Tanjungpinang, Jurnalkota.co.id
Upaya meningkatkan kualitas pelindungan dan kompetensi pekerja migran Indonesia terus diperkuat melalui sinergi berbagai pihak. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dunia usaha, hingga lembaga pelatihan kerja didorong untuk membangun ekosistem yang mampu menghasilkan tenaga kerja terampil sekaligus terlindungi sejak sebelum keberangkatan hingga kembali ke tanah air.
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) dengan sejumlah mitra strategis di Provinsi Kepulauan Riau yang berlangsung di Gedung Daerah, Jalan S.M. Amin, Kota Tanjungpinang, Senin (8/6/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Tanjungpinang Raja Ariza bersama sejumlah kepala daerah, pimpinan instansi vertikal, lembaga pendidikan, serta perwakilan dunia usaha yang menjadi bagian dari penguatan ekosistem pelindungan pekerja migran Indonesia.
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala BP2MI, Mukhtarudin, menegaskan bahwa pelindungan pekerja migran tidak hanya dilakukan ketika mereka berada di negara penempatan. Menurutnya, pelindungan yang sesungguhnya harus dimulai sejak proses persiapan di daerah asal melalui peningkatan kompetensi, keterampilan, serta pemahaman terhadap hak dan kewajiban sebagai pekerja migran.
“Pelindungan pekerja migran harus dibangun sejak dari hulu. Untuk mempersiapkan itu diperlukan kerja sama seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha hingga masyarakat. Pekerja migran yang ditempatkan harus kompeten, dan mereka yang memiliki kompetensi harus memperoleh kesempatan penempatan yang layak,” ujar Mukhtarudin.
Ia menjelaskan, Presiden Republik Indonesia memberikan perhatian khusus terhadap peningkatan kualitas pelindungan pekerja migran Indonesia. Karena itu, Kementerian P2MI saat ini fokus pada dua agenda utama, yakni memperkuat pelindungan pekerja migran secara menyeluruh serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang akan bekerja di luar negeri.
Menurut Mukhtarudin, pelindungan pekerja migran harus mencakup seluruh tahapan, mulai dari sebelum keberangkatan, selama bekerja di negara tujuan, hingga setelah pekerja kembali ke Indonesia.
Selain itu, peningkatan kapasitas calon pekerja migran juga menjadi prioritas melalui pendidikan vokasi, pelatihan kerja, sertifikasi kompetensi, dan berbagai program peningkatan keterampilan atau upskilling yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja internasional.
“Langkah ini dilakukan untuk mengoptimalkan penempatan pekerja migran Indonesia yang terampil, profesional, dan mampu bersaing di pasar kerja global. Melalui peningkatan kompetensi dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja internasional, kita ingin memastikan setiap pekerja migran Indonesia yang diberangkatkan memiliki kualitas yang unggul serta memperoleh kesempatan kerja yang layak dan aman,” katanya.
Mukhtarudin menilai tenaga kerja Indonesia memiliki potensi besar untuk bersaing di tingkat global apabila didukung dengan kompetensi yang memadai. Oleh karena itu, keterlibatan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam menyiapkan tenaga kerja yang siap memasuki pasar kerja internasional.
Ia menambahkan, peningkatan kualitas pekerja migran tidak hanya memberikan manfaat bagi individu dan keluarganya, tetapi juga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional melalui peningkatan remitansi dan devisa negara.
“Dengan tenaga kerja yang terampil dan kompeten, Indonesia tidak hanya mampu meningkatkan peluang kerja bagi masyarakat, tetapi juga memperkuat kontribusi pekerja migran terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional melalui peningkatan remitansi dan devisa negara,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Tanjungpinang Raja Ariza menyambut baik terjalinnya kerja sama antara Kementerian P2MI dan berbagai mitra strategis di Kepulauan Riau. Menurutnya, kolaborasi tersebut merupakan langkah penting untuk memperluas akses pelatihan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah.
Raja Ariza mengatakan, Kepulauan Riau memiliki posisi strategis sebagai daerah perbatasan yang berdekatan dengan sejumlah negara tetangga. Kondisi tersebut membuka peluang besar bagi masyarakat untuk bekerja di luar negeri secara legal dan profesional.
Karena itu, pemerintah daerah mendukung berbagai program yang bertujuan meningkatkan kompetensi tenaga kerja sekaligus memperkuat sistem pelindungan pekerja migran agar mereka dapat bekerja dengan aman dan memiliki daya saing tinggi.
“Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menciptakan pekerja migran yang kompeten, terlindungi, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah maupun nasional,” kata Raja Ariza.
Ia berharap kerja sama yang terjalin dapat menghasilkan lebih banyak tenaga kerja yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan pasar kerja global serta mampu memanfaatkan peluang kerja yang tersedia di berbagai negara.
“Semoga melalui kerja sama ini, kita akan semakin banyak tenaga kerja yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan pasar kerja global serta memperoleh pelindungan yang optimal sejak sebelum berangkat hingga kembali ke tanah air,” harapnya.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia pendidikan, dan sektor usaha, diharapkan lahir ekosistem pekerja migran yang profesional, berdaya saing, dan terlindungi sehingga mampu menjadi salah satu motor penggerak pembangunan ekonomi nasional.
