Tanjungpinang, Jurnalkota.co.id
Perselisihan mengenai pengupahan antara pekerja dan manajemen PT Duta Marine memasuki tahap krusial. Perkara tersebut bukan hanya menyangkut besaran uang yang diterima pekerja setiap bulan, melainkan juga kesesuaian struktur pembayaran perusahaan dengan ketentuan upah minimum dan regulasi ketenagakerjaan.
Sorotan kini tertuju kepada pengawas ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kepulauan Riau yang menangani persoalan tersebut. Hasil pemeriksaan dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah munculnya kesimpulan sepihak dari pekerja ataupun perusahaan.
Dosen Politik Ketenagakerjaan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIPOL) Raja Haji Tanjungpinang, Endri Sanopaka, mengatakan, proses pemeriksaan harus dilakukan secara profesional, objektif, dan transparan.
Menurut dia, ketidakjelasan dalam penyelesaian perselisihan pengupahan dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pekerja dan perusahaan. Kondisi itu juga berpotensi memperbesar ketegangan apabila hasil pemeriksaan tidak disertai penjelasan mengenai dokumen dan ketentuan hukum yang menjadi dasar penilaian.
“Ini akan berbahaya sekali jika masalah ini tidak dibuka secara transparan. Risikonya sangat besar bagi perusahaan dan pekerja,” kata Endri di Kota Tanjungpinang, Senin (14/9/2026).
Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam perselisihan tersebut adalah angka sekitar Rp1,2 juta yang disebut sebagai gaji pokok pekerja. Nominal itu kemudian dibandingkan dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kepulauan Anambas tahun 2026 sebesar Rp4.279.851.
Meski demikian, persoalan tersebut tidak dapat disimpulkan hanya dengan membandingkan kedua angka itu. Pengawas ketenagakerjaan perlu memeriksa secara menyeluruh struktur pembayaran yang diterapkan perusahaan.
Pemeriksaan itu diperlukan untuk mengetahui komponen yang masuk dalam upah pokok, tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, pembayaran kerja lembur, dan fasilitas lain yang diberikan kepada pekerja. Masing-masing komponen mempunyai kedudukan berbeda sehingga tidak seluruh uang atau fasilitas yang diterima pekerja dapat serta-merta diperhitungkan sebagai pemenuhan upah minimum.
Dalam keterangannya sebelumnya, manajemen PT Duta Marine menyatakan pembayaran kepada pekerja telah mencakup sejumlah komponen. Komponen tersebut antara lain tunjangan kemahalan, transportasi lokasi, dan pembayaran lembur.
Sementara itu, perusahaan menyebut akomodasi, konsumsi, transportasi rotasi, serta jaminan kesehatan diberikan di luar komponen pembayaran tersebut.
Keterangan manajemen itu harus diuji berdasarkan dokumen yang berlaku dalam hubungan kerja. Dokumen yang perlu diperiksa di antaranya perjanjian kerja, struktur dan skala upah, slip gaji, bukti transfer, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama (PKB), daftar kehadiran, serta bukti penghitungan dan pembayaran lembur.
Pemeriksaan dokumen penting untuk memastikan status setiap komponen pembayaran. Dengan demikian, pengawas dapat menentukan apakah keseluruhan struktur pengupahan telah memenuhi ketentuan atau masih terdapat kekurangan yang menjadi hak pekerja.
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Kepulauan Anambas, Sahtiar, mendesak Disnakertrans Kepri segera menuntaskan pemeriksaan dan menyampaikan hasilnya secara terbuka kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
Menurut Sahtiar, transparansi dibutuhkan agar proses penyelesaian tidak menimbulkan kecurigaan di kalangan pekerja, khususnya setelah pengawas ketenagakerjaan melakukan pertemuan dengan perwakilan PT Duta Marine.
“Kami meminta pengawas Disnakertrans segera menyelesaikan masalah ini secara transparan. Jangan ada yang ditutupi dari hasil pertemuan dengan perwakilan Duta Marine kemarin,” ujar Sahtiar.
Kendati demikian, kedudukan perusahaan juga harus ditempatkan secara berimbang. Pemeriksaan tidak boleh berangkat dari asumsi bahwa perusahaan telah melakukan pelanggaran sebelum seluruh dokumen dan keterangan para pihak diuji.
Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan PT Duta Marine telah memenuhi seluruh ketentuan pengupahan, kesimpulan tersebut dapat menjadi dasar untuk memberikan kepastian hukum kepada perusahaan. Hasil itu sekaligus dapat melindungi perusahaan dari tuduhan yang tidak didukung bukti.
Sebaliknya, apabila ditemukan adanya kekurangan pembayaran atau ketidaksesuaian struktur upah, pengawas ketenagakerjaan harus menjelaskan bentuk pelanggaran, ketentuan yang menjadi dasar, besaran hak pekerja yang belum dipenuhi, serta langkah perbaikan yang wajib dilakukan perusahaan.
Persoalan lain yang perlu diperjelas adalah pembayaran kerja lembur. Pembayaran lembur pada prinsipnya berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan melebihi waktu kerja yang ditentukan. Karena itu, lembur perlu dipisahkan dari komponen yang digunakan untuk menilai pemenuhan upah minimum.
Pemeriksaan tidak cukup dilakukan dengan menjumlahkan seluruh uang yang diterima pekerja. Pengawas harus menelusuri tujuan pembayaran, dasar penghitungannya, waktu kerja pekerja, dan cara perusahaan mencatat setiap komponen di dalam slip gaji.
Sebagai contoh, uang yang diterima karena pekerja menjalankan pekerjaan lembur tidak serta-merta dapat disamakan dengan upah yang menjadi hak pekerja untuk waktu kerja normal. Hal serupa berlaku terhadap fasilitas akomodasi, konsumsi, transportasi rotasi, ataupun jaminan kesehatan yang diklaim perusahaan telah disediakan.
Oleh sebab itu, kejelasan nomenklatur dalam slip gaji dan konsistensinya dengan perjanjian kerja menjadi bagian penting dalam pemeriksaan. Pengawas juga perlu mencocokkan dokumen perusahaan dengan keterangan pekerja agar dapat diketahui apakah praktik pembayaran sesuai dengan ketentuan tertulis.
Sejumlah pertanyaan kini menunggu jawaban resmi dari pengawas ketenagakerjaan. Pertanyaan itu antara lain apakah UMK Kepulauan Anambas 2026 telah dipenuhi, apakah tunjangan yang dibayarkan perusahaan dapat diperhitungkan dalam pemenuhan upah minimum, serta bagaimana kedudukan pembayaran lembur dalam struktur pembayaran pekerja.
Selain itu, perlu dijelaskan apakah gaji pokok sekitar Rp1,2 juta tersebut berdiri sendiri atau merupakan bagian dari susunan upah yang juga mencakup tunjangan tetap. Kesimpulan mengenai kepatuhan perusahaan baru dapat diambil setelah setiap komponen diperiksa berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Di tengah rencana KSPSI menempuh mekanisme perundingan bipartit, hasil pemeriksaan Disnakertrans Kepri akan menjadi penting. Bipartit memberikan ruang kepada pekerja atau serikat pekerja dan perusahaan untuk membicarakan perselisihan secara langsung serta mencari penyelesaian yang dapat diterima para pihak.
Namun, perundingan membutuhkan data dan posisi hukum yang jelas. Tanpa keterbukaan mengenai struktur upah dan dasar penghitungannya, pembicaraan berisiko kembali berputar pada klaim masing-masing pihak.
Sengketa pengupahan semestinya tidak diselesaikan berdasarkan tekanan ataupun tafsir sepihak. Penanganannya harus mengacu pada dokumen, ketentuan hukum, keterangan pekerja dan perusahaan, serta hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pekerja berhak memperoleh penjelasan mengenai hak pengupahan mereka. Pada saat yang sama, perusahaan juga berhak mendapatkan proses pemeriksaan yang adil dan tidak menghakimi sebelum ditemukan fakta yang cukup.
Publik kini menunggu bukan hanya pernyataan dari pekerja atau manajemen PT Duta Marine, melainkan kesimpulan resmi Disnakertrans Kepri. Keterbukaan mengenai hasil pemeriksaan dan dasar hukum yang digunakan diharapkan dapat memberikan kepastian bagi kedua belah pihak sekaligus mencegah perselisihan tersebut berkembang semakin luas.
