Tanjungpinang, Jurnalkota.co.id
Wakil Wali Kota Tanjungpinang Raja Ariza, mengikuti rapat koordinasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infrawil) Republik Indonesia untuk membahas program usulan pembangunan infrastruktur Kota Tanjungpinang, Selasa (4/11/2025).
Kegiatan yang berlangsung secara daring dari Ruang Rapat Engku Putri Raja Hamidah, Kantor Wali Kota Tanjungpinang, dipimpin oleh Asisten Deputi Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Kemenko Infrawil, Syahrudin. Rakor ini diikuti oleh perwakilan sejumlah kementerian, antara lain Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Bappenas, ATR/BPN, Kementerian PUPR, serta Kemenparekraf.
Perencanaan Harus Berbasis Tata Ruang
Dalam arahannya, Syahrudin menegaskan bahwa setiap perencanaan pembangunan daerah harus berlandaskan dokumen tata ruang sebagai pedoman pengendalian arah pembangunan wilayah.
Ia juga meminta agar setiap usulan program disertai narasi yang komprehensif mencakup tujuan, manfaat ekonomi, dan keterkaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Asta Cita Presiden.
“Dokumen administrasi dan studi kelayakan harus lengkap agar dapat diproses melalui sistem informasi SiTIA dan SIPURI yang dikelola Kementerian PUPR,” ujar Syahrudin.
Pemko Tanjungpinang Fokus pada Infrastruktur Dasar
Wakil Wali Kota Raja Ariza menyampaikan apresiasi kepada Kemenko Infrawil atas kesempatan yang diberikan untuk memaparkan program prioritas pembangunan daerah.
Ia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur menjadi fokus utama Pemko Tanjungpinang dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Kami berharap dukungan dan sinergi dari pemerintah pusat dapat memperkuat realisasi program prioritas infrastruktur di Kota Tanjungpinang,” ujar Raja Ariza.
Delapan Program Strategis Diusulkan
Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang, Zulhidayat, S.Hut, turut memaparkan sejumlah program strategis yang diusulkan Pemko Tanjungpinang kepada pemerintah pusat, di antaranya:
• Revitalisasi GOR dan stadion olahraga,
• Pembangunan RSUD baru,
• Revitalisasi dermaga Pulau Penyengat,
• Rehabilitasi sekolah dasar dan menengah,
• Penataan taman kota dan ruang terbuka hijau,
• Peningkatan jalan dan jembatan penghubung,
• Pengelolaan sampah dan air bersih, serta
• Pengendalian banjir dan pengembangan kawasan pesisir.
Dorong Investasi dan Pemerataan Ekonomi
Zulhidayat menjelaskan, meski pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau mencapai 7,14 persen pada triwulan II 2025, namun pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungpinang masih 2,53 persen.
“Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan yang perlu diatasi melalui penguatan infrastruktur dasar dan peningkatan daya tarik investasi,” kata Zulhidayat.
Menurut Zulhidayat, sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), Tanjungpinang memiliki potensi besar, namun masih terkendala infrastruktur dasar yang belum optimal.
Harapan Sinergi Pusat dan Daerah
Menutup paparannya, Zulhidayat berharap program prioritas tersebut dapat terintegrasi dalam perencanaan pembangunan nasional tahun 2026.
“Program ini bukan hanya memperbaiki kondisi fisik, tetapi menjadi pengungkit daya saing daerah, pemerataan ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat,” ujar Zulhidayat.
Rakor kemudian dilanjutkan dengan diskusi teknis antara Kemenko Infrawil, Pemko Tanjungpinang, dan kementerian/lembaga terkait guna menyelaraskan usulan program dengan rencana pembangunan nasional dan menentukan skema percepatan realisasi proyek infrastruktur di Tanjungpinang.
