, sepanjang didukung perencanaan dan pembiayaan yang bertanggung jawab.
Sejarah perkeretaapian pada masa Kesultanan Utsmaniyah memberikan bahan refleksi. Jalur Kereta Api Hijaz yang digagas Sultan Abdul Hamid II mulai dibangun pada 1900 dan mencapai Madinah pada 1908. Jalur tersebut menghubungkan Damaskus dengan Madinah serta membantu perjalanan jemaah menuju kawasan suci. Pembangunannya tidak sampai mencapai Mekkah.
Proyek itu memperoleh dukungan sumbangan dari umat Islam di berbagai wilayah. Namun, pembiayaannya tidak seluruhnya berasal dari donasi; pemerintah Utsmaniyah juga menggunakan sumber penerimaan lain untuk menutup kebutuhan pembangunan.
Pelajaran yang dapat diambil ialah pentingnya menghubungkan pembangunan dengan kebutuhan masyarakat serta mengelola pembiayaannya secara cermat. Pengalaman sejarah tetap perlu dibaca secara utuh agar dapat menjadi bahan pertimbangan yang berguna bagi persoalan masa kini.
Dalam pandangan penulis, nilai Islam tentang amanah, keadilan, dan pengurusan kepentingan rakyat harus diwujudkan dalam tata kelola yang nyata. Pelaksana proyek harus memiliki keahlian, pengawasan harus berjalan, dan setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan.
Bagi Medan, tanggung jawab itu dapat dimulai dengan memastikan bahwa setiap keluhan mengenai dampak proyek ditangani secara serius. Pemerintah perlu menunjukkan bahwa warga tetap menjadi pusat perhatian sejak perencanaan hingga layanan transportasi beroperasi.
Peradaban tercermin dalam cara negara memperlakukan manusia. Jalan dan angkutan umum menjadi bagian dari kemajuan ketika kehadirannya memudahkan aktivitas, menjaga keselamatan, serta memperluas kesempatan hidup yang layak.
Pembangunan yang berpihak kepada rakyat harus dapat dirasakan dalam keseharian: perjalanan yang lebih pasti, biaya yang terjangkau, dan pelayanan yang menghargai waktu serta kebutuhan warga.
Wallahu a‘lam bish-shawab.
