www.jurnalkota.co.id
Oleh: Eviyanti
Pegiat Literasi
Pemerintah Indonesia baru saja menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Kesehatan Jiwa Anak yang melibatkan sembilan kementerian dan lembaga. Langkah ini patut diapresiasi sebagai bentuk keseriusan negara dalam merespons meningkatnya persoalan kesehatan mental anak.
Namun, pertanyaannya: apakah kebijakan ini mampu menyentuh akar persoalan?
Data Kementerian Kesehatan dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia menunjukkan bahwa persoalan kesehatan jiwa anak dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari konflik keluarga, masalah psikologis, perundungan, hingga tekanan akademik. Angka-angka tersebut menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar masalah individu, melainkan persoalan sosial yang kompleks.
Berbagai survei juga menunjukkan bahwa tidak sedikit anak Indonesia mengalami gangguan kesehatan mental yang berkaitan dengan pengalaman kekerasan, baik fisik, emosional, maupun seksual. Kondisi ini memperlihatkan bahwa lingkungan sosial anak belum sepenuhnya aman dan mendukung tumbuh kembang psikologis yang sehat.
Di tengah kompleksitas tersebut, pendekatan kebijakan yang bersifat koordinatif seperti SKB berpotensi hanya menjadi solusi parsial. Ia penting, tetapi belum tentu cukup.
Krisis kesehatan jiwa anak tidak bisa dilepaskan dari perubahan lanskap kehidupan sosial yang semakin kompetitif dan berorientasi pada capaian material. Dalam banyak kasus, ukuran keberhasilan anak kerap ditentukan oleh prestasi akademik dan pencapaian sosial, sementara aspek pembentukan karakter dan ketahanan mental kurang mendapat perhatian yang memadai.
Tekanan akademik, persaingan yang tinggi, serta ekspektasi sosial yang besar akhirnya menjadi beban psikologis bagi anak. Di sisi lain, arus informasi digital yang masif juga membawa tantangan baru. Anak-anak terpapar berbagai nilai dan gaya hidup yang tidak selalu selaras dengan kebutuhan perkembangan psikologis mereka.
Dalam konteks ini, persoalan kesehatan jiwa anak seharusnya dipandang sebagai isu lintas sektor yang membutuhkan pendekatan lebih komprehensif. Tidak hanya melalui layanan kesehatan atau konseling, tetapi juga melalui penguatan lingkungan keluarga, pendidikan, serta ekosistem sosial yang lebih sehat.
Pendidikan, misalnya, tidak cukup hanya berorientasi pada capaian akademik. Ia perlu memberi ruang bagi pembentukan karakter, empati, serta ketahanan mental anak. Demikian pula keluarga sebagai lingkungan pertama, memiliki peran krusial dalam membangun rasa aman dan dukungan emosional.
Negara, pada sisi lain, perlu memastikan hadirnya kebijakan yang tidak hanya reaktif, tetapi juga preventif. Upaya pencegahan melalui edukasi, perlindungan anak dari kekerasan, serta pengawasan terhadap konten digital menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem yang sehat.
Dengan demikian, SKB Kesehatan Jiwa Anak seharusnya menjadi langkah awal, bukan solusi akhir. Tanpa perubahan pendekatan yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan, berbagai kebijakan yang ada berisiko hanya menjadi tambal sulam di tengah persoalan yang lebih mendasar.
Kesehatan jiwa anak adalah cermin masa depan bangsa. Menanganinya tidak cukup dengan program sesaat, melainkan membutuhkan kesungguhan untuk membenahi sistem yang membentuk kehidupan mereka sehari-hari.**
